Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha di Hari Raya Idul Adha. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation.  
Hasil analisis Hive Moderation mengungkap bahwa 0,7 persen video dihasilkan oleh AI. Kemudian 98,9 persen suara dalam video klaim juga dihasilkan oleh AI.
Penelusuran juga dilakukan melalui google image. Penelusuran menemukan video klaim identik dengan kegiatan Mahfud Md saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 11 Juni 2023. Saat itu, Mahfud menanggapi utang pemerintah terhadap pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka.
Dikutip dari Antara, Mahfud mempersilakan Jusuf Hamka, untuk menagih utang kepada Kementerian Keuangan, sesuai arahan presiden. 
"Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo atau surat-surat yang diperlukan, kalau Bapak memerlukan itu," kata Mahfud dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam RI, Minggu 11 Juni 2023.
Mahfud menjelaskan bahwa dia memang sudah ditugasi oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat.
Perintah itu, lanjut Mahfud, disampaikan secara resmi oleh Presiden Jokowi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 yang segera ditindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2022 pada 30 Juni 2022.
Mahfud menjelaskan Keputusan Menkopolhukam Nomor 63/2022 tersebut berisikan arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan untuk membayarnya.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha di Hari Raya Idul Adha, tidak benar. 

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks.

Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS.

Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun.

“Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya.

China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia.

Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen.

Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit.

Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024.

Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD.

Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dollar AS ke yuan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Penerbitan Panda Bond bukan untuk mengganti Dolar ke Yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2%. Jadi, unggahan video berisi klaim “Purbaya bagi-bagi dana Iduladha” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Menteri HAM Natalius Pigai justru menekankan pemerintah telah melakukan upaya diplomasi untuk membebaskan WNI yang diculik. Jadi, unggahan berisi klaim “Pigai: Penculikan WNI oleh Militer Israel Adalah Risiko Memasuki Zona Berbahaya” merupakan konten palsu (fabricated content).