tirto.id - Informasi mengenai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kerap menarik perhatian masyarakat, terutama ketika dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi dan modal usaha. Sayangnya, kondisi ini juga sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan klaim yang belum tentu benar.
ADVERTISEMENT
Sebuah narasi tak berdasar itu pun kembali beredar di media sosial baru-baru ini. Kali ini, muncul narasai soal bansos bernilai puluhan juta rupiah yang diklaim berasal dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan tersebut dibagikan melalui akun Facebook menkeu purbaya (arsip) pada Sabtu (24/01/2026). Ia mengklaim adanya pendaftaran bantuan sosial dari pemerintah dengan nilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026. Bantuan tersebut disebut-sebut berasal dari NIK KTP yang diklaim “berisi bantuan sosial”.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Dalam unggahan itu, terlihat latar video yang menampilkan keramaian masyarakat, disertai gambar KTP dan keterangan tertulis, “Yang belum daftar buruan daftar sekarang. Ternyata NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta/50 juta di akhir bulan ini dan tahun 2026.”
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Baca juga:Tidak Benar, Foto Tim SAR Penyelamatan Pesawat ATR 42-500Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
Pemilik akun juga mengajak masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan untuk segera mendaftar. Pada bagian akhir unggahan, disertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha.
ADVERTISEMENT
Hingga Senin (26/01/2026), unggahan tersebut telah ditonton hingga sekitar 66 ribu kali serta mendapatkan 545 tanda reaksi, 111 komentar, dan 46 kali dibagikan.
PERIKSA FAKTA Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah.
Baca juga:Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos PKH, BPNT, & PIP 2026
Selain itu, melalui akun Facebook yang sama ditemukan beberapa unggahan lain dengan narasi serupa, yaitu ini, ini, dan ini. Konten sejenis juga ditemukan beredar di platform TikTok dengan klaim yang sama, yaitu ini, ini, dan ini.
Lantas, benarkah NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut?
Baca juga:Hoaks Pembuatan & Perpanjangan SIM Online Gratis 2026
Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah
Sumber:Tanggal publish: 26/01/2026
Berita
Hasil Cek Fakta
Tirto memulai penelusuran dengan memeriksa tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke undangan grup WhatsApp bernama “Program Bantuan Pemerintah untuk Modal Usaha”. Grup tersebut diketahui memiliki hingga 1.022 anggota.
Dalam deskripsi grup, dijelaskan bahwa proses pendaftaran bantuan dilakukan dengan cara menghubungi admin grup secara langsung. Pola pendaftaran semacam ini patut dicurigai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah yang selama ini tidak pernah dilakukan melalui grup percakapan pribadi atau perantara admin WhatsApp.
Jika diperhatikan lebih lanjut, akun yang menyebarkan narasi tersebut juga bukan merupakan akun resmi lembaga pemerintah. Sebagai pembanding, melalui rilis pada 2022, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat situs, tautan, maupun media pendaftaran apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial.
Kemensos juga mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi terkait bantuan sosial hanya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id serta akun resmi di media sosial Kementerian Sosial yang sudah terverifikasi. Dengan demikian, tautan yang beredar dan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan modal usaha tersebut dapat dipastikan tidak berasal dari sumber resmi.
Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa klaim yang disebarkan melalui akun Facebook tersebut adalah keliru. Baik tautan pendaftaran maupun akun penyebarnya bukan bagian dari lembaga penyalur bantuan sosial resmi, yaitu Kementerian Sosial RI.
Selain itu, sistem pendaftaran bantuan sosial melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan admin juga berpotensi membahayakan masyarakat. Praktik semacam ini rawan disalahgunakan untuk mengumpulkan data pribadi, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, dan informasi sensitif lainnya yang berpotensi mengarah pada penipuan atau penyalahgunaan data.
Baca juga:Hoaks Bantuan Langsung Tunai Rp5 Juta untuk UMKM 2026
Penelusuran Tirto kemudian dilanjutkan melalui mesin pencarian dengan kata kunci “NIK berisi bantuan sosial pemerintah”. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP “berisi” bantuan sosial senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta.
Informasi yang ditemukan justru menunjukkan bahwa NIK KTP bukanlah sumber bantuan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat identifikasi untuk mengecek status seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan pemberitaan Tirto.id, NIK KTP digunakan untuk memeriksa kepesertaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Pemeriksaan status penerima bantuan sosial dengan NIK KTP dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi Kementerian Sosial. Artinya, NIK tidak menyimpan atau menjanjikan nominal bantuan tertentu, apalagi otomatis memberikan bantuan modal usaha bernilai puluhan juta rupiah.
Baca juga:Hoaks Video Kader PDIP Mengaku Butuh PKI
Dalam deskripsi grup, dijelaskan bahwa proses pendaftaran bantuan dilakukan dengan cara menghubungi admin grup secara langsung. Pola pendaftaran semacam ini patut dicurigai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah yang selama ini tidak pernah dilakukan melalui grup percakapan pribadi atau perantara admin WhatsApp.
Jika diperhatikan lebih lanjut, akun yang menyebarkan narasi tersebut juga bukan merupakan akun resmi lembaga pemerintah. Sebagai pembanding, melalui rilis pada 2022, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat situs, tautan, maupun media pendaftaran apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial.
Kemensos juga mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi terkait bantuan sosial hanya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id serta akun resmi di media sosial Kementerian Sosial yang sudah terverifikasi. Dengan demikian, tautan yang beredar dan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan modal usaha tersebut dapat dipastikan tidak berasal dari sumber resmi.
Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa klaim yang disebarkan melalui akun Facebook tersebut adalah keliru. Baik tautan pendaftaran maupun akun penyebarnya bukan bagian dari lembaga penyalur bantuan sosial resmi, yaitu Kementerian Sosial RI.
Selain itu, sistem pendaftaran bantuan sosial melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan admin juga berpotensi membahayakan masyarakat. Praktik semacam ini rawan disalahgunakan untuk mengumpulkan data pribadi, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, dan informasi sensitif lainnya yang berpotensi mengarah pada penipuan atau penyalahgunaan data.
Baca juga:Hoaks Bantuan Langsung Tunai Rp5 Juta untuk UMKM 2026
Penelusuran Tirto kemudian dilanjutkan melalui mesin pencarian dengan kata kunci “NIK berisi bantuan sosial pemerintah”. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP “berisi” bantuan sosial senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta.
Informasi yang ditemukan justru menunjukkan bahwa NIK KTP bukanlah sumber bantuan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat identifikasi untuk mengecek status seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan pemberitaan Tirto.id, NIK KTP digunakan untuk memeriksa kepesertaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Pemeriksaan status penerima bantuan sosial dengan NIK KTP dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi Kementerian Sosial. Artinya, NIK tidak menyimpan atau menjanjikan nominal bantuan tertentu, apalagi otomatis memberikan bantuan modal usaha bernilai puluhan juta rupiah.
Baca juga:Hoaks Video Kader PDIP Mengaku Butuh PKI
Kesimpulan
Berdasarkan seluruh hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa NIK KTP berisi bantuan sosial pemerintah senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026 adalah tidak benar. Tautan pendaftaran yang beredar bukan berasal dari situs resmi pemerintah, akun penyebarnya bukan akun lembaga resmi, dan NIK KTP tidak berisi bansos, melainkan sebagai alat identifikasi untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial.
Dengan demikian, klaim NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta hingga Rp 50 juta yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).
Dengan demikian, klaim NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta hingga Rp 50 juta yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).
