Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Smart City merupakan program pemerintah Los Angeles untuk memanfaatkan teknologi dalam menghadapi tantangan urban, seperti ketidakadilan rasial yang berdampak pada populasi minoritas, bencana alam yang mengancam keselamatan dan harta benda, hingga krisis iklim. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penduduk, bisnis, dan pengunjung secara efisien dan etis.

Pada 2019, Badan Teknologi Informasi Kota Los Angeles (ITA) membentuk Komite Smart City, yang terdiri dari 24 departemen dan pejabat terpilih. Pengembangan Smart City tidak perlu menghancurkan infrastruktur yang sudah ada.

Otoritas Los Angeles menyampaikan dalam konferensi pers bahwa penyebab kebakaran hutan di Los Angeles masih dalam penyelidikan. Namun dapat dipastikan, angin kencang dan kekeringan di California Selatan telah memicu penyebaran api.

Unggahan berisi narasi ”kebakaran Los Angeles berkaitan dengan agenda Smart City dari PBB” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri “Perkembangan kasus Hasto” ke kolom pencarian Google, ditemukan pemberitaan BBC Indonesia “Mengapa KPK tidak menahan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun Masiku?”.

Dalam pemberitaan yang tayang Senin (13/1/2025) itu, tim penyidik belum bisa menahan Hasto karena masih menunggu pemeriksaan sejumlah saksi. Artinya, kasus Hasto masih dalam tahap penyidikan. Belum ada proses peradilan yang telah memutuskan perkara oleh Majelis Hakim terkait kasus ini.

Sebagai informasi, Hasto diduga terlibat dalam penyuapan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI antarwaktu (PAW) menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Seperti yang diwartakan CNN Indonesia pada Senin (30/12/2024), Presiden Prabowo mengusulkan agar koruptor mendapatkan vonis penjara 50 tahun. Usulan tersebut menjadi landasan pembahasan kreator konten YouTube “KajianOnline” dan mengaitkan kasus korupsi lainnya di Indonesia.

TurnBackHoax kemudian memanfaatkan Yandex Image untuk menelusuri foto Hasto bersama Megawati yang dijadikan thumbnail. Diketahui, foto merupakan gabungan dari sejumlah dokumentasi yang tak saling berkaitan, salah satunya serupa dalam pemberitaan suara.com yang memperlihatkan momen HUT PDI Perjuangan ke 42 pada Januari 2015.

Unggahan berisi narasi ”Hasto divonis hukuman 50 tahun” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “cara kerja satelit untuk google maps” ke mesin pencarian Google Advanced Search.

Hasilnya, ditemukan artikel geonusantara.id berisi penjelasan tentang Google Maps yang faktanya memanfaatkan:

citra satelit untuk mengenali elemen jalan,
machine learning berbasis AI untuk menghasilkan peta yang akurat, dan
sistem pembeda objek untuk mengoptimalkan rute perjalanan.
Selain itu, data dari pengguna, seperti laporan kondisi jalan atau kecelakaan akan memperbarui informasi secara real-time.

Klaim penggambaran citra Google Maps hanya menggunakan mobil adalah tidak benar. Dilansir dari artikel telkomsel.com, salah satu teknologi pendukung Google Maps adalah Google Street View car, yaitu kendaraan yang dirancang untuk mengumpulkan gambar dan data.

Mobil itu dilengkapi dengan kamera untuk merekam jalan dan bangunan di suatu area, lalu hasil rekamannya diunggah ke server Google untuk diproses dan diintegrasikan ke dalam Google Maps. Teknologi ini memungkinkan pengguna melihat detail jalan dan bangunan di lokasi tertentu, termasuk kondisi dan bentuk aslinya, melalui foto serta video yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut.

Unggahan berisi klaim “Google Maps hanya andalkan motor, mobil, dan drone” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tirto mencoba mengakses tautan yang ada di akhir unggahan. Tiap tautan mengarahkan ke halaman yang berbeda, tetapi semuanya berbentuk formulir yang memintakan data pribadi, setidaknya nama dan nomor telepon aktif.

Halaman-halaman tersebut juga mencantumkan beberapa logo organisasi, seperti BPS, Kawan Baik, bahkan ada yang mencantumkan logo Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital), yang tidak ada sangkut pautnya dengan sensus petani.

Terdapat kejanggalan juga dari tidak adanya tombol di formulir yang bisa diklik. Penggunaan bahasa di formulir juga cenderung tidak konsisten, mencampurkan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris.

Kami kemudian melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io. Hasil pemindaian (1, 2, 3, 4) menunjukkan situs-situs tersebut memiliki alamat asal situs (domain) yang tidak ada sangkut pautnya dengan BPS, badan yang menyelenggarakan sensus.

Modus seperti ini berbahaya karena berpotensi menjadi ladang pencurian data, lewat skema phising.

Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) untuk salah satu poster yang tersebar di media sosial. Hasil penelusuran menunjukkan mengarahkan ke gambar berikut. Gambar tersebut asalnya adalah poster penjelasan tentang ciri petugas Sensus Pertanian 2023. Sebagai informasi, Sensus Pertanian 2023 dilakukan pada 1 Juni - 31 Juli 2023 lalu. Dalam poster aslinya terdapat penjelasan tentang atribut yang harus dikenakan petugas sensus.

Lebih lanjut, penelusuran kami mengarahkan ke unggahan dari akun resmi (bercentang biru) milik BPS berikut. Unggahan tersebut menyebut soal rekrutmen mitra palsu BPS yang banyak beredar belakangan.

"Akhir-akhir ini banyak beredar informasi rekrutmen mitra statistik untuk kegiatan survei/sensus di tahun 2025, seperti rekrutmen mitra untuk Sensus Pertanian," tulis unggahan akun tersebut.

Terlihat juga unggahan di media sosial yang mendapat cap hoaks, serupa dengan unggahan di media sosial yang kami temukan. "Sahabat Data, selalu waspada terhadap penyebaran informasi palsu dan penipuan yang mengatasnamakan perekrutan petugas/mitra Badan Pusat Statistik (BPS). Informasi resmi rekrutmen mitra statistik yang dilakukan BPS, baik sensus atau survei, akan selalu disampaikan melalui saluran resmi BPS provinsi/kabupaten/kota,” tulis keterangan unggahan tersebut.

Akun Facebook resmi BPS juga menyebut informasi yang beredar di media sosial tersebut sebagai hoaks. Akun Facebook resmi BPS tidak membuka pendafataran untuk Sensus pertanian pada tahun 2025.

Berdasar informasi dalam halaman sensus resmi BPS, dijelaskan kalau Sensus Pertanian dilakukan setiap 10 tahun sekali, sema seperti sensus lainnya. “Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, penyelenggaraan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali, termasuk Sensus Pertanian pada setiap tahun berakhiran angka 3 (tiga),” begitu tulis keterangan dalam situs tersebut.

Hasil pencarian kami juga menunjukkan rekrutmen terakhir untuk petugas sensus pertanian terjadi pada Februari 2023 lalu, tepatnya 21-28 Februari 2023.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan rekrutmen petugas sensus pertanian 2025 yang tersebar di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Informasi yang tersebar di media sosial mengarahkan ke situs lain yang tidak terkait dengan BPS ataupun instansi pemerintah terkait pertanian lainnya.

Pihak BPS juga telah membantah keaslian informasi soal rekrutmen petugas sensus pertanian ini. Sensus Pertanian terakhir dilakukan pada tahun 2023 dan dilakukan 10 tahun sekali, pada setiap tahun berakhiran angka tiga.