• Benar: Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Mengusulkan Warga Israel Dipindah ke AS

    Sumber:
    Tanggal publish: 04/02/2025

    Berita

    Sebuah video pendek berisi klaim bahwa anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Amerika Serikat menerima warga Israel yang puluhan tahun mengungsi di Palestina, beredar di YouTube [arsip] dan Instagram pada 20 Januari 2025.  

    Video itu berisi pernyataan anggota Komisi I DPR RI Sukamta: “Kami mendorong Amerika Serikat menerima warga Israel yang puluhan tahun mengungsi di Palestina yang berlanjut menjadi penjajah”.



    Sejak diunggah, video ini telah mendapatkan 9,3 ribu suka dan 220,395 views. Benarkah itu pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo memverifikasi kebenaran kutipan itu dengan menelusuri pemberitan media-media kredibel dan sumber resmi lainnya.

    Sumber foto: mediaislam.id

    Berdasarkan penelusuran Tempo, foto pada short video tersebut memang benar Sukamta, politisi PKS yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DI Yogyakarta. Pernyataan tersebut memang benar disampaikan Sukamta dan telah dimuat di laman Fraksi PKS. Ia juga mengusulkan agar warga Israel yang pasca perjanjian damai Israel-Palestina dapat direlokasi ke Amerika Serikat. 

    “Kami mendorong Amerika Serikat untuk menerima warga Israel yang puluhan tahun mengungsi ke Palestina yang berlanjut menjadi penjajahan. Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri konflik puluhan tahun yang disebabkan pengungsi Israel,” kata Sukamta.

    Dilansir oleh Detik, Sukamta kepada wartawan mempertanyakan mengapa Amerika Serikat sendiri tidak memindahkan saja warga Israel ke AS. “Saya kira itu sekaligus menyelesaikan banyak masalah. Saya yakin Indonesia siap kok membantu proses relokasi tersebut," katanya, Senin, 20 Januari 2025.

    Pernyataan serupa juga dilansir oleh RRI. Sukamta justru meminta AS untuk memindahkan warga Israel ke AS, karena konflik perang selama ini disebabkan oleh Israel.

    “Itu serius beliau bilang begitu, selama ini yang merupakan pendatang, dan tukang bikin masalah kan zionis Israel. Kenapa beliau tidak memindahkan saja warga Israel itu ke AS,” ucap Sukamta, Senin, 20 Januari 2025.

    Pernyataan Sukamta yang dikutip beberapa media tersebut, merupakan tanggapan atas kabar yang menyebutkan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump berencana merelokasi sebagian dari 2 juta warga Palestina di Gaza ke Indonesia untuk sementara waktu. 

    Berdasarkan penelusuran Tempo, sejumlah media di Israel seperti Jerusalem Post, Haaretz menyebut usulan pemindahan sebagian populasi Gaza ke Indonesia dilakukan oleh seorang pejabat NBC pada hari Minggu, 19 Januari 2025.

    Jerusalem Post menulis utusan Presiden Terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, telah mengusulkan pemindahan sebagian populasi Gaza ke Indonesia ketika proses rekonstruksi dimulai, menurut seorang pejabat yang mengatakan kepada NBC. Ia menyarankan untuk melibatkan Indonesia untuk membantu merelokasi 2 juta penduduk Gaza. Para penduduk ini akan dipindahkan untuk sementara waktu selama proses rekonstruksi Jalur Gaza berlangsung. 

    Usulan Witkoff di media ini dikutip oleh Tempo. “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain dari di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara waktu. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang didiskusikan untuk sebagian dari mereka,” kata pejabat transisi, tulis Tempo seperti dikutip oleh NBC.

    Dalam sebuah rekaman suara yang dirilis Guardian, Trump juga mengusulkan agar warga Gaza pindah ke negara tetangga yang baik. “Sementara waktu atau bisa juga untuk jangka panjang”. Negara-negara yang dituju termasuk Yordania, yang telah menampung lebih dari 2,7 juta pengungsi Palestina, dan Mesir,” kata Trump.

