Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa balita di video tersebut tidak terjebak dalam reruntuhan dan juga tidak direkam di Gaza, tetapi di Suriah.



Tempo menemukan unggahan dalam komentar akun di Palestina di Twitter yang mengunggah sudut lain dari video itu. Dalam video yang diunggah, terlihat balita tersebut sebenarnya sedang mengintip dinding rumah yang berlubang.



Video tersebut telah diperiksa oleh sejumlah organisasi pemeriksa fakta di luar negeri. Salah satunya organisasi pemeriksa fakta asal Mesir, Al-Masry Al-Youm, mengungkap bahwa video itu berasal dari Suriah.

Keterangan yang sama juga disampaikan CNN.com versi bahasa Arab dan pemeriksa fakta asal Arab, Misbar.com. Video itu berasal dari unggahan sebuah akun TikTok @userftdvvrl92i pada 26 Oktober, pukul 19:33 waktu Suriah. Namun, saat ini akun itu sudah dihapus. 

Menurut Misbar.com, pengguna tersebut mengunggah klip lain dari sudut yang berbeda, di mana ia terlihat melihat melalui sebuah lubang di rumah tersebut, sementara kamera diposisikan di sisi lain lubang tersebut. 

Kemudian, sudut rumah yang lebih lebar ditampilkan di mana lubang tersebut tampak berada di dinding rumah yang masih utuh, bukan rumah yang dibom.

India Today juga telah mengarsipkan video saat balita tersebut berada dalam posisi di balik lubang. 

Sumber: India Today

CNN.com menyatakan bahwa penggunaan tagar #Rayyan_Gaza mendukung menyebarnya video tersebut, yang disertai narasi peristiwa itu terjadi di Gaza. Padahal, narasi tersebut keliru, karena video tersebut direkam di Suriah oleh pria yang diperkirakan ayah balita perempuan tersebut.

Korban Perang Gaza

Meski video itu tidak direkam di Gaza, namun genosida yang dilakukan Israel telah membunuh banyak perempuan dan anak-anak. Dilansir BBC, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan hasil analisa mereka menunjukkan 70 persen korban perang di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Mereka pun mengecam kondisi tersebut.

Mereka menyatakan bahwa kematian para perempuan dan anak tersebut mayoritas disebabkan senjata militer Israel, terutama yang menyasar titik-titik padat penduduk. Sebagian kecil juga kemungkinan karena terkena senjata milisi Palestina yang salah sasaran.

Kejahatan itu dikatakan termasuk pelanggaran hukum internasional yang lebih besar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selama konflik yang diduga melibatkan upaya genosida oleh militer Israel itu, yakni 13 bulan terakhir, diperkirakan 43.300 orang telah tewas.

Kondisi masyarakat sipil Gaza semakin memprihatinkan disebabkan sulitnya bantuan masuk dan operasional pelayanan kesehatan, yang mendapat halangan dari otoritas Israel. Dalam konflik yang melibatkan berbagai senjata yang menyiksa dan mematikan tersebut, puluhan ribu anak meregang nyawa.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang menyatakan video anak berbaju kuning itu direkam di reruntuhan bangunan di Gaza adalah klaimkeliru. 

Video direkam di Suriah di sebuah tembok yang masih berdiri, tidak roboh.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri foto Presiden Prabowo dalam unggahan lewat Google Lens. Hasilnya, foto tersebut serupa dengan yang ada di pemberitaan antaranews.com “Titiek Soeharto ajak pilih Prabowo Subianto”.

Konteks asli foto merupakan momen Prabowo usai menghadiri dialog antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Juni 2014. Prabowo saat itu adalah capres nomor urut 1.

Tidak ditemukan sumber resmi atau laporan media kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo memberi dukungan ke Airin-Ade. Partai Gerindra—yang diketuai Prabowo—justru mengusung pasangan nomor 2 Andara Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten 2024.

Konteks asli foto yang beredar merupakan momen Prabowo (capres 2014) usai menghadiri dialog antara Kadin dengan capres dan cawapres pada Juni 2014.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan salah satu nomenklatur kementerian baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Kementerian ini berfokus pada menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sebagai konteks, pada era pemerintahan sebelumnya, pendidikan dasar dan menengah ditangani direktorat yang bernaung di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Untuk menelusuri klaim ini, Tirto mencoba menelusuri situs resmi Kemendikbudristek, hal ini dikarenakan Kemendikdasmen belum memiliki situs resmi. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun keterangan resmi yang membenarkan klaim soal sejumlah gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Meski begitu, hasil penelusuran mengarahkan kami ke unggahan Instagram akun resmi dari Kemendikbudristek (@kemdikbud.ri) yang membantah klaim soal beberapa poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru.

Dalam keterangan resminya, Kemendikdasmen memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen. Instansi tersebut memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan tersebut juga tidak bersumber dari kanal resmi Kemendikdasmen.

“Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan #MenteriPendidikanBaru tidak bersumber dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, maupun kanal informasi resmi Kemendikdasmen. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat,” tulis keterangan resmi Kemendikdasmen pada Kamis (24/10/2024)

Meski begitu, Kemendikdasmen mengaku terbuka terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan lewat situs ult.kemdikbud.go.id.

Selebihnya, Tirto juga tidak menemukan satupun pernyataan dari Abdul Mu’ti, baik dari keterangan resmi dari kementerian maupun dari pemberitaan media kredibel, terkait poin-poin gebrakan kebijakannya sebagai Mendikdasmen yang baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan dari kementerian yang membenarkan narasi soal klaim poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Kemendikdasmen menyebut poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen, melainkan merupakan aspirasi masyarakat.

Jadi, narasi soal klaim poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Mengutip Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tenaga pendamping lokal desa adalah tenaga pendamping profesional yang bertugas di antaranya melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Kembali ke klaim soal rekrutmen pendamping lokal desa. Pertama-tama, Tirto mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan dalam seluruh unggahan klaim. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi milik Kemendes PDTT.

Tautan tersebut justru mengarahkan ke sebuah situs asing yang meminta masyarakat untuk memberikan sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor akun aplikasi Telegram aktif.

Sebagai informasi, situs resmi milik Kemendes PDTT adalah kemendesa.go.id. Tirto menelusuri situs resmi instansi tersebut dan tidak menemukan informasi soal rekrutmen pendamping lokal desa seperti dalam klaim unggahan.

Namun, dari situs resmi tersebut, kami mendapatkan petunjuk bahwa seluruh akun pengunggah klaim lowongan tenaga pendamping lokal desa baru-baru ini tersebut bukanlah akun resmi milik Kemendes PDTT.

Melalui akun Instagram yang telah terverifikasi resmi milik Kemendes PDTT (@kemendespdtt), kami mendapatkan bantahan resmi dari instansi tersebut terkait klaim lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa.

Dalam keterangan resmi yang diunggah pada Jumat (25/10/2024) tersebut, Kemendes PDT memastikan tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa. Instansi tersebut mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kemendes PDT.

“#SobatDesa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa. Tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi.

Jika menerima informasi yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi silahkan dicek kembali kepada kami melalui kanal-kanal komunikasi kami,” bunyi keterangan Kemendes PDTT dalam unggahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi dari Kemendes PDTT yang membenarkan klaim soal informasi lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa (PLD) dengan gaji Rp15 juta.

Sejumlah akun yang menyebarkan klaim ini diketahui bukan merupakan akun resmi milik Kemendes PDTT. Tautan yang disertakan dalam unggahan juga tidak mengarah ke situs resmi milik Kemendes PDTT.

Jadi, informasi soal lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa (PLD) dari Kemendes PDTT dengan gaji Rp15 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).