‘Berita palsu’ bukanlah hal baru di Asia Tenggara, dengan media yang dikendalikan negara secara historis memompa keluar pesan pro-pemerintah di seluruh wilayah.

Tapi, di Indonesia, media sosial dan pembatasan yang melonggarkan pada pers menimbulkan ancaman baru karena berita palsu melampaui menghasilkan berita utama untuk menabur pembagian sosial dunia nyata. Produsen berita palsu di Indonesia telah mengeksploitasi perbedaan etnis, ras dan agama yang sudah ada sebelumnya untuk menghasilkan kemacetan lalu lintas atau politik di tengah pemilihan yang diperebutkan secara ketat, terutama saat pemilihan gubernur di Jakarta pada awal 2017. Daripada mereda setelah pemungutan suara, operasi ini terus berlanjut. mendorong perkembangan respons inovatif untuk menghambat pengaruhnya.

Penutupan generator berita palsu terbesar di negara itu pada bulan Agustus merupakan ilustrasi upaya para pembuat kebijakan dan aktivis untuk memperluas upaya pemberantasan berita palsu menjelang pemilihan umum tahun 2019.

Melalui akun twitternya, Wasekjen PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan foto dirinya dengan memegang kaos berwarna hitam bertuliskan ‘#GantiPresiden2019’ adalah dengan salah seorang kader PKS. Ia bernama Zakaria Maulana Alif yang berposisi sebagai Kabid Humas DPW PKS DKI Jakarta.

Menanggapi isu tersebut, dilansir dari radarsukabumi.com dan pojoksatu.id, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur membantah kabar tersebut. Kepala Dinkes Kabupaten Cianjur, Tresna Gumilang mengatakan, Zihad bukan penderita gizi buruk melainkan penyakit ‘Hirschsprung’ atau kelainan usus besar.

Menanggapi isu tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) membantah telah menyebarkan pesan tersebut kepada PMI di Hongkong. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menegaskan, pihak Kemenaker tidak pernah mengeluarkan informasi tentang undian berhadiah tersebut. “Kalau ada informasi yang tidak jelas, tolong dicek dulu, bisa di-mention ke saya,” ujarnya.