Artikel yang ditayangkan oleh sabililah.net adalah pemelintiran terhadap artikel Republika edisi Rabu 16 Agustus 2017. Di Republika judul artikel adalah “Yenny Wahid: Ada Kesalahpahaman Soal FDS”.

Pertemuan Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Joseph R Donovan adalah untuk membicarakan beberapa kerjasama bisnis. Salah satunya di bidang transportasi udara. Menhub juga berencana menawarkan ke AS untuk bekerja sama dalam pengoperasian sejumlah bandara di Indonesia. "Rencananya kita melepas sekian persen saham, pasti minoritas, investor akan memasukkan uang ke dalam perusahaan dan uang tersebut akan menjadi investasi untuk mengembangkan Kuala Namu dan Sepinggan," ungkapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (17/1/2017).

Sebuah video yang memperlihatkan seorang pilot dari maskapai milik negera Indonesia sedang berseteru tegang dengan petugas bea cukai di kabin pesawat, menjadi viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 2 menit 8 detik itu, sang pilot menolak diperiksa oleh pilot menolak diperiksa petugas Bea-Cukai di dalam pesawat. Ia juga mengatakan selama menjalankan tugas sebagai pilot Garuda Indonesia tak pernah diperiksa seperti itu. Sang pilot pun malah menyarankan untuk memeriksa maskapai lain.
“Bukan kalian tidak boleh ke pesawat, boleh! Tapi, ini pesawat punya negara. Kalau kau mau kerjain tu China China itu tuh, Sriwijaya sana tuh,” ucap pilot tersebut seperti terekam dalam video.
Kejadian bermula saat pesawat dengan nomor penerbangan GA8510 SIN-DTB baru mendarat di Bandara Silangit, Siborong-borong. Setelah penumpang turun, petugas Bea Cukai kemudian naik memeriksa pesawat dan tas kru. Pilot menolak diperiksa karena merasa selama ini belum pernah ada pemeriksaan di dalam pesawat. Kemungkinan juga pilot belum mengetahui bahwa sesuai SOP, petugas Bea Cukai berhak masuk ke dalam pesawat.
Pihak Garuda Indonesia langsung memberikan klarifikasi terkait peristiwa itu. Dikutip dari kompas.com, Hengki Heriandono, Pelaksana Harian Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, mengatakan telah menerima dan melihat video tersebut.
“Garuda Indonesia sangat menyesalkan perilaku dan pernyataan pilot tersebut. Meskipun pilot memberikan izin petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan di dalam pesawat, pernyataan dan sikap pilot sangat disayangkan,” kata Hengki kepada Kompas.com, Minggu (19/11/2017) malam.
Menurut Hengki, Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional Indonesia menghormati semua stakeholders dan institusi yang menjadi mitra kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menghormati prosedur kerja setiap petugas yang menjalankan tugasnya.
Garuda Indonesia telah berkoordinasi dengan Bea Cukai serta menjelaskan kesalapahaman yang terjadi dan tidak menoleransi sikap dan pernyataan pilot tersebut sehinga permasalahan sudah dapat dipahami bersama.
“Direksi Garuda Indonesia juga sudah menyampaikan secara langsung permohonan maaf kepada direksi maskapai yang disebut dan permasalahan sudah diselesaikan dengan baik,” ucap Hengki.
Garuda Indonesia juga sudah melakukan investigasi internal terhadap pilot yang bersangkutan dan pilot tersebut sudah diberikan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Dan, inilah pernyataan lengkap klarifikasi Garuda Indonesia yang didapat dari sumber detik.com:
1. Rekaman video percakapan antara pilot Garuda Indonesia dan petugas bea cukai tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2017 di bandara Silangit. Pada saat itu GA8510 SIN-DTB baru mendarat di Silangit. Setelah penumpang turun, kemudian naik petugas Bea-Cukai yang akan memeriksa pesawat dan tas kru.
2. Pilot menolak diperiksa karena merasa selama ini belum pernah ada pemeriksaan di dalam pesawat. Kemungkinan pilot belum mengetahui secara menyeluruh bahwa sesuai SOP petugas Bea-Cukai berhak masuk ke dalam pesawat.
3. Pada saat pilot memberikan penolakan secara tidak sengaja dalam kondisi emosi terucap kata-kata yang bernada menyinggung etnis tertentu dan maskapai tertentu.
4. Garuda Indonesia sangat menyesalkan perilaku dan pernyataan pilot tersebut. Meskipun pilot memberikan izin petugas Bea-Cukai melakukan pemeriksaan di dalam pesawat namun pernyataan dan sikap pilot sangat disayangkan dan tidak dapat ditolerir.
5. Garuda Indonesia sebelumnya juga telah menyampaikan langsung permohonan maaf kepada pihak-pihak terkait (antara lain kepada instansi Bea-Cukai dan maskapai yang disebut dalam video tsb) atas pernyataan personal oknum pilot tersebut dan sudah dapat diterima dan diselesaikan dengan baik.
6. Garuda Indonesia memastikan pernyataan yang diucapkan pilot tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan komitmen Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang menjunjung tinggi etika keberagaman budaya dalam budaya kerja yang dijalankan perusahaan.
7. Garuda Indonesia menghormati semua stakeholder dan institusi yang menjadi mitra baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menghormati setiap prosedur kerja masing-masing institusi dan petugas yang sedang menjalankan tugas.
8. Melalui budaya kerja yang ditanamkan kepada karyawan perusahaan, dan juga telah dipahami oleh seluruh karyawan, Garuda Indonesia kembali menegaskan bahwa Manajemen Garuda Indonesia akan menindak tegas setiap tindakan yang berlawanan dengan prinsip dan budaya kerja yang dijunjung tinggi perusahaan tersebut.
9. Dalam kaitan hal tersebut Garuda Indonesia telah berkoordinasi dengan Bea-Cukai maupun pihak pihak lain yang disebutkan dalam rekaman video tersebut dan menjelaskan sikap Garuda Indonesia yang tidak mentoleransi hal tersebut.
10. Kesalahpahaman tersebut juga telah dapat diselesaikan dengan baik oleh Garuda Indonesia dengan pihak-pihak terkait dan seluruh pihak sepakat untuk saling mendukung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang dan masyarakat umum.
11. Perusahaan juga telah melakukan investigasi internal kepada Pilot yang bersangkutan dan telah memberikan sanksi yang tegas sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pertama, Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, mengakui adanya penundaan pembahasan raperda Manokwari Kota Injil karena dianggap mendiskriminasi umat non-Kristen. Namun, dia menegaskan dalam raperda tidak ada unsur yang mengekang kebebasan beragama di Papua Barat yang berpenduduk mayoritas Kristen ini.
Kedua, MUI Papua Barat sudah setuju. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat, Ahmad Nausrau, mengatakan tidak keberatan dengan adanya usulan rancangan perda Manokwari Kota Injil asalkan tidak menghalangi kebebasan umat lainnya. “Pada dasarnya MUI dan umat Islam tidak keberatan soal itu, yang penting misal perda Kota Injil itu mengatur hubungan-hubungan internal umat Nasrani saja, itu tak masalah. Tapi kalau memang sampai mengatur membatasi agama lain ini kan tentu tidak boleh, karena peraturan kita, UU kita mengamanatkan bahwa agama adalah urusan individu tiap orang dan tiap WNI diberikan kebebasan secara penuh untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya sesuai dengan pasal 28 itu,” kata Ahmad.