Faktanya aksi tersebut merupakan kriminal biasa, yakni perusakan toko di Lubliniec, Slask, Polandia. Ini adalah bagian dari aksi pencurian toko, namun gagal karena ketahuan. Bahkan media MetroUK memuat pemberitaan ini sebagai peringatan atas aksi kejahatan maupun sekedar perusakan.

Diketahui koran tersebut adalah dari surat kabar Saudi Okaz dan versi cetaknya dapat diakses sslah satunya melalui situs pressreader. Diketahui bahwa isi surat kabar tersebut sama sekali tidak membahas tentang apa yang diklaim oleh akun di atas. Selain itu ada juga klarifikasi dari Mahasiswa Arab melalui akun Facebooknya bernama Sahal Japara sebagai berikut;
“da’a amamal barlaman al-indunisi litansiqil mawaqif wal-juhud limuwajahati tatharruf wal-irhab”
(artinya: Di hadapan parlemen Indonesia, Raja Salman mengajak untuk mengatur strategi dan menggalang kekuatan dalam rangka melawan radikalisme dan terorisme).
“al-malik salman: tauhidus shoff lihasmi tadakhulat… kepotong” (artinya: Raja Salman berkata: satukan barisan untuk mengatasi intervensi… kepotong).
“hadzar min dhahirah adami ihtirami siyadatid daulah wat-tadakhkhul… kepotong” (artinya: waspada fenomena tidak menghormati kedaulatan negara…)

Kejadian sebenarnya di Shenzhen, China, seperti dikutip dari shanghaiist.com.

Pertama, perpindahan kewenangan sertifikasi halal ini sudah digariskan oleh UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang disahkan tahun 2014, era SBY. Hanya saja untuk penerapannya memang butuh persiapan dan waktu.
Kedua, dengan perpindahan kewenangan ini, maka sertifikasi halal menjadi wajib. Sebelumnya, MUI sebagai lembaga non-pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan.
Ketiga, setelah perpindahan kewenangan, yang mengeluarkan fatwa halal atau tidak itu tetap MUI. Singkatnya, BPJPH di bawah Kemenag hanya mengkonsolidasikan, mengkoordinir, dan mengeluarkan sertifikasi halal, sedangkan pernyataan halal/haram dan sertifikasi auditor halal tetap berdasarkan pertimbangan MUI.