Belum lama ini beredar di media sosial sebuah foto panganan bernama krupuk babi samcan yang merupakan oleh-oleh khas bali. Namun yang aneh adalah pada kemasan krupuk tersebut terdapat logo halal padahal krupuk itu berbahan dasar kulit babi yang notabene haram bagi umat muslim. Selain itu terdapat juga narasi yang menydutkan Wapres terpilih yang merupakan ketua MUI.
Berdasarkan penelusuruan dari berbagai sumber, foto kemasan krupuk yang berstampel halal itu adalah hasil editan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Faktanya, tidak ditemukan krupuk dengan merk tersebut yang memasang label halal pada situs-situs yang menjual makanan oleh-oleh.

Informasi itu diunggah di Facebook pada 19 Desember 2018 dan telah dibagikan 804 kali hingga 25 Desember 2018 oleh akun Anisa Banjary. Ia menyertakan sebuah tangkapan layar berisi foto Presiden China, Xi Jinping dan selembar surat. dengan judul berita: “Surat Tertulis Xi Jinping: Jika Kedubes China Diusir dari Indonesia, Maka Ch…..”. Di bawah foto itu tertulis sumbernya berasal dari k0mpasinf0.blogspot.com.
Faktanya, blog tersebut tidak bisa diakses dengan memuat keterangan bahwa blog telah dihapus. Nama blog itu juga memakai nama Kompas yang diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. Surat kabar yang terbit pertama kali pada 28 Juni 1965 tersebut, saat ini memiliki edisi online di kompas.id. Kemudian, Grup Kompas membuat unit bisnis, PT Kompas Cyber Media, untuk menerbitkan media online kompas.com. Jadi, Kompas tidak menerbitkan edisi onlinenya di blogspot.
Selain itu, foto Presiden China Xi Jinping yang berjajar dengan selembar surat pernah diterbitkan kompas.com pada 22 Juli 2016. Foto itu diunggah dalam berita berjudul Presiden Xi Desak Muslim China Lawan Ïnfiltrasi. kompas.com memuat keterangan pada foto itu: “Sepucuk surat seorang bocah SD yang meminta Presiden Xi Jingpin (kanan) menurunkan berat badan telah disensor pemerintah China.” Foto itu sendiri bersumber dari Sky News.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kementrian Tenaga Kerja Arab Saudi akan melakukan inspeksi ke setiap rumah untuk mencari pekerja asing ilegal. Mereka akan menindak pekerja asing ilegal setelah masa amnesti tiga bulan yang berakhir pada 3 Juli.

"Rumah pribadi akan diperiksa untuk memastikan tidak ada pekerja yang dipekerjakan secara ilegal," ujar Direktur Jenderal Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Fahd Al-Khelaiwi dikutip Arabnews.

Pernyataan itu memicu banyak keberatan dari pengusaha. Pelanggaran privasi menjadi alasan mereka keberatan.

Al-Khelaiwi menambahkan inspeksi akan dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara, penangkapan dan deportasi akan diselesaikan dengan bantuan polisi dan Departemen Paspor.

Selain rumah, perusahan, kantor pemerintah, dan sekolah juga tidak luput dari pemeriksaan.

Detail mengenai pemeriksaan belum diungkapkan. Namun, sumber lain mengungkapkan, siapa pun yang didapati bekerja secara ilegal akan ditangkap dan dideportasi. Serta tidak akan diberikan kesempatan lain untuk memperbaiki statusnya.