Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus alumni UGM, Anies Baswedan, menempuh jalur hukum dengan melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia ke Polda DIY.
Unggahan tersebut menyebut langkah itu diambil karena para alumni tidak terima reputasi UGM dianggap dirusak.
Narasi yang beredar juga menyinggung polemik istilah “Teknologi Kayu” yang diklaim sebagian alumni tidak sesuai dengan nama resmi departemen di Fakultas Kehutanan UGM.
Unggahan tersebut disertai narasi:
“Babak Baru Polemik UGM: Alumni Tempuh Jalur Hukum, Anies Ikut Bersuara
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Polemik riwayat pendidikan mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kini memasuki babak baru. Sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pernyataan yang dianggap tidak selaras dengan arsip akademik kampus ke Polda DIY.
Isu yang dipersoalkan adalah penggunaan istilah “Teknologi Kayu” yang oleh sebagian alumni dinilai tidak tercantum sebagai nama resmi departemen di Fakultas Kehutanan UGM pada periode tersebut. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal redaksi atau istilah, melainkan soal marwah institusi, integritas akademik, dan reputasi kampus yang telah dibangun puluhan tahun.
Nama Anies Baswedan ikut menjadi sorotan. Ia disebut mendukung langkah alumni sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan kampus dan pentingnya transparansi informasi di ruang publik….”
Namun, benarkah Anies laporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Polda DIY?
Hoaks! Anies laporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Polda DIY
Sumber:Tanggal publish: 24/02/2026
Berita
Hasil Cek Fakta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim tersebut.
Pencarian menggunakan kata kunci terkait hanya menampilkan pemberitaan lama ANTARA saat Anies Baswedan masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015, ketika ia menegaskan bahwa pengguna ijazah palsu justru merendahkan dirinya sendiri.
Pernyataan itu tidak merujuk kepada pihak tertentu dan tidak berkaitan dengan Jokowi maupun UGM.
Dengan demikian, klaim bahwa Anies melaporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Polda DIY tidak berdasar.
Klaim: Anies laporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Polda DIY
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim tersebut.
Pencarian menggunakan kata kunci terkait hanya menampilkan pemberitaan lama ANTARA saat Anies Baswedan masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015, ketika ia menegaskan bahwa pengguna ijazah palsu justru merendahkan dirinya sendiri.
Pernyataan itu tidak merujuk kepada pihak tertentu dan tidak berkaitan dengan Jokowi maupun UGM.
Dengan demikian, klaim bahwa Anies melaporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Polda DIY tidak berdasar.
Klaim: Anies laporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Polda DIY
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Hoaks! anggaran MBG di transfer ke rekening orang tua siswa Rp300 ribu perbulan
Sumber:Tanggal publish: 24/02/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui transfer langsung ke rekening orang tua murid.
Unggahan tersebut juga menyebut setiap anak akan menerima Rp15 ribu per hari atau Rp300 ribu per bulan yang ditransfer kepada orang tua.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Menteri Purbaya kembali membuat gebrakan dengan mengusulkan penyaluran dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara langsung via transfer ke rekening orang tua murid. Orang tua murid adalah manajer terbaik untuk gizi anak anak mereka,
Langkah ini dianggap sebagai solusi mutakhir untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam simulasinya, Purbaya merinci bahwa setiap *n4k akan mendapatkan jatah:
Rp15.000 per hari makan. Rp75.000 untuk satu minggu (5 hari sekolah). Rp300.000 total per bulan yang diterima orang tua.
“Daripada uangnya habis untuk bayar admin katering atau pengemasan, lebih baik Rp300.000 itu utuh dipegang Ibu-ibu. Mereka lebih tahu cara belanja di pasar agar 4n*k makan daging dan sayur segar setiap hari,"
Lebih Higienis: Masakan rumah umumnya lebih bersih dan minim bahan pengawet dibanding katering massal. Uang Rp300.000 per siswa akan mengalir langsung ke pedagang sayur dan tukang daging di pasar tradisional, bukan ke perusahaan besar. Mengurangi jutaan sampah kotak plastik atau styrofoam setiap harinya.”
Namun, benarkah anggaran MBG di transfer ke rekening orang tua siswa Rp300 ribu perbulan?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut juga menyebut setiap anak akan menerima Rp15 ribu per hari atau Rp300 ribu per bulan yang ditransfer kepada orang tua.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Menteri Purbaya kembali membuat gebrakan dengan mengusulkan penyaluran dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara langsung via transfer ke rekening orang tua murid. Orang tua murid adalah manajer terbaik untuk gizi anak anak mereka,
Langkah ini dianggap sebagai solusi mutakhir untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam simulasinya, Purbaya merinci bahwa setiap *n4k akan mendapatkan jatah:
Rp15.000 per hari makan. Rp75.000 untuk satu minggu (5 hari sekolah). Rp300.000 total per bulan yang diterima orang tua.
