Menanggapi perihal tersebut, Rektor UIN Suksa Riau Prof Akhmad Mujahidin memberikan klarifikasi.Dia menegaskan, sampai saat ini UAS masih mengajar di universitas yang berlokasi di Jalan HM Subrantas Panam.

“Tidak benar itu. Mana ada surat pemecatan. Ustaz Somad masih dosen UIN,” ujar Prof Akhmad Mujahidin, Selasa (7/5/2019). Dia mengatakan, surat yang beredar bukanlah soal pemecatan UAS, melainkan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN). Di mana surat itu ditujukan kepadanya selaku rektor UIN Suska Riau.

Beberapa poin yang ada dalam isi surat itu yakni membahas mengenai netralitas. Khususnya tentang pertemuan UAS dengan Capres Prabowo Subianto pada 11 April 2019 yang beredar luas di Youtube maupun siaran langsung salah satu televisi swasta.

Dalam surat tersebut, pertemuan UAS dengan Prabowo dihubungkan dengan Pilpres 2019. KASN menegaskan, ASN harus netral. Netral dalam artian setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Surat dari KASN ke kita tertulis tanggal 16 April 2019 dan sampai pada tanggal 2 Mei 2019. Intinya pihak KASN yang merupakan komisi langsung di bawah Presiden meminta klarifikasi dari kita tentang UAS soal video yang beredar luas itu. Jadi bukan surat pemecatan. Kami punya 14 hari untuk menjawab surat itu,” tuturnya.

Surat tersebut bukan surat pemecatan terrhadap Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai dosen UIN Suska Riau. Namun, surat dari Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) itu ditujukan kepada Rektor UIN Suska Riau, intinya pihak KASN yang merupakan komisi langsung di bawah Presiden meminta klarifikasi dari pihak kampus tentang pertemuan UAS dengan Capres Prabowo Subianto pada 11 April 2019 yang beredar luas di Youtube maupun di Tv One.

Meningglnya Ketua KPU, Husni Kamil Manik dikatakan oleh pihak KPU pusat tidak ada hubungannya dengan Pilpres dan tidak ada kejanggalan dalam meninggalnya.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay meminta semua pihak agar tidak mempolitisasi meninggalnya Husni Kamil Manik dengan mengaitkannya pada Pilpres 2014. Ia menjelaskan gugatan dari pihak yang tidak puas terhadap Pilpres 2014 yang ditujukan kepada KPU khususnya Husni Kamil Manik tidak terbukti.

“Waktu itu dikasih ruang sengketa di pengadilan, baik di DKPP sampai ke MK (Mahkamah Konstitusi) tidak ada yang terbukti. Kenapa kita harus hidup seperti ini. Tidak ada gunanya,” katanya, Sabtu (9/7/2016).

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menjelaskan bahwa tidak ada kejanggalan pada meninggalnya Husni Kamil Manik. “Saya lihat mukanya bersih, tidak seperti yang diposting berbagai media sosial. Kami semua komisioner tidak melihat seperti itu (seperti yang diposting di media sosial,” jelasnya.

Jika dirunutkan, informasi miring terhadap Husni Kamil Manik sebelum dirinya meninggal cukup banyak terjadi, sempat diisukan punya kedekatan dengan Wapres Jusuf Kalla ketika itu karena dikatakan istri dari Husni Kamil Manik, Endang Mulyani bersaudara dengan istri Jusuf Kalla, Mufidah Kalla. Husni Kamil Manik mengklarifikasi dengan mengatakan, “Istri Pak JK berasal dari Kabupaten Tanah Datar Sumbar. Tidak ada hubungan kekeluargaan dengan istri saya yang dari Wonogiri, Jateng,” tuturnya.

Dari Tim Prabowo-Hatta melalui Didi Supriyanto mengatakan telah menerima keputusan akhir MK atas sengketa Pilpres 2014 walau dengan terpaksa. “Memang putusan ini sudah final mengikat. Kita tidak terima, tetapi sudah tidak bisa apa-apa. Ya, sudah terpaksa kita terima saja,” ujar Didi.

Sebagai tambahan untuk bahan renungan; Yang memfitnah kafir seorang muslim – maka justru dia yang menjadi kafir :
“Tidaklah seseorang menuduh kepada orang lain dengan kefasikan (dosa besar) atau dengan kekufuran, kecuali tuduhan itu kembali kepada penuduh, jika yang dituduh tidak sesuai dengan tuduhannya” (HR Bukhari)
“Jangan kau hukumi kafir lantaran mereka (muslim) melakukan sebuah dosa. Barangsiapa yang mengkafirkan mereka, maka dia lebih dekat dengan kekufuran” (HR. Thabrani)
—
Dosa fitnah itu lebih besar daripada zina dengan ibu kandung :
“Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan (dosa) riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya (fitnah)” (HR Hakim & Baihaqi)

Penjelasan: Monumen yang diresmikan di TMII adalah Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa menentang VOC Belanda tahun 1740-1743. Monumen itu tidak ada hubungannya dengan Po An Tui.

Laskar Po An Tui itu baru ada tahun 1945 dan mereka tidak menentang VOC, bahkan jadi antek Belanda, karena VOC sudah bubar tahun 1800. Jadi ini mencampuradukkan dua hal yang berbeda.

[…] Mendagri Tjahjo Kumolo meresmikan Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa di Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Tjahjo menyambut baik pembangunan monumen ini sebagai bentuk perjuangan kepada pejuang bangsa.

“Monumen ini sangat penting karena mengingatkan siapa leluhur kita, perjuangan bangsa kita melawan penjajah,” ucap Tjahjo, di TMII, Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2015).

Tjahjo mengatakan, pembangunan monumen ini juga harus dijadikan sebagai momentum persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, sudah tidak ada lagi permasalahan ras, suku dan agama di tanah air ini.

“Jangan sampai kita tercerai berai karena keberagaman, kita harus hidup penuh kedamaian. Tidak ada lagi mayoritas dan minoritas!” tegasnya.
Monumen ini sendiri menceritakan tentang perjuangan laskar Tionghoa dan Jawa dalam melawan VOC Belanda yang menjajah bangsa Indonesia. Monumen ini menceritakan perjuangan bangsa selama tiga tahun yaitu pada tahun 1740-1743 dalam mengusir VOC. […]

Foto yang menggambarkan 2 orang prajurit yang sedang mengangkat seorang bocah diatas tungku menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Bahkan, oknum tidak bertanggung jawab menyebarkan foto tersebut dengan deskripsi yang mengaitkannya dengan isu teroris yang berhubungan dengan Islam

Faktanya, foto tersebut adalah bukan peristiwa sesunggguhnya. Foto itu diambil dari cnn.com, soal peristiwa kekejaman oleh pasukan terjun payung elit Belgia selama misi perdamaian Somalia U.N 1993.

Dikutip dari cnn.com, peristiwa kejam itu mengisahkan ketika anggota unit penerjun payung elit Belgia bertugas di misi “Operation Restore Hope” PBB di Somalia pada tahun 1993. Dua tahun lalu, 15 pasukan terjun payung diadili atas pelanggaran lainnya selama misi PBB, termasuk penyiksaan, pembunuhan dan eksekusi pura-pura anak-anak. Sebagian besar dibebaskan.