Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) menegeskan tidak ada larangan untuk kendaraan plat L dan W melintas ke Malang Raya pada Jumat (12/4) besok. Hal ini berkaitan adanya leg 2 final Piala Presiden 2019 Arema FC Malang Vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan.

1. Tidak ada larangan Plat L dan W untuk masuk ke Malang Raya
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, jika ada informasi yang beredar terjait larangan tersebut, maka tidak benar. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak pernah mengekuarkan larangan kendaraan plat L dan W memasuki Malang Raya.

“Ini saya luruskan, nggak seperti itu,” ujar Barung saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (11/4).

2. Tapi Bonek dan plat L diimbau tidak ke kawasan Stadion Kanjuruhan Malang
Akan tetapi, lanjut Barung, larangan kendaraan plat L dan W ini berlaku di kawasan Stadion Kanjuruhan Malang saja. Pihaknya akan merazia dan mengimbau apabila ada Bonek Mania, pendukung Persebaya, yang tetap nekat datang agar tidak ke stadion.

“Boleh saja plat L ke Malang, yang dimaksud adalah mobil dan motor plat L tidak masuk ke stadion dan membawa bendera logo dan lambang klub tertentu untuk provokasi,” terang Barung.

3. Larangan Plat L dan W tidak boleh ke Malang Raya dirasa kurang efektif
Lebih lanjut, apabila kendaraan plat L dan W dilarang melintas di Malang Raya, menurut Barung cara itu tidak efektif. Karena banyak kendaraan bernopol seperti itu untuk kepentingan bisnis, pendidikan maupun wisata.

“Kalau anak sekolah di Malang mau dijenguk orang tuanya ya bisa. Mau antar makanan bisnis dan lain-lain bisa saja,” katanya.

Kabar dugaan kematian Husni karena diracun itu pernah beredar pada 2016. Dugaan itu muncul dari pernyataan Ketua Umum Muballigh se-Indonesia Ali Mochtar Ngabalin di jejaring sosial Facebook setelah kematian Husni Kamil Manik.

Namun dugaan itu telah dibantah pihak keluarga. Kakak Kandung almarhum Husni, Muhammad Arfanuddin Manik, mengakui bahwa memang wajah almarhum Husni Kamil Manik sempat terdapat bercak merah, sebagaimana yang beredar di media sosial dan diperbincangkan banyak netizen.

Faktanya kematian Alm. Husni Kamil bukanlah karena racun melainkan karena menderita infeksi yang sudah menyebar di tubuh yang disertai penyakit gula.

Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 berjumlah 75,11 persen dari 187.852.992 orang. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 sebesar 70 persen dari DPT 190.307.134 jiwa.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 tertinggi berada di Papua yang mencapai 87 persen. Sedangkan di Jawa Tengah, partisipasi pemilih sebesar 71 persen dan di Jawa Timur 72 persen.

Data faktual dari laman kpu.go.id tersebut berbeda dengan yang dicantumkan dalam unggahan yang tersebar di Facebook.

Jumlah DPT pada Pilpres 2014 memang bertambah sebanyak 2.454.142 orang dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Saat itu, Husni Kamil menjelaskan, bahwa DPT Pilpres terdiri dari DPT Pileg 2014, ditambah Daftar Pemilih Khusus (DPK), DPK Tambahan (DPKtb) dan data yang diberikan Kemendagri.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan melakukan verifikasi data. Misalnya, memperbaiki jika ada pemilih yang meninggal dunia, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri dan warga yang pindah domisili. Bagi yang belum terdaftar, PPS akan merevisi dan memasukkan dalam daftar pemilih yang mereka catat.

Dari proses itu Husni mengatakan terjadi kenaikan DPT di 31 provinsi dan penurunan di dua provinsi. Sementara DPT luar negeri jumlahnya meningkat. Namun secara umum peningkatan itu tidak signifikan dibandingkan peningkatan yang terjadi karena ada warga negara yang berusia 17 tahun dalam rentang waktu 10 April-9 Juli 2014.

Pada Pemilu 2019, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,59 triliun atau naik 61% dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 yang sebesar Rp15,62 triliun.

Selain anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp25,6 triliun, juga dialokasikan anggaran untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 sebanyak Rp1,7 triliun). Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019.

Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan ada dua faktor utama kenaikan anggaran pemilu ini. Pertama, adanya pemekaran daerah, antara lain KPU Provinsi yang bertambah satu dari 33 menjadi 34.

Sedangkan KPU Kabupaten bertambah 17, dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota. “Ini berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS,” kata Askolani melalui keterangan yang dirilis oleh laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Ketua KPU Arief Budiman, seperti ditulis oleh Katadata, menyatakan nilai pengadaan kotak suara hanya mencapai Rp 284,1 miliar atau hanya 29,2% dari pagu anggaran sebesar Rp 948 miliar.

