Rencana impor beras 1 juta ton dari Vietnam/Thailand. Apakah bisa dikatakan sebagai gagalnya upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan?

Pemerintahan sekarang sangat fokus untuk membenahi bidang pertanian, kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman cukup baik, dengan memberikan banyak pendampingan, perbaikan infrastruktur, dan mengerahkan Babinsa untuk mendorong pertanian yang lebih baik. Banyak sekali terobosan di bidang pertanian. Sekarang jarang terdengar kelangkaan pupuk atau benih yang dulu sering menjadi obyek mafia.

Dan di era sekarang ini, kita diberkahi dengan hasil penelitan seperti benih IPB 3S yang tahan kemarau. Juga semangat untuk bertani secara organik semakin tinggi.

Dikutip dari liputan6.com, Kementerian Pertanian (Kementan) telah memiliki strategi khusus untuk mencapai swasembada pangan. Meski tak menjelaskan secara detil, Amran mengatakan akan mendorong fasilitas pendukung pertanian.

“Dalam swasembada pangan adalah irigasi, bibit, pupuk, mekanisasinya penting dan jaminan pasar,” kata dia di Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Soal target swasembada beras, itu ada di tahun 2017. Meski ada beberapa pihak yang optimis 2016 kita sudah bisa swasembada. Tahun 2015 ini, masih dalam tahap proses menuju kesana.

Presiden Joko Widodoi (Jokowi) menargetkan paling lama tiga tahun ke depan atau pada akhir tahun 2017 Indonesia telah berswasembada beras. Untuk itu, menteri pertanian diberi waktu tiga tahun untuk mewujudkan target tersebut.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Kamis (18/12).

“Menteri pertanian saya beri target tiga tahun swasembada beras. Tak ada lagi impor beras,” katanya.

Setelah swasembada beras, Jokowi menargetkan swasembada gula, jagung, dan komoditas lainnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, dalam lima tahun pemerintahannya, Jokowi akan membangun 49 waduk dari target sebelumnya hanya 30 waduk.”Tahun depan kita bisa membangun 13 waduk,” katanya.

Sedangkan untuk irigasi, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menargetkan tahun depan irigasi bagi 1 juta hektare lahan sudah baik.

“Kedaulatan pangan tidak jauh-jauh dari kita. Saya meyakini itu. Gubernur, bupati, wali kota, harus mengawal program swasembada,” katanya.

Faktor pokok yang menantang hasil produki beras di 2015 adalah kemarau yang lebih panjang akibat fenomena El Nino. Terakhir kita kena dampak El Nino di tahun 2010.

Dikutip dari kompas.com, Kementan menyiapkan upaya khusus (upsus) guna mengantisipasi ancaman dampak gelombang panas El Nino terhadap pertanian. Sebanyak 18 provinsi terindikasi rawan terdampak gelombang panas El Nino.

“Namun, kalau toh terjadi El Nino yang berbahaya untuk pertanian, Kementan sudah mengantisipasi,” kata Syakir, di Jakarta, Rabu (17/6/2015). Kementan, sambung Syakir, telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan terdampak gelombang panas.

Kementan telah menyiapkan pula program upaya khusus (upsus) diantaranya penyediaan pompa air, benih, dan pupuk. Pembagian pompa air sudah dilakukan sebagian. “Kegiatan upsus itu salah satu inputnya adalah pompa air,” kata Syakir.

Selain itu, Kementan juga menyiapkan benih dan pupuk manakala ada produksi padi yang terganggu kekeringan, dan petani perlu menanam kembali. Menurut Syakir, komoditas pertanian yang kemungkinan besar akan terdampak gelombang panas adalah padi dan jagung.

“Tentu tanaman semusim. Yang harus kita jaga adalah target swasembada padi itu nomer satu kita amankan,” kata Syakir.

Sementara itu, untuk komoditas hortikultura seperti cabai, Syakir mengatakan sentra produksi hortikultura tidak banyak yang berada pada daerah rawan dampak El Nino. Apalagi, hortikultura biasanya ditanam di masa penghujan, bukan di musim kemarau.

“Kalau ditanam di musim kering pun rata-rata di daerah yang punya sumber air yang cukup. Jadi selama ini hortikultura itu punya daerah yang memiliki infrastruktur yang bagus,” sambung Syakir.

Maraknya isu tentang syiah selama tahun 2014 hingga 2015 menjadi kekhawtiran di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Puncak keresahan masyarakat terhadap keberadaan syiah di Indonesia ialah saat Ormas Syiah ABI (Ahlul Bait Indonesia) mengadakan Muktamar II, bertempat di Auditorium Prof. Dr. Rasjidi lingkungan Kementrian Agama (Kemenag), 14 November 2014.

Sejak Muktamar II itu, banyak masyarakat mulai berspekulasi dengan mengaitkan berbau hal tentang syiah terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa mendukung syiah di Indonesia.

