Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks.

Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS.

Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun.

“Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya.

China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia.

Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen.

Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit.

Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024.

Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD.

Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dollar AS ke yuan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Penerbitan Panda Bond bukan untuk mengganti Dolar ke Yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2%. Jadi, unggahan video berisi klaim “Purbaya bagi-bagi dana Iduladha” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Menteri HAM Natalius Pigai justru menekankan pemerintah telah melakukan upaya diplomasi untuk membebaskan WNI yang diculik. Jadi, unggahan berisi klaim “Pigai: Penculikan WNI oleh Militer Israel Adalah Risiko Memasuki Zona Berbahaya” merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link untuk mengecek bantuan ibu hamil pada Mei 2026. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari Liputan6.com berjudul "Cara Mudah Cek Bansos PKH BPNT: Panduan Lengkap Status Penerima".
Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Fokus utamanya adalah pada aspek kesehatan dan pendidikan anak-anak, serta kesejahteraan ibu hamil dan lansia.
PKH menyasar keluarga dengan komponen tertentu, seperti ibu hamil atau menyusui (maksimal dua kali kehamilan), anak usia dini (balita 0-6 tahun) maksimal dua anak, anak usia sekolah (SD, SMP, SMA) yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, penyandang disabilitas berat dan lansia berusia 60 tahun ke atas.
Masyarakat dapat dengan mudah cek bansos PKH BPNT secara online melalui website resmi Kementerian Sosial. Metode ini merupakan cara paling umum dan efisien untuk mengetahui status penerimaan bantuan.
Langkah-langkah untuk melakukan pengecekan adalah dengan membuka peramban di ponsel atau komputer, lalu kunjungi situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Setelah itu, pilih informasi lokasi sesuai alamat KTP Anda, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan, dan masukkan nama lengkap sesuai KTP.
Lakukan verifikasi dengan mengisi kode keamanan (captcha) yang muncul di layar, lalu klik tombol "Cari Data". Sistem akan menampilkan nama penerima, usia, jenis bansos, dan periode pencairan jika Anda terdaftar. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan "Tidak Terdapat Peserta / PM (Penerima Manfaat)"
Selain website, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi bernama "Cek Bansos" yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store. Setelah mengunduh, daftar akun menggunakan NIK dan nomor KK, lengkapi data diri, dan setelah diverifikasi, masuk ke aplikasi untuk memilih menu "Cek Bansos" atau "Profil" untuk mencari data.
Aplikasi ini juga dilengkapi fitur "Daftar Usulan" untuk mengajukan diri atau orang lain sebagai calon penerima, serta fitur "Sanggah" untuk melaporkan penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran. Fitur-fitur ini mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet, pengecekan dapat dilakukan secara offline di kantor kelurahan, desa, atau dinas sosial setempat. Pastikan untuk membawa dokumen identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk proses verifikasi data. 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link untuk mengecek bantuan ibu hamil pada Mei 2026, tidak benar.