Ia juga mengatakan, kotak suara berbahan dasar karton atau karton kedap air bukan kali pertama digunakan untuk kepentingan pemilu. Kotak suara berbahan dasar karton, kata Arief, telah digunakan sejak Pilkada 2015, berlanjut ke Pilkada 2017, dan terakhir Pilkada 2018.

Arief mengatakan, kotak suara berbahan dasar aluminium mulai ditinggalkan penggunaannya secara bertahap sejak 2014. Hal itu lantaran kotak suara berbahan aluminium sudah banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan kembali.

Pemakaian kotak suara kardus pada Pemilu sebelumnya memang benar. Secara bertahap KPU sudah mulai mengganti kotak suara aluminium dengan kardus pada 2013 untuk Pemilu 2014 dan Pilkada 2015.

Fitnah yang dialamatkan ke Jokowi belum berhenti. Relawan Jokowi menjawab fitnah yang datang, seperti di bawah ini:
Fitnah 1: Jokowi berasal dari keluarga non-muslim
Fitnah Jokowi non-muslim pertama kali dihembuskan oleh lawan-lawan politiknya di Pilkada Gubernur DKI tahun 2012. Ketika itu, tanpa diduga pasangan Jokowi – Ahok mampu melesat dan lolos ke putaran kedua. Lolosnya Jokowi – Ahok ke putaran kedua benar-benar mengubah peta pemilihan. Kubu penguasa tidak menyangka sama sekali mereka akan berhadapan dengan Jokowi. Tiba- tiba tersadar bahwa mereka tidak memiliki cukup bahan, kekuatan, dan dukungan untuk mengalahkan Jokowi.
Rekam jejak Jokowi selama menjadi Walikota Surakarta ditelisik untuk dicari-cari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tidak ada. Kepemimpinan Jokowi di Surakarta adalah kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Tidak ada pentungan penguasa kepada para pedagang kaki lima. Tidak ada kekerasan dalam penataaan wilayah kota. Tidak ada kebijakan Jokowi yang merugikan rakyat selama ia menjadi Walikota Surakarta.
Habis akal. Akhirnya lawan-lawan Jokowi membangkitkan fitnah SARA yang sangat keji. Ibunda Jokowi yang tak tahu-menahu urusan politik, mereka seret-seret. Mereka tuduh beliau seorang Cina Kristen. Kejam, keji, sama sekali tidak berperikemanusiaan. Segala cara mereka upayakan untuk melanggengkan kekuasaan.
Untuk mencegah agar dosa fitnah tersebut tidak semakin melebar kemana-mana dan memecah-belah masyarakat, pengurus Nahdlatul Ulama merasa wajib mengirim utusan ke rumah Ibu Sujatmi untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. Ketika mereka datang Ibu Sujatmi sedang mengaji.
Terbukti, tuduhan itu adalah fitnah yang sangat keji!
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. [Al Hujurat : 6]
Fitnah 2: Jokowi adalah antek Kristen
Mereka fitnah Ibu Sujiatmi, yang telah terbukti tidak benar. Kemudian mereka serang Ahok, yang beragama Protestan, dengan hembusan tuduhan Ahok membawa agenda kekristenan di Indonesia. Padahal Ahok sejak kecil hingga hari ini, adalah seorang pluralis yang bergaul dengan semua golongan.
Mereka serang FX Hadi Rudyatmo, yang beragama Katholik. Wakil Walikota Surakarta yang menggantikan Jokowi sebagai Walikota. Mereka tuduh juga Rudi membawa agenda kekristenan di Indonesia. Sebuah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar.
Tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar, bertentangan dengan akal sehat.
Ahok adalah seorang Protestan sedangkan Rudi adalah seorang Katolik. Protestan dan Katolik adalah dua aliran Kristen yang sama sekali berbeda. Protestan tumbuh sebagai aliran yang mem”protest” Katolik. Jika Jokowi dituduh sebagai agen Kristen di Indonesia, manakah yang dimaksud? Protestan? Katolik? Ataukah Jokowi multi-agen?
Tuduhan ini sama sekali tidak dapat diterima akal sehat. Semakin liar saja fitnah itu jadinya.
Mari lihat latar belakang dari keduanya.
FX Hadi Rudyatmo
Rudi adalah sosok panutan di desa kelahirannya Badran, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Surakarta. Pergaulannya sangat luas. Kemahirannya bermain sepak bola membuatnya sering ditunjuk sebagai kapten kesebelasan. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persis Solo dan Ketua Pengurus Cabang PSSI Surakarta. Hingga kini dia masih aktif di dunia persepakbolaan.
Di PDIP, Rudi sudah sangat lama menjadi kader. Posisi terakhirnya di partai sebelum menjabat Wakil Walikota adalah Ketua DPC PDIP Surakarta.
Rudi telah disiapkan oleh PDIP untuk maju sebagai Walikota Surakarta pada pemilihan 2005. Namun kemunculan Jokowi dari organisasi Asmindo malah membuat Rudi mengalah, dan bersedia hanya jadi wakil.
