Cek Fakta Liputan6.com menelusuri rekaman yang diklaim sebagai suara Presiden ke-7 RI Joko Widodo menginstruksikan Ahmad Luthfi diganti oleh Kaesang Pangarep memimpin Jawa Tengah.
Dilansir dari Antara, Ajudan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Syarif Muhammad Fitriansyah memastikan bahwa rekaman suara yang diklaim mirip Jokowi dan beredar di media sosial (medsos) adalah hoaks. Syarif mengatakan, suara dalam rekaman tersebut bukan suara Jokowi.
"Saya pastikan itu bukan suara Bapak," ujar Syarif dalam keterangannya, Selasa (3/12/2024).
Syarif juga mengimbau, masyarakat untuk selektif dan berhati-hati menerima informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
"Kita harus waspada terhadap penyebaran hoaks yang berpotensi menyesatkan dan memicu kesalahpahaman publik," ujarnya.
Dikutip dari hukumonline.com, pergantian kepala daerah khususnya gubernur tidak bisa serta merta dilakukan begitu saja. Ada mekanisme yang harus dipenuhi ketika ingin mengganti gubernur.
Hal ini tertuang dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
Adapun, kepala daerah yang diberhentikan dapat terjadi karena:
Mekanisme Pemberhentian Gubernur yang Mengundurkan Diri
Masih dikutip dari hukumonline.com, pemberhentian gubernur atas permintan sendiri ini diumumkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh DPRD kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
Jika, pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian gubernur, maka presiden memberhentikan gubernur atas usul menteri. Apabila gubernur berhenti karena permintaan sendiri, maka dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Berdasarkan Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, jika gubernur berhenti atas permintaan sendiri, maka DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur kepada presiden melalui menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai gubernur.
Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal gubernur berhenti, maka presiden berdasarkan usulan menteri mengesahkan pengangkatan wakil gubernur sebagai gubernur berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri dari gubernur.
Namun, apabila wakil gubernur juga tidak dapat menjalankan tugasnya, maka dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi.

Rekaman yang diklaim sebagai suara Presiden ke-7 RI Joko Widodo menginstruksikan Ahmad Luthfi diganti oleh Kaesang Pangarep memimpin Jawa Tengah ternyata tidak benar alias hoaks. Ajudan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan, suara dalam rekaman tersebut bukan suara Jokowi.

Tempo memeriksa unggahan-unggahan di media sosial resmi Prabowo, yakni di Instagram, Twitter atau X, dan Facebook. Tak didapati pengumumangiveaway sebagaimana yang narasi yang beredar.

Berdasarkan penelusuran secara manual di media sosial resmi Prabowo itu pula, ditemukan foto yang digunakan dalam konten giveaway yang beredar. Berikut hasil penelusurannya:



Foto Prabowo mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda, sesungguhnya merupakan unggahan di akun Instagram resminya tertanggal 31 Januari 2024. Unggahan itu tidak ada kaitannya dengangiveaway atau pemberian dalam bentuk apapun.

Tempo juga pernah membongkar konten hoaks yang menggunakan foto tersebut dengan narasigiveawaysenilai Rp50 juta. Foto dan video Prabowo beberapa kali telah disalahgunakan untuk membuat konten hoaks dan penipuan dengan modusgiveaway.

Bahaya Giveaway Palsu

Dilansir laman perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat, Reason Labs,giveaway palsu merupakan salah satu kejahatan siber yang mengincar data pribadi dan uang korban.

Giveawaypalsu sering kali dianggap tidak berbahaya, sehingga masyarakat mengikutinya sembari iseng-iseng cari untung. Namun, sesungguhnya kadang terjadi hingga memberikan kerugian yang signifikan, hingga pencurian identitas.

