PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui akun X @CommuterLine menginformasikan bahwa kabar mengenai pembuatan kartu lansia merupakan hoaks.

"TIDAK BENAR bahwa KAI Commuter menawarkan fasilitas gratis untuk lansia melalui program Kartu Lansia yang saat ini beredar di media sosial," tulisnya pada Senin (6/1/2025).

Meski tidak memiliki program pemberian tiket gratis untuk lansia, KAI memberikan diskon tiket.

Dilansir situs web resminya, KAI memberikan tarif reduksi sebesar 20 persen bagi lansia berusia 60 tahun ke atas.

Reduksi tersebut berlaku ke semua kelas pelayanan. Tarif reduksi tersebut tidak memerlukan pembuatan kartu lansia.

Narasi mengenai kartu lansia untuk naik KRL gratis merupakan hoaks.

KAI Commuter tidak pernah membuat program kartu lansia untuk layanan KRL gratis. Namun KAI memberikan tarif reduksi sebesar 20 persen bagi lansia berusia 60 tahun ke atas.

Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menunjukkan, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube ini.

Video diunggah pada 30 Desember 2022, jauh sebelum Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia.

Keterangan dalam unggahan menjelaskan, video itu adalah momen ketika timnas Indonesia yang saat itu masih dilatih Shin Tae-yong terbang ke Manila menggunakan pesawat Batik Air.

Saat itu, Indonesia akan berhadapan dengan timnas Filipina di Piala AFF 2022.

Diberitakan Kompas.com, laga Indonesia melawan timnas Filipina di Piala AFF 2022 berlangsung pada 2 Januari 2023.

Indonesia yang merupakan tim tamu berhasil memenangi pertandingan dengan skor 2-1 berkat gol dari Dendy Sulistyawan (21') dan Marselino Ferdinan (43').

Sementara gol balasan Filipina dicetak oleh Sebastian Rasmussen pada menit ke-83. Kemenangan itu membuat Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. 

Video yang diklaim sebagai momen Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan setelah dipecat dari timnas Indonesia keliru.

Faktanya, video adalah momen ketika Shin Tae-yong di bandara, menuju Filipina pada akhir Desember 2022. 

Saat itu timnas Indonesia akan menghadapi timnas Filipina di Piala AFF 2022 pada 2 Januari 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 April 2024 menandatangani dokumen Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat revisi dari sejumlah ketentuan sebelumnya, mulai dari masa jabatan kepala desa (kades) hingga dana rehabilitasi.

Dilansir dari ANTARA, sejumlah poin penting dalam dokumen setebal 31 halaman itu, diantaranya terdapat pada pasal 39 yang mengatur masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rancangan UU Desa bergulir sejak Mei 2022 melalui usulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar masa jabatan kepala desa diperpanjang.

Baru pada 28 Maret 2024, rapat paripurna DPR menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah melalui rumusan dan rapat pleno.

Kini, sejumlah kepala desa juga sudah menerima surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kades sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Seperti 293 kades di Banyumas, 233 kades di Batang, 410 kades di Bogor dan lainnya.

Sebelumnya, Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu, bersama tiga kepala desa yaitu Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid mengajukan permohonan uji materi Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Adapun pasal yang dimaksud mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024.

Pemohon merasa dirugikan karena Pasal 118 huruf e hanya mengakomodasi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berakhir hingga Februari 2024. Mereka berpendapat, kepala desa yang masa jabatannya habis pada November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 juga seharusnya mendapatkan perpanjangan dua tahun. Ketentuan yang ada dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi kepala desa di periode tersebut.

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan tersebut lantaran dianggap telah kehilangan objek. Sebab norma yang sama telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

"Mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024, dilansir dari laman MK.

Namun meski kehilangan objek, Majelis Hakim Konstitusi tetap menyoroti adanya permasalahan faktual yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala desa. MK meminta agar masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi bansos tunai Rp 3,5 juta untuk peserta BPJS Kesehatan adalah hoaks dan modus penipuan.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Rizzky meminta masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial.

Ia mengatakan, masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi apabila memiliki pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan.

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, Informasi dan tautan pencairan bansos tunai Rp 3,5 juta untuk peserta BPJS Kesehatan adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi tersebut merupakan hoaks dan modus penipuan.