“Daripada uangnya habis untuk bayar admin katering atau pengemasan, lebih baik Rp300.000 itu utuh dipegang Ibu-ibu. Mereka lebih tahu cara belanja di pasar agar 4n*k makan daging dan sayur segar setiap hari,"
Lebih Higienis: Masakan rumah umumnya lebih bersih dan minim bahan pengawet dibanding katering massal. Uang Rp300.000 per siswa akan mengalir langsung ke pedagang sayur dan tukang daging di pasar tradisional, bukan ke perusahaan besar. Mengurangi jutaan sampah kotak plastik atau styrofoam setiap harinya.”
Namun, benarkah anggaran MBG di transfer ke rekening orang tua siswa Rp300 ribu perbulan?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Purbaya maupun kementerian/lembaga terkait mengenai usulan tersebut.
Isu serupa sebelumnya juga telah dibantah oleh oleh Kementerian Keuangan yang menegaskan bahwa informasi tentang penggantian MBG menjadi bantuan uang tunai merupakan disinformasi.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa program MBG memang tidak dirancang dalam bentuk pemberian uang tunai kepada orang tua.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan, dilansir dari ANTARA, menyatakan pemerintah ingin memastikan makanan bergizi diterima langsung oleh penerima manfaat.
Ia juga menambahkan bahwa skema MBG bertujuan mendukung ekonomi sirkular dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan yang memasok kebutuhan dapur SPPG.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dengan demikian, klaim bahwa dana MBG akan ditransfer Rp300 ribu per bulan ke rekening orang tua siswa tidak berdasar.
Klaim: Anggaran MBG di transfer ke rekening orang tua siswa Rp300 ribu perbulan
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Isu serupa sebelumnya juga telah dibantah oleh oleh Kementerian Keuangan yang menegaskan bahwa informasi tentang penggantian MBG menjadi bantuan uang tunai merupakan disinformasi.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa program MBG memang tidak dirancang dalam bentuk pemberian uang tunai kepada orang tua.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan, dilansir dari ANTARA, menyatakan pemerintah ingin memastikan makanan bergizi diterima langsung oleh penerima manfaat.
Ia juga menambahkan bahwa skema MBG bertujuan mendukung ekonomi sirkular dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan yang memasok kebutuhan dapur SPPG.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dengan demikian, klaim bahwa dana MBG akan ditransfer Rp300 ribu per bulan ke rekening orang tua siswa tidak berdasar.
Klaim: Anggaran MBG di transfer ke rekening orang tua siswa Rp300 ribu perbulan
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Waspada tautan palsu mudik gratis BUMN 2026
Sumber:Tanggal publish: 24/02/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan poster digital bertuliskan program Mudik Gratis BUMN 2026 dari BP BUMN dan Danantara.
Unggahan tersebut mengajak masyarakat segera mendaftar melalui tautan pada bio profil dengan cara mengirimkan data pribadi. Unggahan tersebut telah ditonton sekitar 24 ribu pengguna.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Mudik Gratis BUMN Tahun 2026 telah dibuka!
Pendaftaran dapat dilakukan melalui link berikut:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pastikan seluruh data lengkap dan dokumen siap untuk mempermudah proses pendaftaran.
Kuota terbatas, segera daftar dan ajak keluarga atau teman agar perjalanan mudik lebih menyenangkan dan aman bersama Mudik Gratis BUMN Tahun 2026.”
Namun, benarkah tautan mudik gratis BUMN 2026 tersebut?
Unggahan tersebut mengajak masyarakat segera mendaftar melalui tautan pada bio profil dengan cara mengirimkan data pribadi. Unggahan tersebut telah ditonton sekitar 24 ribu pengguna.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Mudik Gratis BUMN Tahun 2026 telah dibuka!
Pendaftaran dapat dilakukan melalui link berikut:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pastikan seluruh data lengkap dan dokumen siap untuk mempermudah proses pendaftaran.
Kuota terbatas, segera daftar dan ajak keluarga atau teman agar perjalanan mudik lebih menyenangkan dan aman bersama Mudik Gratis BUMN Tahun 2026.”
Namun, benarkah tautan mudik gratis BUMN 2026 tersebut?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tautan pendaftaran yang terdapat dalam unggahan tersebut tidak benar dan berpotensi phising yang dapat mencuri data pribadi pengguna.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Poster digital yang beredar memang serupa dengan unggahan resmi BUMN di Instagram, tetapi telah dimodifikasi dengan tambahan ajakan mendaftar melalui tautan di profil Facebook.