“Hadiah palsu biasanya melibatkan penjahat siber yang menyamar secara daring sebagai perusahaan atau individu asli, menawarkan hadiah berupa produk mahal atau sejumlah besar uang. Produk tersebut dapat berupa barang elektronik bernilai tinggi hingga liburan mewah, dan jumlah uang tunai sering kali mencapai ribuan. Hadiah ini tidak sah, dan pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh informasi pribadi pengguna atau menipu mereka agar mengirimkan uang,” tulis Reason Lab.

Biasanya warganet diharuskan melakukan sejumlah tindakan secara daring, untuk mendapatkan hadiah palsu yang ditawarkan. Kadang juga disertai desakan agar warganet cepat-cepat melakukan instruksi tersebut, alias dalam kondisi terburu-buru sehingga tidak teliti dalam memahaminya.

Instruksi yang harus dilakukan di antaranya membagikan postingan atau iklan, menyukai halaman web tertentu, meninggalkan komentar, mengirimkan informasi pribadi, dan terkadang bahkan melakukan pembayaran langsung untuk 'biaya pengiriman' hadiah palsu tersebut atau 'membayar pajaknya'.

Terkadang juga penipu meminta warganet mengunduh aplikasi tertentu dari sumber tidak resmi, sumber aplikasi di luar Google Playstore dan App Store. Dengan cara-cara itu, pelaku kejahatangiveaway palsu berusaha mengumpulkan data pribadi para korbannya.

“Penting untuk diingat bahwa jika suatu penawaran tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, sering kali memang demikian (adalah penawaran yang tidak benar). Selalu waspada terhadap hadiah yang tidak realistis ini untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan pengalaman menjelajah (internet) yang aman,” tulis Reason Labs lagi.

Tim Cek Fakta Tempo juga membahas bagaimana mengenali ciri-ciri penipuan berkedok bagi-bagi uang, hadiah, atau bantuan gratis serupa dalam nawala edisi ini.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkangiveaway senilai Rp45 juta yang digelar Prabowo, dengan permainan tebak angka, adalah klaimkeliru.

Media sosial resmi Prabowo tidak ada yang mengunggah pengumumangiveaway semacam itu. Selain itu, unggahan hoaksgiveaway yang mencatut nama Prabowo, sebelumnya telah beberapa kali muncul di internet.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Tautan yang disebarkan tidak mengarah ke laman resmi PT Sebastian Citra Indonesia (Roti’o) di https://rotio.id/job-vacancy.html. Nomor WhatsApp yang disebarkan bukanlah 0813-1899-9227 (nomor asli Roti’O). Tidak ada lowongan kerja serupa di akun media sosial resmi Roti’o (https://www.instagram.com/rotio.indonesia/ dan https://www.facebook.com/rotio.id)

Unggahan akun Facebook “Info Roti’o” seputar lowongan kerja tersebut merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Mantan Presiden Megawati terlibat judi online” ke kolom pencarian Google. Hasilnya ditemukan pemberitaan suara.com “Siapa Alwin Jabarti Kiemas? Tersangka Kasus Judi Online yang Dikira Keponakan Megawati” yang tayang Rabu (27/9/2024) dan pemberitaan dari tempo.co “Alwin Kiemas Pelaku Situs Judi Online, PDIP Tegaskan Bukan Keluarga Megawati-Taufiq Kiemas” yang tayang Jumat (29/11/2024).

Dilansir dari suara.com, Polda Metro Jaya memang menetapkan seorang bernama Alwin Jabarti Kiemas sebagai tersangka kasus judi online. Namun, tidak dijelaskan apakah sosok Alwin ini merupakan keponakan Megawati atau bukan.

Mengutip tempo.coo, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Nasional Ronny Talapessy membantah kabar tentang tersangka kasus judi online merupakan keponakan Megawati. Ronny menganggap klaim tersebut sebagai fitnah dan manipulasi opini yang sengaja menyeret nama Megawati dan PDIP

“Yang bersangkutan bukan keluarga dan juga bukan kader PDI Perjuangan,” kata Ronny kepada awak media pada Senin (25/11/2024).

Unggahan berisi klaim “Megawati bekingi tersangka kasus judi online yang juga keponakannya” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)