Rujukan
- https://www.facebook.com/reel/4389563184612621
- https://archive.today/yMmbB
- https://tirto.id/tidak-benar-foto-tim-sar-penyelamatan-pesawat-atr-42-500-hpRq
- https://tirto.id/hoaks-bsu-2026-untuk-pemilik-bpjs-kesehatan-ketenagakerjaan-hpHK
- https://tirto.id/cara-cek-nik-ktp-apakah-terdaftar-bansos-pkh-bpnt-pip-2026-hpL6
- https://www.facebook.com/share/v/1D7dBK1U69/
- https://www.facebook.com/share/v/17nCVnnEmY/
- https://www.facebook.com/share/p/14SJ6x4yG1T/
- https://vt.tiktok.com/ZSafb1Dbh/
- https://vt.tiktok.com/ZSafqbhHU/
- https://vt.tiktok.com/ZSafqK9mT/
- https://tirto.id/hoaks-pembuatan-perpanjangan-sim-online-gratis-2026-hpKy
- https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial%C2%A0
- https://tirto.id/hoaks-bantuan-langsung-tunai-rp5-juta-untuk-umkm-2026-hpFE
- https://tirto.id/hoaks-video-kader-pdip-mengaku-butuh-pki-hpHd
1 media telah memverifikasi klaim ini
Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah
Sumber:Tanggal publish: 26/01/2026
Berita
tirto.id - Informasi mengenai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kerap menarik perhatian masyarakat, terutama ketika dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi dan modal usaha. Sayangnya, kondisi ini juga sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan klaim yang belum tentu benar.
ADVERTISEMENT
Sebuah narasi tak berdasar itu pun kembali beredar di media sosial baru-baru ini. Kali ini, muncul narasai soal bansos bernilai puluhan juta rupiah yang diklaim berasal dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan tersebut dibagikan melalui akun Facebook menkeu purbaya (arsip) pada Sabtu (24/01/2026). Ia mengklaim adanya pendaftaran bantuan sosial dari pemerintah dengan nilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026. Bantuan tersebut disebut-sebut berasal dari NIK KTP yang diklaim “berisi bantuan sosial”.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Dalam unggahan itu, terlihat latar video yang menampilkan keramaian masyarakat, disertai gambar KTP dan keterangan tertulis, “Yang belum daftar buruan daftar sekarang. Ternyata NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta/50 juta di akhir bulan ini dan tahun 2026.”
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Baca juga:Tidak Benar, Foto Tim SAR Penyelamatan Pesawat ATR 42-500Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
Pemilik akun juga mengajak masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan untuk segera mendaftar. Pada bagian akhir unggahan, disertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha.
ADVERTISEMENT
Hingga Senin (26/01/2026), unggahan tersebut telah ditonton hingga sekitar 66 ribu kali serta mendapatkan 545 tanda reaksi, 111 komentar, dan 46 kali dibagikan.
PERIKSA FAKTA Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah.
Baca juga:Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos PKH, BPNT, & PIP 2026
Selain itu, melalui akun Facebook yang sama ditemukan beberapa unggahan lain dengan narasi serupa, yaitu ini, ini, dan ini. Konten sejenis juga ditemukan beredar di platform TikTok dengan klaim yang sama, yaitu ini, ini, dan ini.
Lantas, benarkah NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut?
Baca juga:Hoaks Pembuatan & Perpanjangan SIM Online Gratis 2026
ADVERTISEMENT
Sebuah narasi tak berdasar itu pun kembali beredar di media sosial baru-baru ini. Kali ini, muncul narasai soal bansos bernilai puluhan juta rupiah yang diklaim berasal dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Unggahan tersebut dibagikan melalui akun Facebook menkeu purbaya (arsip) pada Sabtu (24/01/2026). Ia mengklaim adanya pendaftaran bantuan sosial dari pemerintah dengan nilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026. Bantuan tersebut disebut-sebut berasal dari NIK KTP yang diklaim “berisi bantuan sosial”.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Dalam unggahan itu, terlihat latar video yang menampilkan keramaian masyarakat, disertai gambar KTP dan keterangan tertulis, “Yang belum daftar buruan daftar sekarang. Ternyata NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta/50 juta di akhir bulan ini dan tahun 2026.”
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Baca juga:Tidak Benar, Foto Tim SAR Penyelamatan Pesawat ATR 42-500Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
Pemilik akun juga mengajak masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan untuk segera mendaftar. Pada bagian akhir unggahan, disertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha.
ADVERTISEMENT
Hingga Senin (26/01/2026), unggahan tersebut telah ditonton hingga sekitar 66 ribu kali serta mendapatkan 545 tanda reaksi, 111 komentar, dan 46 kali dibagikan.
PERIKSA FAKTA Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah.
Baca juga:Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos PKH, BPNT, & PIP 2026
Selain itu, melalui akun Facebook yang sama ditemukan beberapa unggahan lain dengan narasi serupa, yaitu ini, ini, dan ini. Konten sejenis juga ditemukan beredar di platform TikTok dengan klaim yang sama, yaitu ini, ini, dan ini.
Lantas, benarkah NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut?
Baca juga:Hoaks Pembuatan & Perpanjangan SIM Online Gratis 2026
Hasil Cek Fakta
Tirto memulai penelusuran dengan memeriksa tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke undangan grup WhatsApp bernama “Program Bantuan Pemerintah untuk Modal Usaha”. Grup tersebut diketahui memiliki hingga 1.022 anggota.
Dalam deskripsi grup, dijelaskan bahwa proses pendaftaran bantuan dilakukan dengan cara menghubungi admin grup secara langsung. Pola pendaftaran semacam ini patut dicurigai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah yang selama ini tidak pernah dilakukan melalui grup percakapan pribadi atau perantara admin WhatsApp.
Jika diperhatikan lebih lanjut, akun yang menyebarkan narasi tersebut juga bukan merupakan akun resmi lembaga pemerintah. Sebagai pembanding, melalui rilis pada 2022, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat situs, tautan, maupun media pendaftaran apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial.
Kemensos juga mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi terkait bantuan sosial hanya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id serta akun resmi di media sosial Kementerian Sosial yang sudah terverifikasi. Dengan demikian, tautan yang beredar dan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan modal usaha tersebut dapat dipastikan tidak berasal dari sumber resmi.
Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa klaim yang disebarkan melalui akun Facebook tersebut adalah keliru. Baik tautan pendaftaran maupun akun penyebarnya bukan bagian dari lembaga penyalur bantuan sosial resmi, yaitu Kementerian Sosial RI.
Selain itu, sistem pendaftaran bantuan sosial melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan admin juga berpotensi membahayakan masyarakat. Praktik semacam ini rawan disalahgunakan untuk mengumpulkan data pribadi, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, dan informasi sensitif lainnya yang berpotensi mengarah pada penipuan atau penyalahgunaan data.
Baca juga:Hoaks Bantuan Langsung Tunai Rp5 Juta untuk UMKM 2026
Penelusuran Tirto kemudian dilanjutkan melalui mesin pencarian dengan kata kunci “NIK berisi bantuan sosial pemerintah”. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP “berisi” bantuan sosial senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta.
Informasi yang ditemukan justru menunjukkan bahwa NIK KTP bukanlah sumber bantuan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat identifikasi untuk mengecek status seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan pemberitaan Tirto.id, NIK KTP digunakan untuk memeriksa kepesertaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Pemeriksaan status penerima bantuan sosial dengan NIK KTP dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi Kementerian Sosial. Artinya, NIK tidak menyimpan atau menjanjikan nominal bantuan tertentu, apalagi otomatis memberikan bantuan modal usaha bernilai puluhan juta rupiah.
Baca juga:Hoaks Video Kader PDIP Mengaku Butuh PKI
Dalam deskripsi grup, dijelaskan bahwa proses pendaftaran bantuan dilakukan dengan cara menghubungi admin grup secara langsung. Pola pendaftaran semacam ini patut dicurigai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah yang selama ini tidak pernah dilakukan melalui grup percakapan pribadi atau perantara admin WhatsApp.
Jika diperhatikan lebih lanjut, akun yang menyebarkan narasi tersebut juga bukan merupakan akun resmi lembaga pemerintah. Sebagai pembanding, melalui rilis pada 2022, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat situs, tautan, maupun media pendaftaran apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial.
Kemensos juga mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi terkait bantuan sosial hanya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id serta akun resmi di media sosial Kementerian Sosial yang sudah terverifikasi. Dengan demikian, tautan yang beredar dan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan modal usaha tersebut dapat dipastikan tidak berasal dari sumber resmi.
Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa klaim yang disebarkan melalui akun Facebook tersebut adalah keliru. Baik tautan pendaftaran maupun akun penyebarnya bukan bagian dari lembaga penyalur bantuan sosial resmi, yaitu Kementerian Sosial RI.
Selain itu, sistem pendaftaran bantuan sosial melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan admin juga berpotensi membahayakan masyarakat. Praktik semacam ini rawan disalahgunakan untuk mengumpulkan data pribadi, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, dan informasi sensitif lainnya yang berpotensi mengarah pada penipuan atau penyalahgunaan data.
Baca juga:Hoaks Bantuan Langsung Tunai Rp5 Juta untuk UMKM 2026
Penelusuran Tirto kemudian dilanjutkan melalui mesin pencarian dengan kata kunci “NIK berisi bantuan sosial pemerintah”. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP “berisi” bantuan sosial senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta.
Informasi yang ditemukan justru menunjukkan bahwa NIK KTP bukanlah sumber bantuan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat identifikasi untuk mengecek status seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan pemberitaan Tirto.id, NIK KTP digunakan untuk memeriksa kepesertaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Pemeriksaan status penerima bantuan sosial dengan NIK KTP dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi Kementerian Sosial. Artinya, NIK tidak menyimpan atau menjanjikan nominal bantuan tertentu, apalagi otomatis memberikan bantuan modal usaha bernilai puluhan juta rupiah.
Baca juga:Hoaks Video Kader PDIP Mengaku Butuh PKI
Kesimpulan
Berdasarkan seluruh hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa NIK KTP berisi bantuan sosial pemerintah senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026 adalah tidak benar. Tautan pendaftaran yang beredar bukan berasal dari situs resmi pemerintah, akun penyebarnya bukan akun lembaga resmi, dan NIK KTP tidak berisi bansos, melainkan sebagai alat identifikasi untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial.
Dengan demikian, klaim NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta hingga Rp 50 juta yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).
Dengan demikian, klaim NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta hingga Rp 50 juta yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).
Rujukan
- https://www.facebook.com/reel/4389563184612621
- https://archive.today/yMmbB
- https://tirto.id/tidak-benar-foto-tim-sar-penyelamatan-pesawat-atr-42-500-hpRq
- https://tirto.id/hoaks-bsu-2026-untuk-pemilik-bpjs-kesehatan-ketenagakerjaan-hpHK
- https://tirto.id/cara-cek-nik-ktp-apakah-terdaftar-bansos-pkh-bpnt-pip-2026-hpL6
- https://www.facebook.com/share/v/1D7dBK1U69/
- https://www.facebook.com/share/v/17nCVnnEmY/
- https://www.facebook.com/share/p/14SJ6x4yG1T/
- https://vt.tiktok.com/ZSafb1Dbh/
- https://vt.tiktok.com/ZSafqbhHU/
- https://vt.tiktok.com/ZSafqK9mT/
- https://tirto.id/hoaks-pembuatan-perpanjangan-sim-online-gratis-2026-hpKy
- https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial%C2%A0
- https://tirto.id/hoaks-bantuan-langsung-tunai-rp5-juta-untuk-umkm-2026-hpFE
- https://tirto.id/hoaks-video-kader-pdip-mengaku-butuh-pki-hpHd
1 media telah memverifikasi klaim ini
[SALAH] Bahlil Terseret Kasus Korupsi Pertamina
Sumber: facebook.comTanggal publish: 26/01/2026
Berita
Pada Kamis (01/01/2026) akun Facebook “Wawan Budiarta Jerman” mengunggah video [arsip] dengan narasi :
“Viral isu Bahlil ikut terseret kasus korupsi Pertamina senilai Rp1 triliun yang disebut-sebut memecahkan rekor korupsi terbesar di dunia. Bagaimana tanggapan masyarakat?”
Hingga Senin (26/01/2026) unggahan tersebut disukai lebih dari 7.000, menuai lebih dari 4.000 komentar, dan dibagikan ulang 700-an kali.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari kebenaran klaim dengan memasukan kata kunci "Bahlil Terseret Kasus Korupsi Pertamina" ke mesin pencarian Google. Penelusuran mengarah ke beberapa artikel berikut :
Kompas.com "Golkar bantah Bahlik terlibat dalam mega korupsi Pertamina Rp 1 kuadriliun diunggah pada Senin (03/03/2025), dan
Tempo.co "Dugaan Korupsi Pertamina, Bahlil: Kami Menghargai Proses Hukum yang Berjalan" diunggah pada Rabu (26/02/2026).
Kedua artikel itu tidak menjelaskan bahwa Bahlil merupakan tersangka korupsi Pertamina.
Menurut Tempo.com, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dari internal Pertamina dan pihak swasta. Nama Bahlil tidak tercantum dalam daftar tersangka tersebut.
Pada Maret 2025, Partai Golkar membantah tudingan yang menyebut Ketua Umum Bahlil terlibat dalam kasus dugaan mega korupsi di PT Pertamina.
“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucap Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin.
Kesimpulan
Pada kasus korupsi migas Pertamina, Kejaksaan Agung tidak mencantumkan nama Bahlil sebagai tersangka. Partai Golkar menyatakan tudingan tersebut tidak berdasar. Unggahan dengan narasi “Bahlil terseret kasus korupsi Pertamina” merupakan konten palsu (fabricated content).
Rujukan
- https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/20301891/golkar-bantah-bahlil-terlibat-dalam-mega-korupsi-pertamina-rp-1-kuadriliun?page=all
- https://www.tempo.co/ekonomi/dugaan-korupsi-pertamina-bahlil-kami-menghargai-proses-hukum-yang-berjalan-1212428
- https://www.facebook.com/reel/1823630635690263
- https://archive.ph/wip/2HE2U
1 media telah memverifikasi klaim ini
[SALAH] Kezia Syifa Gabung ke Militer AS karena Dipersulit di Indonesia
Sumber: facebook.comTanggal publish: 26/01/2026
Berita
Pada Kamis (22/01/2026) akun Facebook “Efforts On Religion” mengunggah video [arsip] yang menampilkan pengakuan Kezia Syifa, seorang WNI yang bergabung dengan militer Amerika Serikat karena proses menjadi tentara di Indonesia dipersulit.
Berikut narasi lengkap dari video :
"jadi alasan aku kenapa mau jadi tentara Amerika yang pertama adalah jadi tentara di Indonesia tuh sulit guys. Harus keluarin duit ratusan juta. yang kedua karena kita semua pasti tau lah di sana penghasilannya lebih besar dan jenjang karir yang lebih pasti. yang ketiga karena aku suka tantangan aku ingin terus belajar ngelakuin hal-hal baru yang nggak bisa aku lakuin di Indonesia.
Walaupun sekarang status WNI aku dicabut tapi aku berharap suatu hari nanti aku bisa balik lagi ke Indonesia sebagai warga sipil".
Hingga Senin (26/01/2026) video tersebut telah dilihat 186 kali, disukai 7 kali dan menuai 13 komentar.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menduga video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, ditandai dengan gerakan mulut yang kurang natural dan tidak pas dengan suara. Hasil uji dengan alat deteksi AI Hive Moderation menunjukkan probabilitas 99 persen bahwa video itu buatan AI.
Berdasarkan wawancara cnnindonesia.com dengan ibunda Syifa, Safitri, ketertarikan Syifa berawal dari pengalaman pendidikannya selama menempuh sekolah di AS.
"Syifa tertarik bergabung dengan Army National Guard di Maryland itu karena Syifa telah bersekolah di Amerika sejak tahun 2023 dan lulus di tahun 2025. Setelah lulus sekolah, dia ingin melanjutkan pendidikan dan kariernya," kata Safitri, kepada cnnindonesia.com pada Kamis (22/01/2025).
Kesimpulan
Video hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99 persen. Unggahan dengan narasi “Kezia Syifa gabung ke Militer AS karena dipersulit di Indonesia” merupakan konten dengan konten palsu (Fabricated content).
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 488/8401