Atas isu Gunung Salak Erupsi/Meletus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa Gunung Salak tidak meletus dan statusnya normal. Adapun, menurut Sutopo, informasi tersebut berasal dari laporan VAAC Darwin (Volcanic Ash Advisory Centre) yang menyatakan Gunung Salak meletus berdasarkan pantauan satelit Himawari. Sehingga itu akan menggangu penerbangan pesawat terbang. “Namun VAAC Darwin telah mengkoreksi hal itu bahwa tidak ada sebaran abu vulkanik dari daerah di sekitar Gunung Salak. Penerbangan pun aman,” jelasnya.

Atas beredarnya video relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merasa diusir dari halaman Kantor Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan bahwa tidak ada pengusiran terhadap relawan BPBD, melainkan relokasi relawan. “Saya telah mengonfirmasi hal itu kepada beberapa pihak. Ternyata bukan diusir, tetapi direlokasi atau dipindahkan ke halaman Kantor BPBD agar memudahkan koordinasi dan halaman kantor Bappeda akan dibersihkan dan digunakan untuk apel ASN,” kata Sutopo.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengklarifikasi isu adanya pelarangan anak Habieb Rizieq untuk masuk ke Yaman. Dilansir dari detik.com, viva.co.id, wartaekonomi.co.id, merdeka.com, dan okezone.com, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, larangan bagi warga negara asing keluar atau masuk perbatasan Oman dari dan ke Yaman sudah dikeluarkan Pemerintah Oman sejak Mei 2018. “Semua WNA dilarang. Yang melarang mereka menyeberang perbatasan adalah Pemerintah Oman, karena sejak Mei 2018 mereka sudah memutuskan tidak mengijinkan warga asing manapun keluar/masuk perbatasan Oman dari dan ke Yaman,” kata Iqbal.

Daur ulang disinformasi yang pernah diedarkan di 2015, yang diminum Jokowi adalah Jus Apel. Penggantian minuman beralkohol ke Jus Apel sudah dilakukan sejak era SBY, pengajuan lokasi penyelenggaraan acara di Indonesia juga dilakukan di era SBY. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.