Jadi jika dikatakan bahwa Jokowi memberikan peluang kepada non-muslim untuk menjadi pemimpin Surakarta, sesungguhnya yang terjadi sebaliknya. Rudi lah orang pertama yang membukakan jalan bagi Jokowi untuk terjun ke dunia politik.
Ahok
Ahok pernah menaikkan haji para guru ngaji ketika dia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, 2005- 2010. Kenapa guru ngaji? Karena agama adalah aspek terpenting dalam pembentukan karakter manusia Indonesia. Ketaatan seseorang kepada agama, apapun agamanya, menjadi panduan moral bagi keharmonisan dan kerukunan hidup beragama. Ketegangan dan gesekan antar agama sering timbul sebagai akibat dari rendahnya paham keagamaan masyarakat yang kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengadu domba masyarakat.
Tahun 2012, sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok membuat program yang serupa di Jakarta. Kali ini giliran muadzin yang dihajikan.
Apakah Jokowi bersekongkol dengan Rudi dan Ahok?
Ya, dalam arti positif, dan justru bermanfaat bagi ummat Islam. Mereka bersekongkol mengajarkan kepada rakyat Indonesia bahwa perbedaan agama adalah sumber kerukunan. Bukan sumber perpecahan. Mereka menunjukkan agama seharusnya menjadi “rahmatan lil alamin”, sebagaimana ajaran Islam.
Fitnah 3: Jokowi adalah antek Yahudi
Fitnah ini berawal dari diberikannya keanggotaan kehormatan dari sebuah organisasi bernama Rotary Club kepada istri Jokowi, Iriana, pada acara ulang tahun Rotary Club tanggal 23 Februari 2012.
Organisasi apakah Rotary Club tersebut?
Rotary Club International adalah organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat yang memfokuskan diri di bidang pelayanan sosial. Secara organisasi international, Rotary tidak jauh berbeda dengan Greenpeace yang memfokuskan diri di bidang lingkungan hidup.
Keanggotaan Rotary Club bersifat sukarela. Tidak ada pembatasan SARA. Namun demikian organisasi ini sering dituduh sebagai agen Yahudi karena salah seorang dari 4 orang pendirinya yaitu Gustav Loehr adalah anggota organisasi Freemason. Padahal di Freemason sendiri Gustav Loehr pernah dikeluarkan selama 7 tahun (1896-1903) akibat tidak membayar iuran keanggotaan. Sedangkan di Rotary, walaupun Loehr tercatat sebagai salah seorang pendiri, dia hanya pernah mengikuti 3 pertemuan awal dan berikutnya tak pernah lagi hadir.
Keanggotaan Kehormatan (Honorary Membership)
Rotary Club secara rutin memberikan status keanggotaan kehormatan kepada tokoh-tokoh publik yang dinilai memiliki komitmen dan prestasi terhadap pelayanan sosial. Penghargaan ini bersifat terbuka. Selain Iriana Jokowi, telah banyak tokoh-tokoh publik lain yang mendapatkan penghargaan serupa. Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, adalah salah satunya.
Tokoh-tokoh international lain, dari masa ke masa, yang juga mendapatkan keanggotaan kehormatan dari Rotary Club, misalnya;
• – Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu.
• – Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir dan tokoh
nasionalisme Arab.
• – Asif Ali Zardari, pemimpin Partai Rakyat Pakistan, suami (almh) Benazir Bhutto.
Apakah orang-orang tersebut di atas dapat dituduh sebagai antek Yahudi?Apakah jika anda menggunakan facebook (yang dikembangkan oleh seorang Yahudi bernama Mark Zuckerberg) maka anda menjadi antek Amerika? Tentu tidak!
Tuduhan bahwa Jokowi adalah antek Yahudi benar-benar jauh panggang dari api, fitnah yang sama sekali tidak berdasar!
“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang- orang mu’minin dan mu’minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata:”Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” [An Nur : 12].
Fitnah 4: Jokowi penganut Syi’ah
Fitnah ini berawal dari bergabungnya Jalaluddin Rakhmat, seorang tokoh Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), ke PDIP dan maju menjadi caleg PDIP dari dapil Jawa Barat II. Fitnah SARA tersebut masih ditambah lagi dengan embel-embel bahwa Jalaluddin Rakhmat akan diangkat menjadi Menteri Agama di kabinet pemerintahan mendatang.
Sungguh tidak masuk akal. Tidak ada hubungan. Keberadaan Jalaluddin Rakhmat di PDIP, dan isu tak jelas dia akan jadi menteri (pemilu belum, presiden belum diangkat, apalagi menteri, jauh sekali?), dijadikan dasar mengatakan bahwa Jokowi penganut Syiah! Ini benar- benar fitnah keji.
Fitnah tersebut sama sekali tidak mendasar. Betul bahwa Jalaluddin Rakhmat bergabung dengan PDIP. Betul beliau maju dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Teta