Terkait diizinkannya muktamar itu oleh Kemenag, Kepala Litbang dan Diklat Kemenag RI Prof. H. Abd. Rahman Mas’ud, Ph.D, Abdurahman Mas’ud mengatakan bahwa Syiah bukanlah sebuah perbedaan yang harus dipertentangkan.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Muktamar II Ahlu Bait Indonesia (ABI) dan Seminar yang diadakan di Auditorium KH. M. Rasjidi lingkungan Kemenag RI, Thamrin, Jakarta.

Lebih jauh ia bahkan mengatakan bahwa masyarakat mengenal Syiah tidak mendalam.

“Masyarakat kurang memahami ajaran Syiah,” ujarnya di acara organisasi Syiah tersebut.

Rahman juga memberikan masukan agar saling belajar, agar tidak terjadinya gesekan antara satu dengan yang lainnya. Sebab, menurutnya, pemerintah melihat Syiah tetaplah sama sebagai umat Islam.

“Untuk saling belajar bukan bergesekan. Maka dari itu pemerintah pun netral melihat ini,” tambahnya sebagaimana yang diperlihatkan melalui slide.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penjelasan terkait polemik syiah di Indonesia. MUI menyatakan tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia kecuali menghimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah yang ekstrim.

Hal ini ditegaskan Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi.

“Dikeluarkannya surat MUI pada tahun 2004 bahwa sesungguhnya kita tidak punya posisi untuk mengatakan bahwa Syiah itu sesat,” kata Muhyiddin Junaidi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (25/10) malam.

Muhyiddin Junaidi menambahkan, MUI pusat hanya menghimbau agar umat Islam meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah Ghulat dan Rafidhah yang disebutnya ekstrim.

“Dua sekte Syiah (Ghulat dan Rafidhah) ini menurut pandangan mayoritas umat Islam di dunia memang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara Syiah secara umum, kita mengatakannya sebagai bagian dari Mazhab Islam,” jelas Muhyiddin.

Menurutnya, ada kesalahpahaman di kalangan sebagian ulama yang memiliki kecenderungan menggeneralisasi semua Syiah itu sama.

“Nah ini pemahaman yang perlu diluruskan dan perlu kerja keras, karena beberapa bulan terakhir ada isu kelompok yang memang sengaja menghembuskan pertikaian kelompok Syiah dan Sunni di Indonesia,” katanya.

Dan, menurutnya, tidak ada satu negara di dunia ini yang mengeluarkan fatwa kesesatan Syiah. “Seperti diketahui bahwa 15% penduduk Arab Saudi juga penganut mazhab Syiah,” jelasnya.

Terkait penganut Syiah yang dapat mengosongkan kolom agama dalam KTP elektronik (KTP-el), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklarifikasi pernyataannya. Tokoh yang kerap disapa JK ini membantah jika Syiah dapat mengosongkan kolom tersebut.

“Kami menjelaskan bahwa yang dimaksud JK bukan syiah karena syiah kan mazhab dalam Islam. Jadi maksudnya adalah agama yang di luar dari enam agama yang diakui pemerintah, itulah boleh dikosongkan,” kata juru bicara JK, Abdullah Husain, kepada Republika, Kamis (13/11).

Husain menjelaskan seseorang tidak dapat dipaksakan untuk memilih salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah dengan mencantumkan dapat KTP miliknya. Sedangkan warga tersebut tidak memeluk agama tersebut.

“Kebijakan ini adalah warisan pemerintahan atau Mendagri yang terdahulu, yang sekarang hanya melanjutkan,” jelasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tidak akan menghapuskan kolom agama tersebut.

“Kalau dia agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Khatolik, bukan Budha, bukan Hindu, dan Khonghucu. Katakanlah dia Syiah, nah itu kosongkan saja,” tegasnya.

Pemerintah hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia, yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Budha, Hindu, dan Konghuchu. Namun, masih banyak warga Indonesia lainnya yang menganut kepercayan lain.

Faktanya adalah, kejadian tersebut tidak terjadi di London Inggris melainkan di Istanbul, Turki, yang memang didominasi oleh kaum muslim.

Melansir dari Suara.com, video seorang pria yang menghina Presiden Jokowi mendadak viral di media sosial. Pria tersebut akhirnya diamankan polisi untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait aksinya. Berdasarkan informasi yang terhimpun, video berdurasi 39 detik itu memperlihatkan seorang pria sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa secarik kertas bertuliskan ‘Hei Jokowi Rakyat Sudah Muak dan Jijik Sama Lu’. Pria yang mengenakan penutup kepala hitam dan celana panjang putih tersebut terus menerus berteriak menghina Jokowi ke arah para pengguna jalan. Kemudian, terdengar suara pria lainnya yang diduga sedang merekam sambil menyerukan untuk memilih capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“Mantap, pilih Prabowo,” sahut pria lainnya.

Aksi pria tersebut berlokasi di daerah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan sudah diamankan polisi ke Mapolres Bogor, Jawa Barat. Kasubag Humas Polres Bogor Ajun Komisaris Ita Puspita Lena, pada Jumat (5/4/2019), membenarkan adanya video pria yang menghina Presiden Jokowi. Namun, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.