    Dilansir NBC, Steve Witkoff merupakan utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah. Walaupun bukan diplomat, ia jadi orang kepercayaan Trump untuk negosiasi Gaza. Witkoff berencana mengunjungi Gaza setelah terjadi kesepakatan gencatan senjata.

    Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat, mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan dari pihak manapun, termasuk dari Amerika Serikat, soal wacana relokasi besar-besaran pengungsi Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia. 

    “Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini,” kata Rolliansyah seperti dikutip dari Tempo.

    Omer Shatz, seorang dosen hukum internasional di Sciences Po Paris dan penasihat Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengatakan bahwa komentar Trump merupakan “seruan untuk melakukan pembersihan etnis”.

    “Kami menyaksikan kelanjutan yang sangat berbahaya namun alami dari seruan dehumanisasi dan genosida yang telah kami saksikan dari suara-suara paling ekstrem di dalam Israel,” katanya.

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa kutipan pernyataan anggota Komisi I DPR, Sukamta adalah benar.

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas informasi yang menyebutkan presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump melalui utusan khusus untuk Timur Tengah Steve Witkoff  mengusulkan relokasi warga Palestina ke Indonesia.

    Rujukan

    • Tempo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Menyesatkan: Klaim Ideologi Sekuler Sosialisme dan PKI Dalam Kurikulum Merdeka Belajar

    Sumber:
    Tanggal publish: 03/02/2025

    Berita

    Sebuah konten berisi klaim bahwa ideologi sekuler sosialisme dan PKI dalam Kurikulum Merdeka Belajar, beredar di WhatsApp dan Facebook. Video itu berisi seorang pria memegang buku UUD 1945 dan Perubahan Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II berwarna merah dan putih. Menurutnya, buku tersebut didedikasikan untuk siswa.

    Pada halaman 5 dalam penjelasan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan sebuah bintang emas berkepala lima. Sila tersebut menggambarkan agama-agama besar di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan ideologi sekuler sosialisme.



    Tempo menerima permintaan pembaca untuk memeriksa video tersebut. Benarkah ada ideologi sekuler sosialisme dan PKI dalam kurikulum merdeka belajar?

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan bukti-bukti yang didapat Tempo, peristiwa tersebut terjadi pada 2017, tidak 2025. Buku seperti yang ditunjukkan dalam video telah ditarik dari peredaran.

    Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan Google Lens dan mesin pencarian Google. Buku berjudul ”UUD 1945 dan Perubahannya Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II” itu diterbitkan oleh penerbit Visimedia yang ditulis oleh Tim Visi Yustisia yang diterbitkan Agustus 2016.

    Pada 2 Februari 2017, Kompas melansir bahwa Buku Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya terbitan Visi Yustisia, Jakarta, diduga mengandung muatan yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia. Dalam buku setebal 93 halaman tersebut, terdapat paragraf yang menyebutkan bahwa sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilambangkan dengan sebuah bintang emas berkepala lima.

    "Sila ini menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Ideologi Sekuler Sosialisme," bunyi kalimat dalam halaman 5 buku tersebut.

    Pejabat Wali Kota Pematangsiantar Anthony Siahaan mengatakan, penjelasan sila pertama itu tidak sesuai dengan ideologi Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama resmi diakui, bukan empat seperti tertulis di buku itu.

    "Jika kita membaca penjelasan sila pertama tersebut, sudah jelas isinya menyesatkan karena ideologi negara kita tidak ada sekuler sosialisme," kata Anthony, 1 Februari 2017.

    Ia mengimbau kepada sekolah maupun para orangtua murid untuk berpartisipasi menyeleksi dan meneliti buku-buku pelajaran maupun buku-buku suplemen seperti UUD tersebut. Ia juga menghimbau agar seluruh toko buku di Pematangsiantar menarik buku itu dari peredaran serta menyerahkannya kepada pihak berwajib.

