Tim Riset Tirto mula-mula menghubungi Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, untuk memverifikasi klaim adanya BBM gratis dalam rangka pemberian THR. Ia menyatakan informasi yang beredar tidak benar.

“Kami tidak menyediakan BBM Regulasi THR dan menggiring publik melalui link web yang dicurigai penipuan dan tidak menggunakan logo mypertamina untuk hal tersebut sehingga dipastikan hoaks,” ungkap Fadjar kepada Tirto, Jumat (14/3/2025).

Tirto lantas mengunjungi profil akun TikTok pengunggah, “riskacabby12”, untuk menelusuri tautan klaim BBM gratis dalam rangka THR. Setelah itu, kami menyalin tautan tersebut ke mesin deteksi situs, urlscan.io.

Tautan yang disertakan dalam unggahan rupanya tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun resmi Pertamina. Tautan tersebut meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram aktif.

Klaim pemberian BBM gratis juga sebelumnya sempat berseliweran. Pertamina dikabarkan menggratiskan pengisian BBM di SPBU pada tanggal 29 dan 30 Februari 2025. Namun, narasi tersebut sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), selain juga bulan Februari 2025 hanya sampai tanggal 28.

Wacana terkait BBM gratis sebagai upaya kompensasi Pertamina memang sempat mengemuka. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, merupakan salah satu orang yang melontarkan ide tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina, Selasa (11/3/2025), ia mengusulkan Pertamina agar memberikan BBM secara gratis kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Menurutnya, usulan dari para warganet dapat dipertimbangkan untuk mengembalikan nama baik Pertamina yang beberapa minggu terakhir ini disorot akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Meski demikian, belum ada rilis resmi Pertamina maupun berita kredibel yang mengonfirmasi wacana ini. Dilaporkan Antara, Rabu (12/3/2025), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyebut kalau kompensasi pemberian BBM sebagai bentuk permintaan maaf dari PT Pertamina masih harus dikaji lebih lanjut. Menurut Erick, kasus korupsi harus ditindaklanjuti secara hukum.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, tautan untuk klaim BBM gratis dari Pertamina dalam rangka regulasi Tunjangan Hari Raya (THR) bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkap bahwa pihaknya tidak menyediakan BBM Regulasi THR dan menggiring publik melalui tautan situs yang dicurigai penipuan.

Wacana terkait BBM gratis sebagai upaya kompensasi Pertamina memang sempat mengemuka. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, merupakan salah satu orang yang melontarkan ide tersebut. Meski demikian, belum ada rilis resmi Pertamina maupun berita kredibel yang mengonfirmasi wacana ini.

Tim Riset Tirto mencoba mengecek situs asli media https://www.thejakartapost.com/ dan memasukkan kata kunci seperti judul berita yang beredar. Setelah mengetik kalimat “Central Bank of Indonesia sues Prabowo Subianto over statements he made on live television” di kolom pencarian situs media tersebut, kami tak menemukan adanya berita dengan judul tersebut.

Baik situs palsu yang mempromosikan platform trading kripto, maupun situs asli The Jakarta Post, memang menunjukkan tampilan halaman depan serupa, seperti adanya pilihan menu tiga garis di pojok kiri. Ada juga beberapa menu di bagian atas yang sama persis, termasuk pilihan “Indonesia”, ”business”, dan “world”, yang menunjukkan kanal-kanal di media tersebut.

Meski begitu, satu hal yang berbeda yakni di situs palsu, opsi tiga garis di pojok kiri tidak bisa diklik, sementara di situs asli The Jakarta Post, menu itu memunculkan beberapa pilihan, seperti “Multimedia” dan “Travel”.

Beberapa menu yang dimunculkan di situs palsu juga tidak mengarah ke situs resmi The Jakarta Post.

Untuk melakukan penelusuran lebih jauh, Tirto juga menghubungi Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Taufiq Rahman. Kepada Tirto, ia telah menyatakan narasi yang beredar tidak benar.

