Berdasarkan penelurusuran Tim Cek Fakta Murianews,com, kabar yang menyebutkan Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar terjankit cacar monyet adalah tidak benar.



Dalam laman Pemprov Jateng, memuat artiket dengan judul: ”Hoaks, Pj Bupati Brebes Terjangkit Monkeypox”, yang diunggah pada Senin (9/9/2024).



Dalam artiket ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes, Tatag Koes Adianto, menanggapi hoaks yang beredar di masyarakat.



”Informasi yang tersebar di WhatsApp maupun medsos lainnya yang menyatakan Pj Bupati Brebes terserang cacar monyet atau Monkeypox tidak benar (hoaks),” tandas Tatag.



Ia meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima segala informasi serta menyaring kebenaran setiap informasi yang diterima.



“Saring dulu segala informasi akan kebenarannya, apakah fakta atau hoaks. Saring sebelum sharing,” ujarnya.



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, menjelaskan, adanya informasi tentang pasien terduga Mpox yang dirawat di RSUD Brebes.



“Setelah mendapatkan pemeriksaan dokter spesialis kulit, (pasien itu) hanya menderita cacar air atau varicella. Pasien pada Jumat 6 September 2024 kondisinya sudah baik dan diperbolehkan pulang. Sejauh ini tidak ada laporan (tentang) adanya penularan cacar dari pasien tersebut ke orang lain atau keluarganya,” ungkap Ineke.



Ineke mengimbau warga Brebes untuk tetap waspada terhadap penyakit menular dengan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, serta melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).



“Saya tandaskan, di Kabupaten Brebes sampai dengan saat ini tidak ada Monkeypox. Brebes Zero Mpox/cacar monyet,” tandas Ineke.



Foto: Artikel bantahan Pj Bupati Brebes terjangkit cacar monyet di laman Pemprov Jateng. (Murianews/Istimewa)

Narasi yang menyebutkan Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar terjankit cacar monyet itu merupakan berita yang tidak benar alias hoaks dengan kategori disinformasi kategori fabricated content atau konten palsu.



Yakni, informasi yang keliru, dan orang yang menyebarkannya tahu bahwa itu salah, tetapi tetap menyebarkannya. Disinformasi sepenuhnya dibuat-buat dan dengan sengaja menyesatkan dan membuat publik bingung.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Grobogan Frengki Wibowo menyatakan pihaknya tidak pernah menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan meminta iuran uang. Termasuk tidak pernah ada mengenal kegiatan bimbingan maupun kegiatan TPDDD seperti dalam foto yang beredar dimaksud.



”Serta dapat dipastikan tidak ada orang ataupun pegawai yang bernama Sukarmin di jajaran Kejaksaan Negeri Grobogan,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024) malam.



Frengki mengatakan, sekalipun terdapat kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat di wilayah hukum Kejari Grobogan, dipastikan jajarannya tidak memungut biaya-biaya apa pun dari pihak-pihak manapun.



Dia pun berharap kepada masyarakat agar lebih bijak jika mendapatkan berita, atau pun foto-foto yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta untuk tidak dengan mudah menyebarluaskan berita dan foto-foto yang beredar yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.



Frengki mengatakan, telah ditemukan berbagai modus kejahatan dengan mengatasnamakan kejaksaan ataupun salah satu nama pejabat Kejari Grobogan.



Dia mengaku memperoleh informasi dan data sehubungan dengan momen dalam rangka menyambut Hari Lahir Kejaksaan ke-79 pada 2 September 2024, terdapat organisasi keolahragaan yang mengajukan proposal sponsor kegiatan tanpa izin.



”Mengatasnamakan Kejaksaan Negeri Grobogan untuk kegiatan kompetisi perlombaan olahraga di wilayah Kabupaten Grobogan. Atas kejadian tersebut, Kejari Grobogan telah menindaklanjutinya dengan memanggil dan meminta keterangan panitia atau narahubung guna memastikan kegiatan dengan mengatasnamakan Kejaksaan Negeri Grobogan tidak dilakukan,” bebernya.