    Berita yang sama juga ditayangkan oleh Liputan6.com. Saat itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo membenarkan peredaran buku tersebut di sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan.

    Irman menyatakan buku UUD 1945 itu harus ditarik dari peredaran, sebab buku tersebut tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Buku tersebut, kata dia, dikhawatirkan dapat merusak moral generasi muda.

    Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyurati Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Selatan agar tidak mengedarkan buku terbitan Visimedia itu ke sekolah-sekolah.

    Di Pematangsiantar, petugas keamanan telah menarik buku dari peredaran.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa ada ideologi sekuler sosialisme dan PKI dalam kurikulum merdeka belajar adalah menyesatkan. 

    Peristiwa tersebut terjadi pada 2017 dan buku telah ditarik dari peredaran.

    Rujukan

    • Tempo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Keliru: Tautan Pendaftaran PLN Peduli untuk Dapat Keringanan Pembayaran Listrik Rumah Tangga

    Sumber:
    Tanggal publish: 03/02/2025

    Berita

    Sebuah tautan beredar di Facebook [arsip] yang diklaim website pendaftaran program PLN Peduli untuk mendapatkan keringanan atau pembebasan pembayaran biaya listrik rumah tangga.

    Konten itu berisi tautan yang dilengkapi gambar logo PLN Peduli berupa sekuntum bunga dengan kelopak warna-warni. Konten itu dibagikan dengan narasi bahwa pemerintah melalui PLN Peduli akan memberikan voucher gratis kepada pelanggan PLN. 



    Namun, benarkah tautan yang disebarkan di Facebook itu benar-benar formulir pendaftaran program PLN peduli untuk mengurangi biaya listrik rumah tangga?

    Hasil Cek Fakta

    Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa akun Facebook dan website tersebut palsu, alias bukan saluran informasi resmi dari PLN.

    Nama akun Facebook yang menyebar narasi tersebut bernama PLN Peduli, padahal akun Facebook resmi PLN bernama PLN 123. 

    Sama halnya dengan alamat website dalam narasi itu https://daftar2024.live/pln2024.id/ bukan website resmi. Alamat website asli PLN adalah PLN.co.id atau https://web.pln.co.id/.

    Saat tautan palsu itu diklik, akan muncul fitur pendaftaran berisi kolom untuk memasukkan nama pelanggan PLN, ID pelanggan, jenis daya, dan nomor Telegram. Permintaan data pribadi tersebut  dapat berisiko bagi pengguna.

    Selain itu, narasi yang mengatakan PLN Peduli adalah program yang meringankan biaya listrik pelanggan rumah tangga adalah keliru. Program pengurangan pembayaran listrik rumah tangga yang baru-baru ini dilaksanakan adalah diskon listrik atau potongan tarif listrik, bukan PLN Peduli.

    PLN Peduli adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR dari PT PLN, sebagaimana dijelaskan di website resmi mereka. Bentuk konkritnya selama tahun 2024 adalah program beasiswa, sarana dan prasarana, wisata edukasi, beasiswa difabel, hingga sertifikasi untuk meningkatkan akses dan inklusivitas pendidikan bagi masyarakat pra sejahtera.

    Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, dalam keterangan resminya tertanggal 28 Agustus 2023, juga pernah mengatakan bahwa berbagai program untuk pelanggan PLN telah terpusat di aplikasi PLN Mobile.

    Dia mengimbau masyarakat berhati-hati pada pihak-pihak yang mengaku dari PLN dan menawarkan berbagai hal, padahal mereka hendak menipu. Masyarakat yang menemukan pihak-pihak yang mencurigakan yang mengaku dari PLN, bisa melaporkannya melalui PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

    Diskon Tarif Listrik

    Dikutip dari website resmi PLN, mereka telah menjalankan paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah, sejak 1 Januari 2025 sampai Februari 2025.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menerangkan bahwa diskon tersebut dapat diperoleh pelanggan daya 2.200 VA atau di bawahnya, secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit.

