Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran program Brigade Pangan di 12 provinsi, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Kementan Paparkan Tata Cara Pendaftaran Brigade Swasembada Pangan, Berikut Kriterianya" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 23 November 2024.
Dalam artikel situs Liputan6.com, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti pun menjelaskan bagaimana tata cara melakukan pendaftaran Brigade Swasemabda Pangan. Sebagai langkah pertama, kata Idha, calon petani harus datang langsung ke Dinas-dinas pertanian baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
 "Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (kementan),” ujar Idha saat ditemui usai mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pembukaan workshop manajemen pendampingan brigade swasembada pangan di Auditorium Utama Kementan, Rabu, 20 November 2024, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).Penelusuran juga mengarah pada artikel berujudul "Muncul Hoaks soal Program Brigade Pangan, Kementan Imbau Masyarakat Hati-hati" yang dimuat situs Liputan6.com.
Dalam artikel situs Liputan6.com, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan informasi palsu atau hoaks terkait dengan pendaftaran, besaran gaji, hingga bantuan alat dan untuk program Brigade Pangan. Program tersebut merupakan inisiasi dari Kementan dalam upaya mempercepat swasembada pangan nasional.
Kepala Biro Humas Kementan, Moch Arief Cahyono menekankan, pentingnya verifikasi informasi melalui sumber resmi seperti situs Kementan dan akun media sosial terverifikasi terutama terkait dengan program Brigade Pangan. 
Menurut Arief, program Brigade Pangan dirancang untuk memberdayakan petani milenial dengan teknologi modern. Setiap brigade terdiri dari 15 petani yang mengelola lahan seluas sekitar 200 hektar. Proses pendaftaran dimulai dari BPP melalui penyuluh desa, kemudian dibahas dalam musyawarah desa yang menghasilkan SK Kepala Desa. Data brigade selanjutnya diinput ke aplikasi Simluhtan untuk memastikan transparansi dan pengawasan.
Anggota brigade berkesempatan mendapatkan pelatihan teknik pertanian modern, akses alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk, serta dukungan infrastruktur seperti tata air dan irigasi. Dari segi finansial, program ini menjanjikan pendapatan hingga Rp10 juta per bulan bagi tiap anggota, dengan potensi keuntungan nasional mencapai Rp4,46 miliar per tahun.
"Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Dengan dukungan generasi muda, Indonesia bisa mewujudkan kemandirian pangan," ujar Arief.Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Waspada Hoaks Program Brigade Pangan, Pahami Informasi Resmi dan Cara Pendaftarannya" yang dimuat situs tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id, pada 31 Desember 2024.
Tulisan dalam situs tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id menyebutkan, Program Brigade Pangan dari Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi langkah strategis mempercepat swasembada pangan nasional. Namun, beredarnya hoaks di media sosial mengganggu pelaksanaannya. Kepala Biro Humas Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengingatkan masyarakat untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi seperti situs Kementan dan akun media sosial terverifikasi.
Beberapa hoaks yang beredar mencakup pendaftaran palsu, mekanisme yang keliru, janji gaji Rp10 juta tanpa bukti, hingga klaim bantuan alat dan pupuk dengan imbalan tertentu. “Hoaks ini merugikan petani sebagai ujung tombak program. Masyarakat harus selektif dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tegas Arief
Program ini tidak menggunakan link latihanonline.pertanian.go.id atau tautan lain yang tersebar di akun-akun tidak resmi.
Link latihanonline.pertanian.go.id adalah tautan pendaftaran petani milenial, tetapi bukan untuk umum. Melainkan tautan yang digunakan oleh BPPSDMP Kementerian Pertanian khusus untuk pendaftaran peserta pelatihan petani milenial yang bersifat sementara dan terbatas pada kegiatan tertentu.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran program Brigade Pangan di 12 provinsi tidak benar.
Cara melakukan pendaftaran Brigade Swasemabda Pangan langkah pertama, calon petani harus datang langsung ke Dinas-dinas pertanian baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
Program ini tidak menggunakan link latihanonline.pertanian.go.id atau tautan lain yang tersebar di akun-akun tidak resmi.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin Google Lens, mesin pencarian Google dan Youtube. Faktanya Megawati tidak pernah mengatakan Jokowi PKI dan orang tuanya Cina. Video tersebut dipotong dari aslinya sehingga konteks sebenarnya.

Video Megawati tersebut diambil dari video berdurasi 2:28:16 yang diunggah akun YouTube PDI Perjuangan di sini. Video tersebut berjudul “Pengumuman Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur PDI Perjuangan Live Stream“, diunggah pada 7 Januari 2018. 

Video yang beredar di TikTok dipotong pada menit ke 1:41:10 hingga menit ke 1:41:21.

Faktanya, dalam video itu Megawati tidak pernah mengatakan Jokowi adalah PKI. Konteks awalnya, dia menyampaikan bahwa banyak orang menuduh dia dan ayahnya, Soekarno sebagai PKI. Padahal PKI  sebagai partai, kata dia,  sudah tidak ada. PDI Perjuangan sendiri berideologi Pancasila.

“Jadi jangan orangngomong sembarangan. Itukan menghina. Bisa terkena pasal pencemaran nama baik,” kata Megawati dalam video itu.

Tuduhan serupa, kata Megawati, juga dilayangkan kepada Jokowi. 

“Sampai Pak Jokowi pun. Kasihanlho Pak Jokowi.Oalah dek, kamu itu jadi karena gara-gara PDI Perjuangan juga dibilang, Jokowi itu PKI. Orangtuanya Cino.Lho orang tuane Cino, lha, orang saya kenal sama ibunya, Piye lho,” ucap Megawati yang berbicara dengan Bahasa Indonesia campur bahasa Jawa.

