Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Presiden Prabowo membatalkan program BMG dan mengubahnya jadi pendidikan gratis seumur hidup pada April 2025. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "prabowo batalkan program mbg jadi pendidikan gratis" di kolom pencarian Google Search,
Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel terkait kabar tersebut. Hingga Selasa (22/4/2025), pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengalokasikan program MBG. Satu di antaranya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dikutip dari Antara, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari membagikan 231 paket MBG kepada pelajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Kendari, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan bahwa pemberian makan bergizi gratis tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi masalah gizi buruk, dan stunting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kota Kendari.
"Hari ini Pemerintah Kota Kendari hadir memberi makan bergizi gratis di SD 26 Kendari, kepada 231 siswa siswi di sekolah ini," kata Siska Karina Imran.
Siska menambahkan, program MBG merupakan komitmen Pemkot Kendari untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap kesehatan dan kesejahteraan bagi warga Kota Kendari.
 
 

Kabar tentang Presiden Prabowo membatalkan program BMG dan mengubahnya jadi pendidikan gratis seumur hidup pada April 2025 ternyata tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendukung kabar tersebut.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah Kumparan.com dengan menggunakan foto serta waktu yang sama dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Menko Yusril Jelaskan soal Prabowo Tolak Koruptor Dihukum Mati: Beliau Negarawan"
Berikut cuplikan layar artikel tersebut:

Postingan artikel Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo sebagai presiden paling bijaksana dan keturunan Nabi Luth adalah hoaks. Faktanya judul dalam artikel tersebut telah disunting.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo yang akan menghapus jabatan kades.

Foto dalam unggahan tersebut serupa dengan pidato Presiden Prabowo saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jumat (21/3). Videonya dapat dilihat di YouTube Sekretariat Kepresidenan berjudul "LIVE: Sidang Kabinet Paripurna Terkait Persiapan Jelang Idulfitri 1446 H, 21 Maret 2025".

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan oknum-oknum kepala desa (kades) yang menyelewengkan dana desa akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, penindakan tegas itu harus dilakukan guna memberikan efek jera sekaligus pelajaran bagi kepala-kepala desa yang lainnya agar benar-benar memanfaatkan dana desa secara baik demi menyejahterakan masyarakat desa dan membangun Indonesia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Selain itu, Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menekankan pula bahwa penindakan tegas terhadap oknum kades yang menyelewengkan dana desa dan peningkatan pengawasan dana desa dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kami tidak ingin di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo perilaku yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum kepala desa dan oknum-oknum yang lain itu terulang kembali di tahun 2025 atau tahun-tahun berikutnya," ucapnya, dilansir dari ANTARA.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Setelah ditelusuri, informasi bantuan dana Rp 150 juta untuk pekerja migran telah dibantah BP2MI dalam sebuah unggahan di laman Facebook resmi pada 3 Januari 2025.

BP2MI menyatakan, informasi bantuan dana tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

"Dapat kami pastikan hal tersebut merupakan hoaks atau penipuan dari oknum jahat yang tidak bertanggungjawab," demikian pernyataan BP2MI.

"Kementerian P2MI tidak pernah memberikan iming-iming bantuan sebagaimana tertuang pada visual di atas".

BP2MI meminta pekerja migran Indonesia untuk senantiasa berhati-hati terhadap penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial.

Informasi resmi terkait pekerja migran Indonesia dapat diperoleh melalui kanal website dan akun media sosial resmi BP2MI (centang biru).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana Rp 150 juta untuk pekerja migran Indonesia adalah hoaks.

Informasi tersebut telah dibantah BP2MI melalui akun Facebook resmi. Pekerja migran diminta berhati-hati terhadap penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial.