Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 116 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook.

Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Anies Baswedan meminta Trump dan Netanyahu secara langsung untuk menghentikan serangan ke Iran dan menyatakan siap menyerang AS-Israel 7 x 24 jam.

Dalam akun X pribadi @Anies Rasyid Baswedan, Anies memang menyampaikan penilaiannya terkait serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurut Anies, hal itu dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari keanggotaannya di Board of Peace (BoP).

“Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace,” begitu keterangan Anies melalui unggahan di akun X pribadinya, pada Kamis (5/3/2026).

Dalam unggahan videonya, Anies menyoroti keanggotaan Indonesia dalam forum BoP dengan mempertanyakan keikutsertaannya, apakah benar-benar mendorong perdamaian dunia atau justru memberikan legitimasi pada ketidakadilan yang selama ini dikecam. Anies menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak bergabung dalam forum yang dibentuk oleh pihak-pihak yang justru mengabaikan hukum internasional.

“Bagaimana mungkin perdamaian itu bisa tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” Begitu tanya Anies dalam unggahannya.

Dalam YouTube Tirto, Anies memang menyampaikan pendapatnya terkait serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, namun Anies tidak secara langsung meminta Trump dan Netanyahu menghentikan serangan. Justru Anies menyampaikan bahwa momentum tersebut seharusnya membuat Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace karena pihak-pihak dalam BoP justru mengabaikan hukum internasional.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa dalam politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia seharusnya memprioritaskan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsipnya, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan.

Anies menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari dewan perdamaian Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Trump. Menurutnya, tidak logis bagi Indonesia untuk tetap berada dalam forum perdamaian yang dipimpin oleh pihak yang justru memerintahkan serangan militer.

Anies tidak pernah menyatakan secara langsung kepada Trump dan Netanyahu agar menghentikan serangan kepada Iran, dan dalam video yang diunggah Anies tidak pernah mengatakan Indonesia akan menyerang AS-Israel jika permintaannya tidak dilakukan.

Dalam rilis Instagram Kompas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an di Istana, Selasa (10/3/2026) malam.

"Kita tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara mana pun. Kita hormati semua kekuatan di dunia, yang besar maupun yang kecil. Ini adalah jalan yang telah ditunjuk oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Ini juga ditunjuk oleh hampir semua guru-guru agama dari semua agama bahwa kita akan berusaha sangat keras untuk menjaga perdamaian," begitu keterangan yang disampaikan Prabowo.

Melansir laman BBC Indonesia, dituliskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan Indonesia menerapkan langkah siaga 1 saat terjadi konflik AS-Israel dan Iran. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan tempur. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa TNI bertugas melindungi negara dan masyarakat dari ancaman asing.

Adapun surat telegram dari Panglima TNI dengan nomor TR/283/2026 yang sempat beredar dan tersebar luas di tengah masyarakat berisi tujuh poin, yaitu permintaan untuk menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah DKI Jakarta, hingga deteksi dini atas potensi gangguan keamanan.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi resmi dari pemerintah maupun dari media kredibel yang menyatakan Indonesia akan menyerang AS-Israel apabila tidak menghentikan serangan terhadap Iran, seperti klaim yang beredar, yang mencatut nama Anies Baswedan.

Baca juga:Berita Perang Iran vs AS Hari ke-12: Ada Serangan hingga Suaka

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Anies Baswedan meminta Trump dan Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Iran dan akan menyerang AS-Israel 7 x 24 jam jika tidak melakukan permintaannya adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Anies memang menyampaikan pendapatnya terkait serangan AS-Israel terhadap Iran dalam akun X milik pribadinya. Di situ, Anies hanya mengecam serangan tersebut dan menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari dewan perdamaian Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Trump.

Adapun status siaga 1 yang dilakukan TNI bukan sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan tempur. Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Disitu ditemukan informasi bahwa akun tersebut menggunakan foto profil logo Bank BRI dengan foto sampul menampilkan mobil hadiah undian.

