Tengah malam tadi saya menerima tiga keping gambar tentang nasib malang yang diterima etnik Rohingya di Myanmar.

Gambar berkenaan memperlihatkan seorang lelaki yang dibakar teruk, al-Quran cuba dibakar dan kampung dalam kebakaran.

Presiden akan segera mengganti Panglima TNI

Beredar di media sosial sebuah pesan yang berisi instruksi agar memonitor 29 tokoh pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Instruksi yang disebut-sebut dari Dirjen Imigrasi Cc BIN itu berisi 29 nama harus dimonitor jika melintas.

Adapun arahannya, aparat diminta mengecek dengan baik saat 29 orang itu melintas di sistem. Perintahnya, jika ada tanda lakukan sesuai SOP, tapi jika tidak cukup dimonitor saja dan diinfokan.

Berikut 29 nama yang disebut-sebut sedang dimonitor aparat tersebut:

1. Rockmat S. Labib (HTI)
2. Farid Wadjdi (HTI)
3. Habib Rizieq Shihab (FPI/PA 212)
4. M. Amien Rais (PA 212/BPN 02)
5. Slamet Maarif (PA 212/BPN 02)
6. Bachtiar Nasir (PA 212)
7. Ansufri Idris Sambo (PA 212)
8. Haikal Hassan Baras (PA 212)
9. Habib Muchsin bin Ahmad Al Attas (FPI)
10. Hilmy Bakar Almascaty (FPI).
11. Muhammad Gatot Santono atau Muhammad Al Khaththath (GISS)
12. Muidinillah Basri (DSKS)
13. Eggi Sudjana (BPN 02)
14. Djoko Santoso (BPN 02)
15. Rizal Ramli (BPN 02)
16. Musa Bangun (BPN 02)
17. Fadli Zon (BPN 02/Partai Gerindra)
18. Muhammad Ismail Yusanto (HTI/PKS)
19. Mardani Ali Sera (PKS)
20. Mohamad Sohibul Iman (PKS)
21. Titi Widoretno Warisman (#2019GantiPresiden).
22. Said Iqbal (KSPI)
23. Namrudin (GMJ)
24. Tedjo Edhy Purdijatno (Punawirawan)
25. Kivlan Zein (Punawirawan)
26. Judi Magio Jusuf (Punawirawan)
27. Glenny Kairupan (Punawirawan)
28. Soenarko (Punawirawan)
29. Sjafrie Sjamsoeddin (Punawirawan)

Pemerintah menegaskan ini adalah isu lama. Pemerintah tetap pada prinsipnya untuk melarang jual beli pulau di Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan, isu soal jual beli pulau ini juga pernah terdengar beberapa tahun lalu. Sikap pemerintah tetap sama, yaitu tak mengizinkan pulau diperjualbelikan. “Ini isu lama. Dulu, ada sudah lama sekali. Seingat saya, perdebatan muncul ini tahun 2007, 2006. Posisi pemerintah itu sudah jelas, jual beli pulau tidak boleh!” tuturnya.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Balok Budiyanto, menegaskan pula bahwa mereka hanya dipersilahkan untuk memiliki hak pakai maupun hak sewa saja.