    Sementara dilansir Tempo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tidak ada rencana untuk memperpanjang masa diskon tarif listrik 50 persen tersebut. Artinya masa berlakunya tetap dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

    Keringanan tarif listrik itu dilakukan PLN berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT PLN (Persero).

    Di sana lebih rinci dikatakan bahwa diskon tersebut diberikan kepada pelanggan rumah tangga, baik yang melakukan pembayaran prabayar ataupun pascabayar, dengan daya listrik 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Untuk pelanggan prabayar, dapat mendapat diskon tarif listrik 50 persen ini dengan cara membeli token listrik sejak tanggal 1 Januari sampai 28 Februari 2025. Untuk yang pascabayar, diskon akan langsung dikenakan pada tagihan listrik untuk bulan Januari dan Februari 2025.

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan tautan yang beredar di Facebook bisa digunakan mendaftar program diskon tarif listrik PLN Peduli adalah klaim keliru.

    Website dan akun Facebook yang menyebarkan tautannya tergolong palsu. Sementara program diskon tarif listrik 50 persen dari PLN baru-baru ini tidak membutuhkan pendaftaran, yang otomatis bisa diterima pelanggan kategori tertentu.

    Rujukan

    • Tempo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Keliru: Denny Sumargo dan Pesulap Merah Buktikan Situs Judol Tanpa Settingan

    Sumber:
    Tanggal publish: 03/02/2025

    Berita

    Sebuah video aktor Denny Sumargo (Densu) sedang bermain judi online (judol) beredar di Facebook [arsip] di siniar "Curhat Bang". Ada tiga bintang tamu dalam siniar tersebut, di antaranya adalah Pesulap Merah.  

    Dalam video itu, Densu mencoba bermain judi online dan menang. Densu dan Pesulap Merah diklaim telah membuktikan situs judol yang beneran tanpa setting bernama Apek88.



    Benarkah Densu dalam siniar tersebut menyatakan telah membuktikan situs judol tanpa pengkondisian?

    Hasil Cek Fakta

    Verifikasi Tempo menunjukkan potongan video Denny Sumargo bermain judol tersebut memang benar terdapat di siniar "Curhat Bang" di episode ini. Namun faktanya, saat itu Denny Sumargo sedang membuktikan bahwa permainan judi online bisa dikondisikan sesuai keinginan bandar atau pembuat situs judi online.



    Bintang tamu dalam siniar tersebut adalah Pesulap Merah, mantan pembuat situs judi online, Ronald, dan mantan pemain judi online, Bayu. Episode Curhat Bang tersebut mendatangkan seseorang pembuat situs judi online dan korban judi online untuk mengedukasi bahwa judi online itu sangat berbahaya.

    “Kita yang mengatur mau menang berapa. Kalau tidak diatur, kalah. Bagus ini buat edukasi karena selain perdukunan, judol ini juga banyak memakan korban. Jadi gua bongkar sekalian,” kata Pesulap Merah di siniar tersebut.

    Dalam siniar "Curhat Bang", Ronald menyampaikan bahwa ia menghubungi Marcel Pesulap Merah untuk membongkar penipuan judol karena citra Marcel selama ini membongkar pembodohan-pembodohan seperti penipuan dan segala macam. “Cocoknya memang sama Bang Marcel. Tujuannya memberi edukasi,” kata Ronald.

    Ronald tidak pernah mempromosikan situs judol Apek88 seperti dalam video di atas. Dia menceritakan bagaimana pengalamannya saat menjadi pembuat situs judol dan kemudian insyaf karena bertemu seorang korban judol seusia dengan adiknya.

    Tim Cek Fakta Tempo memeriksa keaslian suara pada kedua video menggunakan HIVE moderation.  Hasil AI-Generated Content Detection ini menunjukkan 99% video Denny Sumargo adalah deepfake.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa video Denny Sumargo dan Pesulap Merah membuktikan situs judol tanpa settingan adalah keliru. 

    Video merupakan hasil rekayasa menggunakan generated-AI audio.

    Rujukan

    • Tempo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini