Tim Periksa Fakta Tirto melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenaran klaim yang beredar di media sosial terkait pembukaan pendaftaran CPNS Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026. Penelusuran awal dilakukan dengan menggunakan mesin pencarian serta menelusuri kanal komunikasi resmi milik Kemendagri.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut telah dibantah secara resmi oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri melalui akun Instagram resmi @birosdmkemendagri. Dalam unggahan klarifikasinya, Biro SDM Kemendagri menampilkan ulang gambar yang beredar di media sosial dengan tambahan stempel “hoaks”.

Melalui unggahan tersebut, Biro SDM Kemendagri menegaskan bahwa informasi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS Kemendagri periode 11 Januari hingga 7 Februari 2026 adalah tidak benar.

Hingga saat ini, Kemendagri belum mengumumkan secara resmi adanya pembukaan seleksi CPNS untuk tahun 2026.

Kemendagri juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Informasi resmi terkait seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk CPNS dan PPPK, hanya disampaikan melalui kanal resmi Kemendagri maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN), salah satunya melalui laman https://infocasn.kemendagri.go.id/.

Dalam artikel Tirto, Rabu (21/1/2026) berjudul Benarkah CPNS 2026 Dibuka untuk Fresh Graduate? Ini Infonya?, seperti pada tautan ini, disebutkan pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mematangkan persiapan seleksi CPNS 2026. Namun, belum ada informasi resmi mengenai jadwal, formasi, dan mekanisme pendaftaran.

Alasannnya adalah masih dilakukan koordinasi antara instansi pusat dan daerah.

Selain itu, melansir keterangan via Antaranews, Jumat (9/1/2026), talenta muda dan lulusan baru (fresh graduate) disebut menjadi target melalui perencanaan kebutuhan pegawai jangka panjang lima tahunan yang disusun kementerian dan lembaga.

Selain itu, Tirto turut menelusuri tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran CPNS Kemendagri 2026 yang beredar di sosial media. Tautan tersebut mengarah ke situs https://cpnsp3k.rhbapk.com/.

Setelah ditelusuri, situs ini bukan merupakan bagian dari domain resmi pemerintah. Di dalam situs tersebut, ditemukan tampilan gambar yang serupa dengan unggahan yang beredar di media sosial.

Situs itu juga memuat formulir pendaftaran CPNS/PPPK yang meminta pengguna untuk mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, serta nomor telepon yang terhubung dengan akun Telegram. Pengguna juga diminta menyetujui penerimaan pesan dari admin melalui aplikasi Telegram.

Permintaan data pribadi melalui situs yang tidak terafiliasi dengan portal resmi pemerintah merupakan indikasi yang patut dicurigai. Selain itu, penggunaan aplikasi Telegram sebagai sarana komunikasi maupun pendaftaran tidak sesuai dengan mekanisme resmi seleksi CPNS yang selama ini dilakukan melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Baca juga:Hoaks Pendaftaran CPNS 2025/2026Mendagri Tito Lantik 3 Pejabat di Lingkungan Kemendagri

Dengan demikian, klaim pembukaan pendaftaran CPNS Kemendagri 2026 yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

Pihak Kemendagri melalui Biro SDM secara tegas menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. Akun penyebar klaim bukan merupakan akun resmi pemerintah, sementara tautan pendaftaran yang disertakan tidak terafiliasi dengan portal resmi seleksi CPNS.

Baca juga:DPR Dorong Percepatan Perpindahan ASN ke IKN

===========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim Periksa Fakta Tirto memulai penelusuran dengan melacak klaim tersebut melalui mesin pencarian menggunakan kata kunci “perjanjian Jokowi China jaminan utang Whoosh Natuna Utara”. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya dokumen resmi, pernyataan pemerintah, atau pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Hasilnya, tidak ditemukan satu pun sumber resmi maupun laporan jurnalistik kredibel yang menyebut adanya perjanjian antara Indonesia dan China yang menjadikan wilayah Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Penelusuran lanjutan justru menemukan narasi tersebut kemungkinan berangkat dari potongan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Pernyataan itu muncul dalam sebuah video di kanal YouTube resmi Mahfud MD Official berjudul “Mahfud MD Tentang Praperadilan Nadiem & PK Silfester”.

Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan pendapatnya terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh terkait pada persoalan tata kelola proyek, skema pembiayaan, serta potensi kerugian negara.

Terkait dengan klaim yang beredar, Mahfud mengingatkan adanya potensi risiko apabila Indonesia gagal membayar utang.

"Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita," kata Mahfud.

Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis akibat gagal bayar utang kepada China. Namun, Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut merupakan peringatan atas kemungkinan terburuk (worst case scenario), bukan pernyataan bahwa Indonesia telah menyepakati penyerahan wilayah, termasuk Natuna Utara, sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Dengan demikian, pernyataan Mahfud tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya perjanjian yang menjadikan Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan itu bersifat peringatan, bukan pengungkapan fakta atau kesepakatan resmi.

Hingga penelusuran dilakukan, Tirto juga tidak menemukan dokumen perjanjian, pernyataan resmi pemerintah, maupun keterangan dari otoritas berwenang yang membenarkan klaim bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang kepada China. Informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak didukung bukti autentik dan cenderung merupakan hasil spekulasi serta salah tafsir pernyataan pejabat.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebut wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh kepada China adalah keliru dan menyesatkan (false and misleading).

Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan perjanjian resmi, dokumen negara, maupun pemberitaan kredibel yang membuktikan adanya kesepakatan penyerahan atau penjaminan wilayah Natuna Utara dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan Mahfud MD yang kemungkinan dikaitkan dengan klaim tersebut merupakan peringatan atas potensi risiko gagal bayar, bukan bukti adanya perjanjian penyerahan wilayah kedaulatan Indonesia.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim Periksa Fakta Tirto memulai penelusuran dengan melacak klaim tersebut melalui mesin pencarian menggunakan kata kunci “perjanjian Jokowi China jaminan utang Whoosh Natuna Utara”. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya dokumen resmi, pernyataan pemerintah, atau pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Hasilnya, tidak ditemukan satu pun sumber resmi maupun laporan jurnalistik kredibel yang menyebut adanya perjanjian antara Indonesia dan China yang menjadikan wilayah Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Penelusuran lanjutan justru menemukan narasi tersebut kemungkinan berangkat dari potongan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Pernyataan itu muncul dalam sebuah video di kanal YouTube resmi Mahfud MD Official berjudul “Mahfud MD Tentang Praperadilan Nadiem & PK Silfester”.

Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan pendapatnya terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh terkait pada persoalan tata kelola proyek, skema pembiayaan, serta potensi kerugian negara.

Terkait dengan klaim yang beredar, Mahfud mengingatkan adanya potensi risiko apabila Indonesia gagal membayar utang.

"Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita," kata Mahfud.

Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis akibat gagal bayar utang kepada China. Namun, Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut merupakan peringatan atas kemungkinan terburuk (worst case scenario), bukan pernyataan bahwa Indonesia telah menyepakati penyerahan wilayah, termasuk Natuna Utara, sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Dengan demikian, pernyataan Mahfud tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya perjanjian yang menjadikan Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan itu bersifat peringatan, bukan pengungkapan fakta atau kesepakatan resmi.

Hingga penelusuran dilakukan, Tirto juga tidak menemukan dokumen perjanjian, pernyataan resmi pemerintah, maupun keterangan dari otoritas berwenang yang membenarkan klaim bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang kepada China. Informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak didukung bukti autentik dan cenderung merupakan hasil spekulasi serta salah tafsir pernyataan pejabat.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebut wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh kepada China adalah keliru dan menyesatkan (false and misleading).

Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan perjanjian resmi, dokumen negara, maupun pemberitaan kredibel yang membuktikan adanya kesepakatan penyerahan atau penjaminan wilayah Natuna Utara dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan Mahfud MD yang kemungkinan dikaitkan dengan klaim tersebut merupakan peringatan atas potensi risiko gagal bayar, bukan bukti adanya perjanjian penyerahan wilayah kedaulatan Indonesia.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim Periksa Fakta Tirto memulai penelusuran dengan melacak klaim tersebut melalui mesin pencarian menggunakan kata kunci “perjanjian Jokowi China jaminan utang Whoosh Natuna Utara”. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya dokumen resmi, pernyataan pemerintah, atau pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Hasilnya, tidak ditemukan satu pun sumber resmi maupun laporan jurnalistik kredibel yang menyebut adanya perjanjian antara Indonesia dan China yang menjadikan wilayah Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Penelusuran lanjutan justru menemukan narasi tersebut kemungkinan berangkat dari potongan pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Pernyataan itu muncul dalam sebuah video di kanal YouTube resmi Mahfud MD Official berjudul “Mahfud MD Tentang Praperadilan Nadiem & PK Silfester”.

Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan pendapatnya terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh terkait pada persoalan tata kelola proyek, skema pembiayaan, serta potensi kerugian negara.

Terkait dengan klaim yang beredar, Mahfud mengingatkan adanya potensi risiko apabila Indonesia gagal membayar utang.

"Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita," kata Mahfud.

Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis akibat gagal bayar utang kepada China. Namun, Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut merupakan peringatan atas kemungkinan terburuk (worst case scenario), bukan pernyataan bahwa Indonesia telah menyepakati penyerahan wilayah, termasuk Natuna Utara, sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Dengan demikian, pernyataan Mahfud tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya perjanjian yang menjadikan Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan itu bersifat peringatan, bukan pengungkapan fakta atau kesepakatan resmi.

Hingga penelusuran dilakukan, Tirto juga tidak menemukan dokumen perjanjian, pernyataan resmi pemerintah, maupun keterangan dari otoritas berwenang yang membenarkan klaim bahwa wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang kepada China. Informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak didukung bukti autentik dan cenderung merupakan hasil spekulasi serta salah tafsir pernyataan pejabat.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebut wilayah Natuna Utara dijadikan sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Whoosh kepada China adalah keliru dan menyesatkan (false and misleading).

Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan perjanjian resmi, dokumen negara, maupun pemberitaan kredibel yang membuktikan adanya kesepakatan penyerahan atau penjaminan wilayah Natuna Utara dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan Mahfud MD yang kemungkinan dikaitkan dengan klaim tersebut merupakan peringatan atas potensi risiko gagal bayar, bukan bukti adanya perjanjian penyerahan wilayah kedaulatan Indonesia.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.