Akun tersebut hanya memiliki 15 pengikut dan sering membagikan unggahan terkait undian berhadiah BRI ini, dan ini. Pengunggah juga menampilkan foto mobil yang diklaim sebagai hadiah undian tersebut.

Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun akun Facebook resmi milik Bank BRI bernama “BANK BRI” dengan 1 juta pengikut dan memiliki centang biru.

Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar undian BRI yang tertulis pada gambar dalam unggahan tersebut, https://ramaikan-fstvl.my.id, tautan tersebut ternyata tidak dapat diakses.

Lebih lanjut, Tirto membuka tautan lain yang diklaim untuk mendaftar undian berhadiah BRI 2026 yang beredar yaitu https://sites.google.com/view/kziey/gebyar-bri-brimo-fstvl-2026. Pengunjung diarahkan pada laman pemberian kupon, yang kemudian mengarah pada tautan https://bbri-festivall.bubbleapps.io/version-test/rnehnsgka untuk mengisi nama lengkap, nomor handphone, dan saldo rekening tabungan saat ini pada situs yang bertuliskan ‘Resgistrasi kupon undian’. Setelah mengisi data tersebut, pengunjung diarahkan pada laman kupon sementara tercetak, dan diminta untuk menunggu dihubungi oleh layanan Bank BRI.

Biasanya, modus ini merupakan penipuan yang digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku, dengan mengatasnamakan program "Gebyar BRI" atau "BRI Festival". Situs web palsu ini dirancang untuk mencuri data pribadi dan data perbankan korban. Biasanya korban dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, ketika Tirto mencoba membuka tautan lain https://cetak-kpnbrimofstvl2026.vercel.app/ muncul peringatan bahwa situs tersebut berbahaya, “Penyerang di situs yang Anda coba kunjungi mungkin akan memperdayai Anda untuk menginstal perangkat lunak atau mengungkapkan hal-hal seperti kata sandi, nomor telepon, atau nomor kartu kredit Anda.”

Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar undian berhadiah BRI 2026 tersebut https://bbri-festivall.bubbleapps.io/version-test/rnehnsgka. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun BRI. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET berlokasi di Ascension Island, dengan domain festivall.bubbleapps.io, dibuat pada 13 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian Tirto mencari kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Undian berhadiah BRI 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Liputan 6yang melaporkan bahwa pada 3 Februari 2026 juga pernah beredar klaim Undian BRImo Festival 2026 di media sosial Facebook dengan membagikan tautan tidak dikenal dan bukan situs resmi BRI. Pengguna akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Menurut Liputan 6, klaim tersebut adalah tidak benar dan penipuan.

Adapun tautan yang digunakan bbri-festivall.bubbleapps.io bukanlah situs web resmi Bank BRI. Situs resmi BRI hanya dapat diakses melalui www.bri.co.id dan media sosial resmi BRI yang terverifikasi.

Melansir laman resmi Bank BRI dalam artikel “Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!”, beredar modus penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL berupa hadiah mobil, motor, dan uang ratusan juta rupiah. Untuk mengikutinya, para pengguna media sosial, khususnya Facebook diminta untuk mengklik sebuah banner agar mendapatkan kupon undian. Tautan tersebut dinyatakan tidak resmi dan berujung pada penipuan yang meminta pengguna untuk mentransfer sejumlah uang.

Dalam laman BRI, panen hadiah Simpedes merupakan program untuk memperbanyak saldo Tabungan BRI Simpedes dengan gimmick hadiah dari Program Panen Hadiah Simpedes. Seluruh nasabah Tabungan BRI Simpedes memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah Panen Hadiah Simpedes yang dilaksanakan dengan periode 2 kali dalam satu tahun di setiap kantor cabang BANK BRI. Adapun cara mendapatkan hadiah tersebut yaitu diundi secara lokal/per cabang dan pajak hadiah ditanggung BANK BRI.

Dengan demikian, program undian resmi BRI seperti "Panen Hadiah Simpedes" atau "BRImo FSTVL" umumnya otomatis didapat berdasarkan saldo/poin, tidak mendaftar melalui link mencurigakan.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, mengimbau masyarakat agar tidak membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapa pun.

Adapun terkait informasi seputar BRImo dan produk BRI lainnya, dapat diakses melalui channel resmi BRI seperti Instagram @bankbri_id, Facebook BANK BRI, Twitter/X @BankBRI_ID@promo_BRI, @kontakBRI, Tiktok bankbri_id, dan sumber resmi BRI lainnya.

Baca juga:Cara Tukar Uang Baru Lebaran 2026 di Bank BNI, BRI, & Permata

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar undian berhadiah BRI 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi milik BRI dan berujung pada permintaan data pribadi dengan menggunakan nomor handphone. Hal ini berujung pada permintaan untuk mentransfer sejumlah uang. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 116 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook.

Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Anies Baswedan meminta Trump dan Netanyahu secara langsung untuk menghentikan serangan ke Iran dan menyatakan siap menyerang AS-Israel 7 x 24 jam.

Dalam akun X pribadi @Anies Rasyid Baswedan, Anies memang menyampaikan penilaiannya terkait serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurut Anies, hal itu dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari keanggotaannya di Board of Peace (BoP).

“Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace,” begitu keterangan Anies melalui unggahan di akun X pribadinya, pada Kamis (5/3/2026).

Dalam unggahan videonya, Anies menyoroti keanggotaan Indonesia dalam forum BoP dengan mempertanyakan keikutsertaannya, apakah benar-benar mendorong perdamaian dunia atau justru memberikan legitimasi pada ketidakadilan yang selama ini dikecam. Anies menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak bergabung dalam forum yang dibentuk oleh pihak-pihak yang justru mengabaikan hukum internasional.

“Bagaimana mungkin perdamaian itu bisa tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” Begitu tanya Anies dalam unggahannya.

Dalam YouTube Tirto, Anies memang menyampaikan pendapatnya terkait serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, namun Anies tidak secara langsung meminta Trump dan Netanyahu menghentikan serangan. Justru Anies menyampaikan bahwa momentum tersebut seharusnya membuat Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace karena pihak-pihak dalam BoP justru mengabaikan hukum internasional.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa dalam politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia seharusnya memprioritaskan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsipnya, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan.

Anies menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari dewan perdamaian Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Trump. Menurutnya, tidak logis bagi Indonesia untuk tetap berada dalam forum perdamaian yang dipimpin oleh pihak yang justru memerintahkan serangan militer.

Anies tidak pernah menyatakan secara langsung kepada Trump dan Netanyahu agar menghentikan serangan kepada Iran, dan dalam video yang diunggah Anies tidak pernah mengatakan Indonesia akan menyerang AS-Israel jika permintaannya tidak dilakukan.

Dalam rilis Instagram Kompas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an di Istana, Selasa (10/3/2026) malam.

"Kita tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara mana pun. Kita hormati semua kekuatan di dunia, yang besar maupun yang kecil. Ini adalah jalan yang telah ditunjuk oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Ini juga ditunjuk oleh hampir semua guru-guru agama dari semua agama bahwa kita akan berusaha sangat keras untuk menjaga perdamaian," begitu keterangan yang disampaikan Prabowo.

Melansir laman BBC Indonesia, dituliskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan Indonesia menerapkan langkah siaga 1 saat terjadi konflik AS-Israel dan Iran. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan tempur. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa TNI bertugas melindungi negara dan masyarakat dari ancaman asing.

Adapun surat telegram dari Panglima TNI dengan nomor TR/283/2026 yang sempat beredar dan tersebar luas di tengah masyarakat berisi tujuh poin, yaitu permintaan untuk menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah DKI Jakarta, hingga deteksi dini atas potensi gangguan keamanan.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi resmi dari pemerintah maupun dari media kredibel yang menyatakan Indonesia akan menyerang AS-Israel apabila tidak menghentikan serangan terhadap Iran, seperti klaim yang beredar, yang mencatut nama Anies Baswedan.

Baca juga:Berita Perang Iran vs AS Hari ke-12: Ada Serangan hingga Suaka

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Anies Baswedan meminta Trump dan Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Iran dan akan menyerang AS-Israel 7 x 24 jam jika tidak melakukan permintaannya adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Anies memang menyampaikan pendapatnya terkait serangan AS-Israel terhadap Iran dalam akun X milik pribadinya. Di situ, Anies hanya mengecam serangan tersebut dan menyarankan pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari dewan perdamaian Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Trump.

Adapun status siaga 1 yang dilakukan TNI bukan sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan tempur. Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “Program Bantuan Ramadhan 1447 H”. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut baru mengganti foto profil pada 2 Maret 2026, akun tersebut juga tidak memiliki pengikut, menuliskan keterangan “Fasilitas Pensiun dan Bantuan Hidup”, dan mencantumkan tautan https://daftarsekrgjuga.linitii.com/ pada bio akun.

Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun informasi terkait THR ASN berasal dari pemerintah, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), atau Taspen (untuk pensiunan), bukan dari akun media sosial yang tidak resmi.

Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Dalam situs tersebut pengunjung diarahkan untuk mengisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif pada situs yang bertuliskan ‘Form Pendaftaran’. Namun, tidak ada keterangan jelas pada situs tersebut.

Setelah mengisi data tersebut, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar THR ASN 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island, dengan domain daftarsekrgjuga.linitii.com, dibuat pada 24 Februari 2026 dan berlaku selama 3 bulan.

Tirto dalam artikel “Berikut Rincian THR ASN Tahun 2026, Tertinggi Capai Rp 31 Juta” menulis bahwa pencairan THR ASN diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Adapun dana THR ASN mulai dicairkan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 dan puncak pencairan diproyeksikan pada 9-13 Maret 2026 atau paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026.

Lebih lanjut dilansir dari YouTube Perekonomian RI, pada Selasa (03/03/2026) diadakan Konferensi Pers Terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idul Fitri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Pemerintah memang menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pencairan THR Lebaran 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI/Polri, serta pensiunan PNS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran THR bagi ASN sebesar Rp55 triliun. Tahun ini naik 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun dan akan diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat kerja.

“Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu minggu pertama dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pensiunan PNS, Pensiunan Prajurit TNI POLRI hingga Pensiunan Pejabat Negara.” begitu keterangan Airlangga Hartarto dalam konferensi pers.

Sebagai informasi, THR (Tunjangan Hari Raya) tidak perlu didaftarkan oleh karyawan karena merupakan hak otomatis bagi pekerja yang memenuhi syarat, THR wajib dibayarkan oleh perusahaan paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyaluran THR dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri melalui instansi atau perusahan masing-masing.

Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara, THR ini disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan yang pencariannya dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau minggu pertama Ramadhan.

“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” begitu keterangan Airlangga.

Prosedur pencairan THR ASN 2026 dilakukan secara langsung ke rekening penerima (transfer) melalui mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diajukan satuan kerja ke KPPN. Proses ini meliputi perhitungan berbasis aplikasi gaji, penerbitan SP2D, dan pencairan ditargetkan selesai sebelum H-7 Lebaran.

Dengan demikian tautan yang mengklaim untuk pendaftaran THR ASN 2026 adalah tidak benar dan bukan resmi dari pemerintah.

Baca juga:Berikut Rincian THR ASN Tahun 2026, Tertinggi Capai Rp31 Juta

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar THR ASN 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan berujung pada permintaan data pribadi dengan menggunakan nomor Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Pencairan THR ASN 2026 dilakukan secara langsung ke rekening penerima (transfer) melalui mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atau melalui instansi dan perusahaan terkait tanpa harus mendaftar melalui tautan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.