“Dapat kayak gituan terus nggak berharga bapak saya itu. Bukan PKI kita. Makanya tolong dong kalau kamu PDI Perjuangan, berani. Bukan PKI kita. PKI sudah tidak ada,” lanjut Megawati.

Situs media CNN pada 8 Januari 2018 juga memberitakan kejengkelan Megawati itu karena kerap dituduh PKI.  

“Orang pikir PKI itu kayak nama. Itu kan singkatan.Lha sayakan PDIP, namanya saja partai demokrasi. Jadi jangandong orangngomong sembarangan,” ujar Mega di sela-sela pengumuman cagub-cawagub di kantor DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan, Minggu (7/1).

Tuduhan PKI itu, lanjut Mega, juga sempat menimpa Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi disebut keturunan Cina. “Jokowi itu (dibilang) PKI, orang tuanya Cina.Lha wongsaya kenal sama ibunya, piye toh,” katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim video Megawati menyebut Jokowi adalah PKI dan orangtuanya Cina adalahkeliru.

Video pendek yang diunggah merupakan hasil editing, sehingga mengubah konteks aslinya.

Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal sampai akhir.

Pada menit awal, video tersebut memang menampilkan video Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sedang melakukan konferensi pers. Meski begitu, dalam video tersebut tidak ada satupun pernyataan Erick Thohir yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF.

Tirto lantas menelusuri asal usul video Erick Thohir sedang melakukan konferensi pers yang disertakan dalam video tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search di Google Images dan Yandex.

Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video serupa yang diunggah di kanal YouTube resmi PSSI pada Jumat (28/4/2023) berjudul “LIVE: Press Conference Exco PSSI”. Dalam video utuh berdurasi 27 menit dan 20 detik tersebut tidak ada satupun pernyataan Erick Thohir yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF.

Erick Thohir dalam video tersebut di antaranya menyampaikan bahwa Joko Widodo (Jokowi), yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI, mendukung langkahnya untuk membentuk Satgas Anti Mafia Bola.

Kami melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “PSSI menyatakan Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun pemberitaan maupun keterangan resmi dari PSSI, maupun Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang membenarkan klaim tersebut.

Tirto juga mengunjungi laman resmi PSSI untuk memverifikasi kebenaran isu tersebut. Hasilnya, tidak ada keterangan dari PSSI dalam laman tersebut yang membenarkan klaim bahwa PSSI menyatakan Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF.

Mengutip laman resmi AFF per Jumat (3/1/2025), saat artikel periksa fakta ini ditulis, Indonesia masih tercatat sebagai anggota resmi AFF, bersama 11 negara lain.

Berdasarkah hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa PSSI menyatakan Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF.

Cuplikan video yang menampilkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berasal dari cuplikan video yang berasal dari kanal YouTube resmi PSSI. Dalam video aslinya, tidak ada satupun pernyataan Erick Thohir yang menyatakan bahwa PSSI menyatakan Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa PSSI menyatakan Indonesia keluar dari AFF dan tidak akan lagi mengikuti Piala AFF bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video pidato Erdogan yang dibagikan di Facebook dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video yang mirip ditemukan di unggahan kanal YouTube ini pada 16 Desember 2017. Berikut terjemahan deskripsi video yang dicantumkan:

Presiden Erdogan mengatakan, “Jika Yerusalem hilang, kita tidak bisa melindungi Madinah. Jika Madinah hilang, kita tidak bisa melindungi Mekah, jika Mekah hilang, kita akan kehilangan Ka'bah.

Jangan lupa bahwa Yerusalem berarti Istanbul, Islamabad, Madinah, Kairo, Damaskus, dan Baghdad.”

Kemudian, Kompas.com menemukan artikel Haber Turk, 15 Desember 2017, yang memberitakan soal pidato Erdogan tersebut.

Menurut Haber Turk, pidato tersebut disampaikan pada acara "Necip Fazil Awards 2017" yang diselenggarakan di Lütfi Kirdar Convention and Exhibition Center.

"Jika Yerusalem hilang, kita tidak akan bisa melindungi Madinah. Jika Madinah hilang, kita tidak akan bisa melindungi Mekkah. Jika Mekah hilang, kita akan kehilangan Ka'bah," kata Erdogan.

Sebelumnya, tersiar kabar Erdogan meninggalkan ruangan atau walk out saat Presiden Indonesia Prabowo Subianto berpidato di KTT D-8 pada 19 Desember 2024.

Namun, kabar itu dibantah oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Teddy mengatakan, Erdogan bukan walk out, tetapi harus meninggalkan acara lebih dahulu karena ada acara lain. Erdogan pun sempat mengucapkan permintaan maaf kepada Prabowo.

Duta Besar Turkiye untuk Indonesia Talip Küçükcan, juga membantah kabar Erdogan walk out saat Prabowo Subianto berpidato di KTT D-8 di Mesir.

"Presiden Erdogan keluar ruangan untuk menghadiri pertemuan bilateral, bukan walk out," ujar Küçükcan, seperti diberitakan Kompas.com, 24 Desember 2024.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan pidato terakhir Erdogan sebelum walk out dari KTT ke-11 D-8 perlu diluruskan.

Video itu dibagikan dengan konteks keliru. Pidato Erdogan dalam video tersebut disampaikan pada acara "Necip Fazil Awards 2017", bukan KTT D-8 yang digelar pada 2024.