Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video mahasiswa pendemo Indonesia Gelap curhat saat ditangkap polisi karena menjadi provokator tersebut tidak benar. 

Video tersebut sesungguhnya saat para mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta saat itu, Heru Budi Hartono, di Balai Kota, Kamis, 7 Maret 2024, jauh sebelum aksi #IndonesiaGelap terjadi.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan Google Lens, mesin pencarian Google dan YouTube. Potongan video identik pernah dipublikasikan oleh akun YouTube Tribun Jakarta dengan judul “Temui Heru Budi, Mahasiswa UNJ Ini Curhat Sempat Nangis soal Pencabutan KJMU: Saya Yatim-Piatu”.



Tribun Jakarta menulis, Heru Budi Hartono mengundang sejumlah mahasiswa bertemu di kantornya, di Balai Kota Jakarta. Pertemuan tersebut membahas terkait polemik pencabutan bantuan pendidikan KJMU yang sebelumnya viral di media sosial.

Dilansir Tribunjakarta.com bahwa mahasiswi di video tersebut bernama Ni Made Puspita Dewi, 23 tahun, mahasiswi semester 6 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Ni Made mengaku sempat kaget saat melihat statusnya mendadak tak lagi terdaftar sebagai penerima KJMU. Padahal, dirinya sudah menerima bantuan KJMU sedang masih berada di semester 2.

“Ini pertama kali saya kena dampak, biasanya saya dapat terus,” ucapnya di Balai Kota sembari meneteskan air mata lantaran khawatir putus sekolah akibat tak bisa membayar uang kuliah.

Tempo melansir bahwa Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan KJMU saat itu akan terus berjalan seiring dengan proses pembersihan dan pemadanan data secara bertahap.

Hal itu diungkapkan Heru usai bertemu sejumlah mahasiswa penerima manfaat KJMU  dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto di Balai Kota Jakarta.

Aksi Indonesia Gelap

Mahasiswa dan masyarakat sipil melebur dalam aksi demo Indonesia Gelap yang digelar kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025. Aksi ini menjadi aksi serentak yang digelar di berbagai daerah di Indonesia untuk merespons kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak pro rakyat kecil.

Terlihat pelbagai macam atribut kampus yang massa aksi pakai. Mulai dari almamater berwarna hijau, ungu, hingga merah. Selain itu juga ada poster-poster penghias unjuk rasa dengan slogan-slogan kritikan terhadap pejabat pemerintahan.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggagas aksi ini untuk menyuarakan kekhawatiran serta kekecewaan terhadap kebijakan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Situasi negara dinilai sudah “makin gelap” akibat kebijakan-kebijakan yang ada.

Sebelumnya, beberapa daerah seperti Solo, Bandung, dan Surabaya menggelar aksi pada Rabu, 19 Februari 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim video mahasiswi provokator aksi Indonesia gelap ditangkap adalah keliru.

Melansir hasil penelusuran fakta Turnbackhoax.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo memasukkan kata kunci “Prabowo turunkan militer lawan Malaysia” ke mesin pencari Google. Hasilnya, tak ditemukan sumber kredibel yang mendukung kebenaran klaim.

Hasil pencarian teratas yang ditemukan mengarah ke pernyataan resmi pemerintah dan pemberitaan media online sebagai berikut:

Kementerian Sekretariat Negara RI “Penembakan WNI di Malaysia, Presiden Prabowo Percaya Investigasi akan Transparan”.

Dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa Presiden Prabowo dan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, telah membicarakan isu ini saat kunjungan kenegaraan Prabowo pada Senin (27/1/2025). Hasilnya, Prabowo percaya pemerintah Malaysia menyelesaikan isu ini secara transparan.

kompas.com “Prabowo Sudah Bahas Kasus 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia dengan Anwar Ibrahim”. Dalam artikel berita yang tayang Kamis (30/1/2025) itu, diinformasikan bahwa langkah pemerintah Indonesia adalah memulangkan WNI yang ditembak dan mengimbau WNI lain untuk tidak melakukan kegiatan ilegal di negara lain.

TurnBackHoax kemudian berusaha menemukan konteks asli foto yang digunakan dalam foto sampul (thumbnail) dengan memanfaatkan Google Lens. Diketahui, foto tersebut merupakan hasil suntingan dari sejumlah dokumentasi yang tayang pada Senin (5/10/2015), yakni:

VIVA “PDIP: Kesatupaduan 3 Matra TNI Harus Semakin Kokoh”, danantaranews.com “President Jokowi urges military to boost professionalism”

Isi dari video berdurasi 3 menit 32 detik tersebut hanya menjelaskan isu penembakan 5 WNI di Malaysia dan informasi mengenai pertemuan Prabowo dan PM Malaysia. Tidak ada narasi mengenai Prabowo langsung turunkan militer untuk melawan Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi klaim “Prabowo kerahkan militer imbas WNI ditembak mati polisi Malaysia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Cek Fakta Suara.com lantas melakukan penelusuran fakta lewat mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci “Megawati pecat Bupati Brebes dari kader PDIP karena ikut retret”. Hasilnya, tak didapati informasi maupun pemberitaan yang tepercaya terkait klaim yang disampaikan.

Melansir antaranews.com, Bupati Brebes yang merupakan kader PDIP memutuskan tetap mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang meski terdapat instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah pada Selasa (25/2/2025) menyampaikan bahwa Megawati tidak pernah melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang.

Lebih lanjut, Basarah menegaskan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya meminta agar keberangkatan ke Magelang dari masing-masing daerah ditunda untuk sementara waktu.