Lebih lanjut, dia mengimbau agar masyarakat waspada adanya nomor-nomor asing atau tidak dikenal yang mengatasnamakan pejabat maupun jajaran Kejari Grobogan.



Mereka biasanya menghubungi jajaran pejabat di pemerintahan hingga kades dengan tujuan-tujuan yang beragam. Dia menegaskan perbuatan-perbuatan tersebut adalah penipuan. Pihaknya pun meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak langsung percaya apabila dihubungi nomor yang mengaku sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan maupun Pejabat dan jajaran staf Kejari Grobogan.



Hal lain yang mesti diwaspadai yakni modus-modus percobaan penipuan ataupun pemerasan dengan menjual nama para pejabat di Kejari Grobogan. Caranya, pelaku menunjukan foto bersama pejabat di kantor Kejari Grobogan kepada calon-calon korban-korbannya.



”Dengan tujuan menakut-nakuti warga di desa-desa, dengan bermodal foto tersebut. Pelaku menggunakannya sebagai sarana pendukung dalam melakukan kejahatannya,” katanya.

Kesimpulannya foto-foto di grup-grup WhatsApp yang menampilkan kwitansi terkait penerimaan sejumlah uang guna membayar iuran bimbingan kejaksaan tertanggal 9 November 2021 dan 10 April 2023 berupa penerimaan sejumlah uang guna membayar “TPDDDD” terkonfirmasi sebagai disinformasi dengan kategori fabricated content atau konten palsu.



Konten jenis ini terbilang paling berbahaya. Sebab, konten ini dibentuk dengan kandungan 100 persen tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.



Editor: Supriyadi

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) semula menelusuri “Daihatsu tutup di Indonesia jadi Toyota” di kolom pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com “Tanggapan Astra Daihatsu Motor Soal Informasi Bergabung dengan Toyota”.

Melalui pemberitaan yang tayang pada Kamis (3/4/2025) itu, Sri Agung Handayani, Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) membantah informasi tersebut.

“Principal kami Daihatsu Motor Corporation (DMC) tidak pernah mengeluarkan informasi seperti yang beredar saat ini,” ujar Agung.

Ia menegaskan saat ini Daihatsu di Indonesia berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan apa pun.

Unggahan berisi klaim “Daihatsu tutup operasional di Indonesia, dialihkan ke Toyota” merupakan satire/parodi (satire or parody content).

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Cek Fakta Tempo.co dengan memperhatikan komentar warganet dan menelusurinya melalui mesin pencarian Google, video tersebut tidak ada kaitannya dengan penggerudukan rumah Ridwan Kamil oleh warga saat KPK menggeledah rumahnya.

Lingkungan rumah yang tampak dalam video tersebut tidak sama dengan rumah Ridwan Kamil yang diberitakan telah digeledah KPK pada Senin, 10 Maret 2025. Rumah yang dimaksud terletak di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, seperti dilaporkan oleh antaranews.com terlihat rumah Ridwan Kamil tidak memiliki kanopi berwarna abu-abu dan dikelilingi oleh sejumalh rumah lain seperti di video.

Rumah yang digeledah dalam video tersebut berkaitan dengan kasus dugaan politik uang di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tempo menemukan foto dari pemberitaan kalimantanlive.com yang menunjukkan rumah yang mirip seperti yang ditampilkan dalam video.

Selain itu, ditemukan juga video dengan penampakan bagian depan rumah yang sama dalam video tersebut yang dibagikan oleh Instagram “kalimantan.society“. Dalam takarirnya disebutkan bahwa penggerebekan rumah yang diduga menjadi lokasi politik uang jelang pemungutan suara ulang di Barito Utara.

Unggahan video berisi klaim “rumah Ridwan Kamil digeruduk warga saat KPK sita barang hasil korupsi” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)