Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari pengumuman mengenai festival berhadiah tersebut di laman resmi BCA, bca.co.id. Faktanya, tidak ada festival berhadiah yang sedang berlangsung di BCA. Program terakhir, yakni Gebyar Hadiah BCA, telah usai per 31 Januari 2025.

TurnBackHoax kemudian mengakses tautan yang tersemat dalam unggahan. Hasilnya, tautan tak bisa diakses. Ketika dilakukan pengecekan melalui Where Goes, tautan tidak mengarah ke laman resmi BCA seperti:
Website: https://www.bca.co.id/
Facebook: GoodLife BCA
Instagram: @goodlifebca
YouTube: Solusi BCA
Twitter/X: @BankBCA

TurnBackHoax juga memasukkan kata kunci “festival berhadiah BCA” ke mesin pencari Google. Penelusuran teratas mengarah ke artikel liputan6.com “Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran BCA Mobile Festival Berhadiah”.

Dilansir dari artikel yang tayang pada Minggu (6/4/2025) itu, EVP Corporate Communication and Social Responsibility, Hera F. Haryn, menegaskan informasi yang menawarkan sejumlah hadiah mewah atas nama BCA tersebut merupakan penipuan.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran festival berhadiah BCA Mobile” merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Usai menyimak video sampai tuntas, Tim Riset Tirto mengambil tangkapan layar klip tersebut dan melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) di Google Lens. Dari situ kami menemukan klip identik dari unggahan akun Instagram Bisnis.com. Cuplikan tersebut bersumber dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Tirto lantas mengecek laman YouTube Sekretariat Presiden dan mengetik kata kunci “TNI Polri”. Hasilnya, kami menemukan rekaman utuhnya yang diberi judul “Presiden Prabowo Beri Arahan pada Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2025, Jakarta, 30 Januari 2025”.

Video tersebut diambil sebelum pengesahan RUU TNI, Maret 2025. Dalam rekaman utuhnya, tak ada pernyataan Prabowo soal rencana memusnahkan TNI-Polri jika mereka menyusahkan rakyat.

Prabowo Subianto hanya menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan," ujar Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Prabowo, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

"Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata," lanjut Prabowo.

Prabowo pun mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Ia menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

Klip pada bagian itu yang kemudian tersebar di media sosial. Pidato tersebut dipotong dan diberi narasi yang tidak sesuai dengan aslinya.

Tirto tidak menjumpai adanya sumber resmi pemerintah maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim Prabowo akan menghapuskan TNI-Polri apabila menyusahkan rakyat.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, Tirto tidak menjumpai adanya sumber resmi pemerintah maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim Prabowo akan menghapuskan TNI-Polri apabila menyusahkan rakyat.

Rekaman aslinya tersedia di laman YouTube Sekretariat Presiden dan tidak memuat adanya pernyataan Prabowo soal rencana memusnahkan TNI-Polri jika mereka menyusahkan rakyat. Video aslinya diambil sebelum pengesahan RUU TNI, yakni saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Jadi, unggahan media sosial dengan klaim Prabowo akan menghapuskan TNI-Polri apabila menyusahkan rakyat bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Setelah diperiksa, tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook tersebut tidak mengarah ke situs resmi Pertamina.

Tautan itu mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor Telegram aktif.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data untuk mengambilalih akun Telegram.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, tautan kompensasi mengatasnamakan Pertamina tersebut hoaks.

"Itu hoaks," kata Heppy saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Tautan yang diklaim untuk mendapatkan kompensasi Rp 300.000 dari Pertamina terkait kasus Pertamax oplosan adalah hoaks.

Pertamina mengatakan bahwa tautan kompensasi tersebut hoaks. Selain itu, tautan tersebut terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data.

Video yang beredar bukanlah penyiksaan WNI, melainkan atraksi yang dilakukan di taman hiburan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan teknik reverse image search untuk mengecek jejak digital video dan tangkapan layar yang beredar.

Hasilnya diketahui, video atraksi taman hiburan disebarkan oleh akun TikTok Panuwat Kaenpech pada 21 April 2024.

Label pada TikTok menyebutkan, aksi dalam video diperagakan oleh profesional dan pengguna diimbau untuk tidak menirunya.

Video dari atraksi serupa ditemukan di kanal YouTube Piyanat Jeamwong dan Krisada Mingquanta.

Keterangan video menyebutkan bahwa atraksi tersebut merupakan hiburan yang ada di Dream World Bangkok, Thailand.

Kasus WNI meninggal akibat kekerasan di Kamboja memang ada.

Dikutip dari Antara, seorang WNI berinisial RAH (30) meninggal pada 23 September 2024 di Kota Poipet, Kamboja.

"Penyebab kematiannya adalah kekerasan yang dilakukan oleh sesama WNI, yang jumlahnya 22 orang, termasuk dua perempuan, terhadap RAH," kata Judha.

RAH dan 22 WNI tersebut bekerja di sebuah perusahaan judi daring Kamboja.

Pelaku telah ditahan kepolisian Kamboja, kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha.

Kemudian, perusahaan tempat korban bekerja bersedia bertanggung jawab memulangkan jenazah ke Indonesia.

Tangkapan layar dari video atraksi di taman hiburan Bangkok, Thailand disebarkan dengan konteks keliru.

Atraksi itu keliru diklaim sebagai kasus kekerasan WNI di Kamboja. Informasi ini perlu diluruskan agar tidak terjadi kabar bohong yang beredar di masyarakat.