Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Australia bans Trump (Australia larang Trump masuk negaranya)” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman aph.gov.au “Petition EN7254 - Ban Trump from Australia”. 

Diketahui, petisi EN7254 ini sempat diajukan oleh warga ke Pemerintahan Australia pada Oktober 2025 untuk melarang Trump, keluarganya, dan pemerintahannya secara permanen dari Australia. Berdasarkan data pada laman tersebut, Komite Petisi telah merespon petisi EN7254 dengan menyebut bahwa Amerika Serikat merupakan mitra strategis utama Australia dan mereka akan terus memperkuat hubungan kerja sama. Dengan demikian, hingga saat ini petisi tersebut tidak menjadi kebijakan resmi dari Pemerintah Australia.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “BKN umumkan status baru ASN” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel bkn.go.id “Stop Hoaks! BKN Tegaskan Tak Ada Status Lain Selain PNS dan PPPK”.

Dalam artikel yang tayang Senin (30/3/2026) itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan adanya status baru bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jenis ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak ada skema status lain selain kedua hal tersebut,” tulis Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN Wisudo Putro Nugroho.

Menukil laporan kompas.com, informasi keliru mengenai status baru ASN ini beredar di tengah keresahan masyarakat atas nasib PPPK. Sebelumnya, sekitar 9.000 PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT terancam diberhentikan karena adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Padahal, sebagian besar baru diangkat pada Juli 2025 dengan masa kontrak lima tahun.

Terakhir, berdasarkan laporan detik.com, PNS dan PPPK memiliki status kepegawaian yang berbeda. PNS diangkat secara tetap dengan masa kerja hingga pensiun. Sementara itu, PPPK diangkat sebagai pegawai dengan masa kerja sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan mengunjungi tautan tersebut. Diketahui tautan yang dibagikan akun TikTok “rekrutmen.kemenke1” tidak mengarah ke laman resmi Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan RI di rekrutmen.kemenkeu.go.id. Sebaliknya, tautan tersebut justru mengarahkan ke sebuah laman yang meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi. Informasi yang diminta meliputi nama lengkap sesuai KTP, nomor telegram, provinsi dan jenis kelamin.

Pendaftaran CPNS Kementerian Keuangan hanya dilakukan secara daring melalui portal SSCASN di sscasn.bkn.go.id yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Informasi resmi terkait rekrutmen CASN Kementerian Keuangan disampaikan melalui laman rekrutmen.kemenkeu.go.id. 

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tersebut ke Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel milik 3rdmaw.marines.mil denga judul artikel “B-Roll: VMM-362 (Reinforced) Deployment Homecoming” yang tayang pada Selasa (6/6/2023).

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut konteks asli video tersebut adalah Pesawat Korps Marinir AS dari Skuadron Helikopter Angkut Menengah Marinir (VMM) 362 yang sedang melakukan penerbangan di atas Pangkalan Udara Korps Marinir Miramar, Selasa (6/6/2023). 

Sebagai Elemen Tempur Penerbangan dari MEU ke-13, VMM-362 (Diperkuat) dikerahkan bersama Grup Siap Amfibi Pulau Makin ke Area Operasi Armada ke-7 AS untuk meningkatkan interoperabilitas dengan Sekutu dan mitra serta berfungsi sebagai kekuatan respons siap untuk mempertahankan perdamaian dan menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.