Ketika tampilan gambar postingan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika diambil, netizen telah membagikannya sebanyak 329 kali.
Senada dengan Gubernur Bali, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Dewa Gede Mahendra menegaskan bahwa Dinas Pariwisata Pemprov Bali, Management Hotel dan Gubernur Bali menyatakan tidak ada acara tersebut.
“Tak benar Hoax itu setelah dicek, saya cek itu ditempatnya (Prama Hotel Sanur) dicari tidak ada juga kegiatan itu. Dinas Pariwisata sudah saya koordinasi tak ada juga kegiatan ini. Jadi itu mau Hoax atau mau apa namanya tidak benar, saya sudah bikin rilis bahwa tidak bener berita itu, hati-hati,” Selasa, (21/11/2017).
Narasi dari poster yang mencatut nama Gubernur Bali tersebut, sebagai berikut;
Pesona Wisata Halal
“SAATNYA INDONESIA DENGAN PARIWISATA HALAL DIGITAL”
BALI, 12-14 DESEMBER 2017
SEMINAR, PAMERAN & FAMTRIP
PRAMA HOTEL, SANUR-BALI 12 DESEMBER 2017
KEYNOTE SPEAKER:
ARIEF YAHYA (MENTERI PARIWISATA)
I GEDE MANGKU PASTIKA (GUBERNUR BALI)
NARA SUMBER
Kementerian Pariwisata Indonesia
Pelancongan Negeri Johor Malaysia
Japan National Tourism Organization
Praktisi Halal Travel Konsorsium (HTK)
Praktisi Lembaga Sertifikasi Halal
Praktisi Hotel Halal
Sucofindo
BPJPH
DIHADIRI
Perwakilan Negara Tetangga
KA Dinas Pariwisata Seluruh Indonesia
Pebisnis Wisata Halal

Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso memberi klarifikasi terkait dengan beredarnya cover palsu surat kabar tersebut. Sampul yang ilustrasinya seolah-olah halaman depan Koran Tempo tersebut beredar di media sosial pada Senin, 13 Februari 2017.
Sampul depan Koran Tempo dengan headline berjudul “Ahok: Jika Kami Menang Gereja Dijakarta Harus Lebih Besar dari Istiqlal”, kata Budi, dipastikan hasil rekayasa. “Gambar yang disebar itu rekayasa dari halaman depan Koran Tempo edisi 27 Juni 2016,” ucapnya, Senin, 13 Februari 2017.
Sampul asli Koran Tempo edisi 27 Juni 2016 berjudul “DKI Beli Tanah Rp 648 Miliar Milik Sendiri” dengan gambar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Cover ini menampilkan berita tentang Pemerintah Provinsi DKI membeli lahan seluas 4,6 hektare senilai Rp 648 miliar di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat, yang ternyata milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.

Pernyataan akun twitter @ASU_1945 yang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau mengusut kasus reklamasi, tidak berdasarkan data dan fakta yang jelas.
Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi mengatakan bahwasannya Presiden mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses secara hukum dugaan korupsi pada rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta.
“Soal reklamasi, Presiden menyerahkan sepenuhnya ke KPK. Silakan saja diproses secara hukum, domain di KPK,” kata Johan Budi, Senin (18/4/2016).
Pernyataan Johan Budi tersebut dibuktikan Presiden Jokowi dengan mengundang KPK dalam rapat terbatas tentang Reklamasi Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), di Kantor Presiden, Jakarta. Namun, Presiden Jokowi meminta agar tindakan mengundang KPK, penilaiannya jangan dipersempit dengan menganggap hanya akan membahas dugaan kasus korupsi reklamasi.
“Jadi jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta dan pada sore hari ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi, meskipun di sini kita undang KPK,”, Rabu (27/4/2016).
Dalam kasus korupsi terkait reklamasi, KPK sudah menetapkan tiga tersangka yaitu Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, karyawan PT Agung Podomoro Land Triananda Prihantoro, serta Presdir PT Agung Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.
Sedangkan untuk dana menikahkan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobby Afif Nasution, Presiden Jokowi berusaha untuk ngirit. Caranya dengan memanfaatkan apa yang sudah dipunya. “Ngirit. Digelar di gedung sendiri, dikateringin sendiri,” kata Jokowi, Senin (30/1/2017).
Terakhir, Muhammad Fauzi, owner dari Fokus Wedding Planner yang menangani acara ngunduh mantu mengatakan telah melakukan presentasi kepada keluarga Bobby Nasution. Kisaran dananya diakui hanya puluhan juta.
“Rp 30 juta, segitu aja,” kata Fauzi, Minggu (19/11/2017).
Catatan:
Tudingan akun twitter @ASU_1945 bahwa Presiden Jokowi enggan mengusut kasus reklamasi dan dimungkinkan uang dari kasus reklamasi digunakan untuk dana mantu anaknya, tidak terbukti atau hoax dan mengandung fitnah serta hasut.

Pertama, https://goo.gl/FMWuuM, salahsatu situs yang memuat foto (PERINGATAN: GAMBAR TIDAK DISENSOR).
Kedua, foto yang digunakan adalah foto mayat yang dibuang di Sungai Ezu di Negara Bagian Anambra, Nigeria.