Dijelaskan pula bahwa Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kader partainya yang telah dilantik sebagai kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, agar dapat mengikuti retret angkatan kedua.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa video berisi klaim “Megawati pecat Bupati Brebes dari kader PDIP karena ikut retret” merupakan konten yang menyesatkan.

Tirto menelusuri sejumlah foto dan video yang disertakan dalam sejumlah unggahan tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasilnya, kami menemukan bahwa foto dan video yang disertakan dalam unggahan identik dengan video yang diunggah kanal Youtube “Liputan 6” berjudul “Kejagung Tangkap Enam Tersangka yang Memalsukan 109 Ton Emas Antam Selama 11 Tahun Lebih | Liputan 6” yang tayang pada 31 Mei 2024.

Konteks video tersebut adalah saat Kejagung menetapkan enam orang General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLN) PT Antam Tbk periode 2010-2021, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas emas periode tahun 2010-2021, seberat 109 ton.

Menukil laporan Liputan 6, para tersangka, selaku GM UBPPL PT Antam, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur, yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia.

Para tersangka tersebut secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merk Logam Mulia (LM) Antam.

Terkait hal itu, Liputan 6, dalam artikel berjudul “Informasi PT Antam Edarkan Emas Palsu Beredar Lagi, Simak Faktanya” yang diperbarui pada Kamis (5/3/2025), telah memuat pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung kala itu, Ketut Sumardana, yang menjelaskan bahwa emas yang beredar bukanlah emas palsu.

"Ini bukan emas palsu, emasnya tetap asli sebagaimana standar Antam. Emas yang sudah distempel oleh Antam itu emas ilegal karena diperoleh dari hasil yang ilegal seperti didapat dari penambang-penambang liar dari luar negeri," ujar Ketut, seperti dilansir dari Liputan 6.

"Itu emas asli, cuma tadi kalau beredar terlalu banyak seperti uang yang beredar, itu menyebabkan pasokan-nya banyak demand-nya sedikit. Sehingga harganya jadi turun, sehingga ada selisih harga pada saat itu," ujarnya menambahkan.

Kemudian, lebih lanjut, seperti dilansir Antara, Ketut menjelaskan, permasalahannya ada di stempel Antam pada emas-emas yang didapat secara ilegal ini.

Secara aturan, emas yang akan distempel itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Namun, dalam kasus 109 ton ini, emas ilegal tersebut bercampur dengan emas legal, sehingga menyebabkan memengaruhi suplai dari Antam. Lalu, terjadi kelebihan di pasaran yang juga memengaruhi harga pada saat itu, sehingga harga emas jadi turun.

Terkait kekhawatiran masyarakat setelah muncul berita emas 109 ton yang diusut oleh Kejaksaan Agung sebagai emas palsu, Ketut menekankan, emas tersebut tetap asli.

"Itu emas asli, cuma tadi kalau bereda terlalu banyak seperti uang yang beredar, itu menyebabkan pasokan-nya banyak demand-nya sedikit. Sehingga harganya jadi turun, sehingga ada selisih harga pada saat itu," tutur Ketut pada Senin (3/6/2024).

Senada dengan pernyataan Ketut, Direktur Utama PT Antam Nico Kanter juga memastikan keaslian produk emas yang diproses selama kurun waktu tahun 2010-2021.

"Emas palsu tidak ada, Pak. Itu kita semua emas yang diproses, harus melalui proses yang tersertifikasi. Dan LBMA (London Bullion Market Association) itu sangat-sangat rigid dalam mengaudit kita," kata Nico dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, dilansir dari Antara.

Menurut Nico, perkara keaslian emas ini sudah diklarifikasi Antam kepada Kapuspen Kejaksaan Agung.

“Oleh berita itu dikatakan bahwa emas palsu. Nah, Alhamdulillah dalam penjelasan kami kepada Kapuspen (Kejagung) beliau juga mempertajam statement-nya bahwa bukan emas palsu,” ucap Nico.

Melalui keterangan resmi perusahaan, PT Antam sendiri menjamin keaslian dan kemurnian seluruh produk emas logam mulia yang diproduksi melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia.

Manajemen PT Antam menyatakan bahwa seluruh produk emas logam mulia ANTAM dilengkapi sertifikat resmi, dan diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Oleh karenanya, dapat dipastikan seluruh produk emas merek Logam Mulia ANTAM yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya.

“Adapun 109 ton produk emas logam mulia yang diperkarakan oleh Kejaksaan dianggap berkaitan dengan penggunaan merek LM ANTAM secara tidak resmi, sementara produknya sendiri merupakan produk asli yang diproduksi di pabrik ANTAM,” Ujar Sekretaris Perusahaan ANTAM, Syarif Faisal Alkadrie, melalui keterangan resmi (31/5/2024).

Untuk mengetahui atau mengecek lebih jauh terkait produk Antam, Antam menyatakan pelanggan dapat menghubungi Whatsapp ALMIRA 0811-1002-002 dan Call Center 0804-1-888-888.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, klaim bahwa PT Antam melakukan pemalsuan emas sebesar 109 ton tidak tepat.

Kejagung menegaskan, kasus 109 ton emas atau logam mulia (LM) dengan cap atau stempel (licensing) PT Antam, yang diusut dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung, bukanlah emas palsu.

Senada, PT Antam juga telah menjelaskan bahwa 109 ton produk emas logam mulia yang diperkarakan oleh Kejaksaan itu berkaitan dengan penggunaan merek LM ANTAM secara tidak resmi. Sementara, produknya sendiri merupakan produk asli yang diproduksi di pabrik ANTAM.

Jadi, informasi yang beredar baru-baru ini yang menyebut bahwa PT Antam melakukan pemalsuan emas sebesar 109 ton bersifat menyesatkan tanpa tambahan keterangan (missing context).