Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa seragam Polri akan diganti warna biru seperti seragam polisi Cina adalah klaim yang salah.

Foto pertama adalah foto seragam musim panas polisi di Jepang, bukan Cina. Sementara foto kedua adalah foto saat kepolisian di Batam mengungkap komplotan cyber fraud (penipuan online) pada September 2019, di mana tersangkanya berjumlah 47 orang yang merupakan warga negara asing atau WNA asal Cina dan Taiwan. Mereka menipu para WNA asal Cina di Indonesia dengan berpura-pura menjadi polisi Cina.

Foto petugas kepolisian Jepang tersebut diunggah di situs ja.wikipedia.org dengan keterangan yang jika diterjemahkan adalah:

“Status Festival Yukata Himeji yang diadakan di Taman Otemae di Himeji Jonan, Kota Himeji, Prefektur Hyogo dari tanggal 22 hingga 23 Juni 2010. Diambil pada hari pertama festival. Petugas polisi dari Polisi Prefektur Hyogo yang menjaga tempat festival.”

Sementara itu, foto polisi yang menunjukkan barang bukti berupa kostum seragam polisi asing dimuat di situs batamnews.co.id pada Jumat 20 September 2019 di artikel berjudul “Pura-pura Jadi Polisi China, Modus Pelaku Cyber Fraud di Batam”

Setelah unggahannya ramai dibagikan di berbagai media sosial, diketahui bahwa akun TikTok yantianies09 telah menghapus video pemukulan di balik tirai tersebut. Meski begitu, masih banyak pihak yang turut menyebarkan video serupa, dengan memberi keterangan yang mengarah pada aksi demo menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja.

Coba melakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa video tersebut merupakan peristiwa lama yang terjadi di Thailand pada Agustus 2019 lalu. Melansir dari pattayaone.news, sosok yang dipukuli pada video tersebut bukanlah demonstran, melainkan seseorang yang menolak untuk diberhentikan pada sebuah pos pemeriksaan hingga akhirnya menabrak salah seorang sukarelawan polisi dan menyebabkan patah kaki.

Jika mengacu kepada seluruh referensi, klaim akun Star Fruit yang menyebut polisi menginterogasi demonstran dengan cara dipukuli di balik tirai rumah sakit adalah tidak benar. Unggahan tersebut masuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Dilansir dari Liputan6, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyampaikan, kabar tersebut sudah dibantah oleh pihak Sinovac, melalui surat resmi yang dikirimkan ke Bio Farma.

“Informasi harga vaksin COVID-19 di Brazil, telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma, yang memastikan, bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak $90 juta dengan pemerintah Brazil tidak tepat, dan mengenai harga $1,96 per dosis pun tidak tepat,” papar Honesti.

Sebelumnya, Gubernur Sao Paulo, João Doria mengumumkan pada pertemuan pers bahwa negara bagian dan Sinovac menandatangani kontrak $90 juta untuk menerima 46 juta dosis vaksin potensial dari Sinovac. Pengumuman tersebut memicu spekulasi luas tentang harga vaksin COVID-19 yang ditawarkan oleh China ke Brazil yang semurah $1,96 per dosis.

Namun sumber Sinovac membantahnya, meski sumber tersebut tidak mengonfirmasi harga akurat mengingat kerahasiaan kontrak. “Harga vaksin tidak akan serendah itu, karena biaya pengiriman untuk setiap dosis akan sekitar dua dolar. Pernyataan gubernur Sao Paulo pada hari Rabu disalahpahami,” kata sumber itu.

Dengan demikian, informasi mengenai harga vaksin di Indonesia 1000% lebih mahal daripada di Brazil adalah hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Dahlan Iskan melalui Instagram dan blognya mengklarifikasi, “Melalui pemberitahuan ini admin tegaskan bahwa tulisan Dahlan Iskan terkait Omnibus Law atau UU Cipta Kerja hanya ada di blog pribadi (disway.id) ini”.

Ada pun tulisan Dahlan Iskan mengenai Omnibus Law terdapat dalam karya-karyanya yang berjudul; “Terminal Omni”, “Menundukkan Pemerintah”, dan “Kuat Politik”. Ketiga tulisan tersebut dapat dibaca melalui blog disway.id dan dari ketiganya tidak ada tulisan yang menunjukkan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kepentingan Organisasi Buruh.

Dengan demikian, tulisan yang mengatasnamakan Dahlan Iskan termasuk hoaks dengan kategori konten palsu.