Padahal, dilansir ANTARA, pendaftaran resmi Mudik Gratis BUMN 2026 dilakukan dengan membuka laman mudik.jasaraharja.co.id pada periode 12–28 Februari 2026, memilih tiket sesuai moda dan tujuan, mengisi data diri dengan benar, menunggu proses verifikasi, serta menyimpan kode booking atau tiket elektronik untuk ditunjukkan saat keberangkatan.
Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi penipuan phishing yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Poster digital yang beredar memang serupa dengan unggahan resmi BUMN di Instagram, tetapi telah dimodifikasi dengan tambahan ajakan mendaftar melalui tautan di profil Facebook.
Padahal, dilansir ANTARA, pendaftaran resmi Mudik Gratis BUMN 2026 dilakukan dengan membuka laman mudik.jasaraharja.co.id pada periode 12–28 Februari 2026, memilih tiket sesuai moda dan tujuan, mengisi data diri dengan benar, menunggu proses verifikasi, serta menyimpan kode booking atau tiket elektronik untuk ditunjukkan saat keberangkatan.
Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi penipuan phishing yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi.
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Hoaks! Mensos katakan BPJS tidak dipakai dalam satu tahun terhitung warga mampu
Sumber:Tanggal publish: 24/02/2026
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan BPJS Kesehatan yang tidak digunakan selama satu tahun akan dianggap milik warga mampu dan otomatis dinonaktifkan oleh pemerintah.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“(MENSOS) SAIFULLAH YUSUF: KALAU BPJS TIDAK DIGUNAKAN SETAHUN, WARGA DIANGGAP MAMPU.
Pemerintah menonaktifkan bpjs yang tak di pake itu hal wajar, jadi bukan masalah”
Unggahan tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“BPJS gak dipakai artinya sehatt pak... Alhamdulillah. Bukan mampu”
Namun, benarkah Menteri Sosial mengatakan jika BPJS tidak dipakai dalam satu tahun berarti terhitung warga mampu?
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“(MENSOS) SAIFULLAH YUSUF: KALAU BPJS TIDAK DIGUNAKAN SETAHUN, WARGA DIANGGAP MAMPU.
Pemerintah menonaktifkan bpjs yang tak di pake itu hal wajar, jadi bukan masalah”
Unggahan tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“BPJS gak dipakai artinya sehatt pak... Alhamdulillah. Bukan mampu”
Namun, benarkah Menteri Sosial mengatakan jika BPJS tidak dipakai dalam satu tahun berarti terhitung warga mampu?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Menteri Sosial yang menyebut BPJS akan dinonaktifkan karena tidak digunakan selama satu tahun dan dianggap sebagai warga mampu.
Foto yang digunakan dalam unggahan merujuk pada kegiatan Saifullah Yusuf saat menerima sejumlah kepala daerah untuk membahas rencana pembukaan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, sehingga tidak berkaitan dengan isu BPJS.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Secara ketentuan, status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat nonaktif karena beberapa alasan administratif, seperti tunggakan iuran bagi peserta mandiri, perubahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta berhenti bekerja pada segmen pekerja penerima upah, atau peserta meninggal dunia.
Penonaktifan tidak didasarkan pada lamanya kartu BPJS tidak digunakan. Jika ingin menonaktifkan kepesertaan, peserta harus melalui mekanisme resmi BPJS Kesehatan.
Dengan demikian, narasi yang menyebut BPJS akan dinonaktifkan karena tidak dipakai selama satu tahun merupakan informasi yang keliru.
Klaim: Mensos katakan jika BPJS tidak dipakai dalam satu tahun terhitung warga mampu
Rating: Disinformasi/Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Foto yang digunakan dalam unggahan merujuk pada kegiatan Saifullah Yusuf saat menerima sejumlah kepala daerah untuk membahas rencana pembukaan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, sehingga tidak berkaitan dengan isu BPJS.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Secara ketentuan, status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat nonaktif karena beberapa alasan administratif, seperti tunggakan iuran bagi peserta mandiri, perubahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta berhenti bekerja pada segmen pekerja penerima upah, atau peserta meninggal dunia.
Penonaktifan tidak didasarkan pada lamanya kartu BPJS tidak digunakan. Jika ingin menonaktifkan kepesertaan, peserta harus melalui mekanisme resmi BPJS Kesehatan.
Dengan demikian, narasi yang menyebut BPJS akan dinonaktifkan karena tidak dipakai selama satu tahun merupakan informasi yang keliru.
Klaim: Mensos katakan jika BPJS tidak dipakai dalam satu tahun terhitung warga mampu
Rating: Disinformasi/Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 365/8396