Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Prabowo Pecat Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax kemudian menelusuri sampul foto video lewat Google Lens. Diketahui foto berasal dari momen pengambilan sumpah dan pelantikan Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Kamis (23/04/2020).

Gambar asli dimuat dalam pemberitaan situs pn-watansoppeng.go.id “PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG”.

Selain itu, gambar yang menampilkan tumpukan uang serupa dengan gambar yang dimuat artikel haluan.com “Terkejut! KPK Berhasil Sita 27 Aset Milik Lukas Enembe Hasil TPPU dari Uang Tunai Rp 81 M hingga Apartemen” yang tayang Selasa (27/06/2023).

Unggahan berisi narasi “Prabowo pecat hakim yang vonis Harvey Moeis 6,5 tahun penjara” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci “Jokowi Ketum PKS” ke mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ada informasi resmi yang menyebutkan Jokowi menjadi Ketua Umum PKS.

TurnBackHoax kemudian mengakses akun Instagram PKS “pk_sejahtera”. Diketahui, Ahmad Syaikhu masih menjabat sebagai Ketua Umum PKS periode 2020—2025.

Unggahan berisi narasi “Jokowi jadi Ketua Umum PKS” merupakan satire.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video tersebut menggunakan InVID. Hasilnya:
Video yang diklaim sebagai dokumentasi “barang bukti dari Kaesang” merupakan potongan konten kanal YouTube KOMPASTV “Penampakan Barang Bukti Segepok Uang & Tas Mewah Kasus Dugaan Korupsi Timah Harvey Moeis-Helena Lim” yang tayang Senin (22/7/2024).
Video yang diklaim sebagai momen “penyitaan aset Kaesang” merupakan potongan pernyataan KPK tentang gratifikasi jet pribadi yang digunakan Kaesang. Tayang di kanal YouTube KOMPASTV.

Unggahan berisi narasi “Kejagung menyita aset Kaesang, nilainya ratusan miliar” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri informasi terkait program penghapusan kredit macet UMKM di akun Instagram resmi Kementerian UMKM.

Tidak ada informasi yang menyatakan bahwa penghapusan kredit UMKM dilakukan melalui Telegram.

Kepala Bagian Humas Kementerian UMKM Edi Yanto memastikan, informasi serta tautan pendaftaran program penghapusan kredit macet UMKM yang beredar di media sosial itu adalah hoaks.

"Bisa kami pastikan, itu tidak resmi. Hati-hati penipuan," kata Edi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Menurut Edi, UMKM yang menjadi sasaran program penghapusan kredit macet telah terdata oleh Himbara. Sehingga, tidak ada pendaftaran untuk mengikuti program tersebut.

Pada Sabtu (4/1/2025), Kementerian UMKM telah menjawab pertanyaan salah satu warganet terkait syarat untuk menjadi peserta program tersebut.

"Bank-bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) sudah ada daftar debiturnya ya kak, Pihak Bank yang punya penilaian atas list-list debiturnya yang masuk penghapusbukuan. Jadi bukan mendaftar untuk masuk penghapusbukuan ya," jelas Kementerian UMKM.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa program ini memiliki target 1 juta UMKM yang akan dihapuskan kredit macetnya secara bertahap.

"UMKM yang bisa dihapus piutangnya adalah yang sudah masuk daftar hapus buku perbankan. Saat ini, ada sekitar 1 juta pelaku UMKM yang masuk kategori tersebut di seluruh Indonesia," kata Maman seperti diberitakan Kompas.com, Sabtu (4/1/2025).

Menurut Maman, pemerintah menargetkan sebanyak 67.000 UMKM dengan nilai piutang mencapai Rp 2,4 - Rp 2,5 triliun untuk tahap awal.

Adapun total piutang macet yang ditargetkan untuk dihapus dalam program ini diperkirakan lebih dari Rp 14 triliun jika mencakup seluruh 1 juta UMKM yang memenuhi kriteria.

Maman mengatakan, UMKM yang akan menerima manfaat dari program ini adalah mereka yang sudah masuk dalam kategori "hapus buku" di sistem perbankan, yang berarti pinjaman mereka sudah tidak tertagih secara administrasi.

Dengan adanya program ini, kredit macet tersebut akan diputihkan, memungkinkan para pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan kembali di masa depan.

"Target kita memang semua piutang macet UMKM yang mencapai 1 juta ini bisa dihapustagihkan, sehingga mereka dapat kembali mengakses fasilitas pembiayaan perbankan," ujar Maman.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mengakses program penghapusan kredit macet bagi UMKM adalah hoaks.

Kementerian UMKM menjelaskan, Himbara sudah memiliki daftar debitur yang masuk kriteria penghapusbukuan. Sehingga, tidak ada pendaftaran untuk mengakses program tersebut.