“Betul sekali, kami tidak pernah menerbitkan berita tersebut dan ini contoh kesekian kali nama dan logo TJP dipakai untuk menyebarkan fake news dengan tema politik,” kata Taufiq lewat keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Jadi, bisa dikatakan bahwa logo The Jakarta Post telah dicatut untuk membuat klaim tak akurat yang berisi promosi platform jual beli kripto.

Tirto kemudian mencari konteks foto Prabowo mengenakan jas abu-abu yang digunakan sebagai header dalam berita promosi trading kripto mengatasnamakan The Jakarta Post tersebut. Dengan memanfaatkan Google Image, kami menemukan foto ini identik dengan jepretan fotografer Antara.

Gambar Prabowo itu kemungkinan besar merupakan momen saat pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).

“Presiden Prabowo Subianto melantik Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK dan empat Wakil Ketua KPK, yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono, serta lima Dewan Pengawas KPK yaitu Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno,” tulis keterangan fotonya.

Artinya, dokumentasi Prabowo yang digunakan juga tidak ada kaitannya dengan jual beli kripto. Tirto tak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan dari media lain yang mengonfirmasi narasi seperti yang tengah berlalu-lalang.

Kami juga menelusuri laman situs melalui URLscan.io. Hasilnya, domain dari situs tersebut ada di Belanda dan tak berafiliasi sama sekali dengan The Jakarta Post.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa situs promosi penjualan kripto yang mencatut nama media The Jakarta Post bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Hasil pengecekan di situs asli https://www.thejakartapost.com/ menunjukkan tidak adanya berita yang sesuai. Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Taufiq Rahman, pun menyatakan pihaknya tidak pernah menerbitkan berita tersebut.

Gambar Prabowo yang digunakan sebagai header dalam situs palsu sama sekali tidak berkaitan dengan isu jual beli kripto. Foto itu identik dengan momen Prabowo saat melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, diketahui bahwa foto Zuckerberg terbaring di rumah sakit itu adalah foto lama.

Adapun unggahan yang menyebarkan foto tersebut banyak yang tidak disertai konteks utuh.

Foto tersebut berasal dari unggahan akun Instagram Zuckerberg (terverifikasi) pada 4 November 2023. Foto itu disertai takarir sebagai berikut:

ACL saya robek saat sparring dan baru saja selesai menjalani operasi untuk menggantinya. Bersyukur untuk para dokter dan tim yang merawat saya.

Saya berlatih untuk pertarungan MMA kompetitif awal tahun depan, tetapi sekarang hal itu sedikit tertunda.

Saya masih menantikan untuk melakukannya setelah saya pulih. Terima kasih kepada semua orang atas cinta dan dukungannya.

Kemudian, Zuckerberg membagikan sebuah video pada 7 Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa ia telah pulih dari operasi ACL.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, foto Zuckerberg terbaring di rumah sakit dengan kaki diperban dibagikan tanpa konteks utuh.

Foto itu merupakan foto lama yang diambil dari unggahan Instagram Zuckerberg pada 4 November 2023. Foto itu menunjukkan Zuckerberg setelah operasi ACL.

Zuckerberg saat ini telah pulih dari operasi tersebut. Hal ini terlihat dari video yang dibagikan Zuckerberg pada 7 Agustus 2024.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Metro TV ini.

Video itu adalah momen ketika penyidik Kejagung menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga. 

Dua pegawai PT Pertamina Patra Niaga yang ditetapkan menjadi tersangka baru yakni Direktur Pemasaran dan Niaga, Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operations, Edward Corne. 

Adapun sampai saat tidak ditemukan informasi valid Kejagung telah menjatuhkan hukuman mati terhadap tersangka korupsi Pertamina. 

Diberitakan Kompas.com, Jaksa Agung ST Burhanuddin belum bisa memastikan para tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang akan dihukum mati. 

Burhanuddin mengatakan, potensi hukuman yang dijatuhkan kepada para tersangka tergantung hasil penyelidikan.

"Kita akan melihat hasil nanti selesai penyelidikan ini, kita akan melihat dulu," kata Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Video yang mengeklaim Kejagung mengumumkan tersangka korupsi Pertamina akan dihukum mati tidak benar atau hoaks.

Video aslinya adalah momen ketika penyidik Kejagung menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga.