Setelah ditelusuri, ternyata dalam rangka Proses Rehabilitas Data Center dan Penataan Rak Server Jaringan Internet dan Intranet, Pemerintah Kota Semarang akan mematikan server untuk sementara waktu hanya di lingkungan Balaikota Semarang.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, padamnya jaringan internet itu hanya untuk jaringan milik Pemerintah Kota Semarang termasuk Organisasi Perangkat Daerah. Padamnya jaringan internet pemkot itu dipastikan tidak berdampak kepada masyarakat.

“Itu hanya perbaikan server balaikota. Kalau internet masyarakat tetap aktif,” tegas Bambang.

Sehingga klaim mengenai pemadaman jaringan internet di Kota Semarang adalah tidak tepat. Unggahan tersebut masuk ke dalam kategori konten yang salah.

“Semua akun tersebut adalah palsu. Akun Instagram @arinal_djunaidi merupakan satu-satunya sosial media yang dikelola oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.” Seperti yang tertera diakun Instagram @pemprov.lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk waspada apabila ada akun media sosial mengatasnamakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, bahkan meminta sesuatu.

Berdasarkan klarifikasi tersebut, akun Facebook yang mengatasnamakan Gubernur Lampung dapat dikatakan akun palsu. Oleh karena itu, informasi mengenai akun tersebut termasuk hoaks dengan kategori konten palsu.

Setelah dilakukan penelusuran melalui mesin pencarian gambar milik Google, terkait dengan konten yang di tampilkan dalam unggahan tersebut diketahui tidak mewakili konteks yang diberitakan. Foto pada unggahan tersebut diketahui merupakan cuplikan dari video aksi para anggota Brimob Polri setahun yang lalu yang memenuhi jalan di Jakarta saat menyuarakan yel-yel semangat yang berkobar-kobar dalam pengamanan aksi demo penolakan hasil penghitungan suara pemilihan Presiden Indonesia 21 dan 22 Mei 2019 lalu.

Berdasarkan pada seluruh referensi yang ada, klaim foto aksi anggota Brimob yang memerangi rakyat itu termasuk hoaks dengan kategori konten yang salah.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, klaim bahwa preman PKI Perjuangan jadi Pam Swakarsa di bawah perlindungan BIN & Polri adalah klaim yang menyesatkan.

Faktanya, dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa, tidak ada pasal mengenai PKI Perjuangan. Pam Swakarsa terdiri dari Satpam, Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), dan kelompok kearifan lokal.

Dilansir dari Tempo, anggota Pam Swakarsa yang dibentuk Polri bukan berasal dari PKI Perjuangan. PKI pun telah bubar setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang disusul dengan pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI sepanjang 1966-1967. Pembubaran itu telah dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Sejak saat itu, tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia, termasuk PKI Perjuangan.

Untuk memeriksa klaim “Pam Swakarsa yang dibentuk Polri berisi PKI Perjuangan”, Tempo mula-mula menelusuri berita Detik.com yang berjudul “Kapolri Terbitkan Aturan Terbaru soal Pam Swakarsa” yang gambar tangkapan layarnya tercantum dalam gambar unggahan akun Nindy Anggun. Berita ini dipublikasikan pada 15 September 2020.

Menurut berita itu, pada 5 Agustus 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan aturan baru soal Pam Swakarsa melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020. Pasal 3 berbunyi Pam Swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Pam Swakarsa terdiri dari satpam, Satuan Keamanan Lingkungan (Siskamling), dan kelompok kearifan lokal. Kelompok kearifan lokal ini terdiri dari pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, siswa Bhayangkara, dan mahasiswa Bhayangkara.