Polisi telah menetapkan tersangka pelaku penistaan agama di Hotel Novita Jambi. Tersangka merupakan karyawan honorer hotel tersebut. Pengumuman tersangka dilaksanakan dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Siginjai Polda Jambi, Jl Soekarno Hatta, Thehok, Kota Jambi, Kamis (5/1/2016).

“Tersangka pelaku berinisial RZ, dia adalah karyawan honorer Hotel Novita,” ujar Kapolda Jambi Brigjen Pol Yazid Fanani kepada wartawan.

Menurut Yazid Fanani, tersangka sudah mengakui dialah yang membuat tulisan Arab berlafaz Allah di bawah pohon Natal di loby Hotel Novita.

“Dia menyatakan tidak ada niat untuk menistakan agama. Apa yang dia lakukan hanya sebagai bentuk protes kepada pemilik Hotel yang tidak memenuhi kewajibannya kepada tersangka. Pelaku tidak menduga apa yang dia perbuat akan menyebabkan persoalan yang besar seperti ini,” ujar Yazid.

Pihak hotel Novita pun memberikan klarifikasinya sekaligus meminta maaf

Klarifikasi:
Gambar 1
Pak Jokowi lebih tepatnya mengingatkan bahwa kalau memang naik jangan tinggi-tinggi. Namun beliau masih bisa kompromi soal kenaikan ini selama hitungannya benar (menyesuaikan inflasi). Nah sayangnya pernyataan beliau diucapkan setelah menandatangani peraturannya, sehingga terkait kebijakan ini tetap beliau yang bertanggung jawab. Barangkali beliau mengucapkan itu disebabkan banyaknya penolakan oleh masyarakat.

Gambar 2 :
Yang dimaksud kenaikan biaya bukan dari Polri adalah soal idenya. Ide kenaikan berasal dari temuan BPK yang menyatakan harga material untuk STNK dan BPKB naik tapi tarif tidak naik.
Walaupun ide bukan dari Polri, namun Polri sebagai eksekutor kebijakan turut serta dalam perumusan kebijakan.

Gambar 3 :
Kalau kata Kapolri, Badan Anggaran DPR dan Komisi III DPR juga turut andil dalam kebijakan kenaikan biaya ini ( baca selengkapnya di sini http://nasional.news.viva.co.id/…/867245-kapolri-komisi-iii… ). DPR yang dimaksud akan memanggil Menkeu soal kenaikan adalah Komisi XI DPR.

Gambar 4 :
Kenaikan ini memang bukan usulan langsung Kemenkeu. Kata Bu Sri Mulyani kebijakan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang
diajukan oleh Polri. Polri dapat ide dari temuan
BPK tadi. Sama seperti Polri, walaupun bukan usulan Kemenkeu, namun kemenkeu jelas ikut dalam perumusan kebijakan dan tetap ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

Kesimpulan : Kenaikan biaya penerbitan SIM, STNK, BPKB, dls berawal dari temuan BPK, kemudian ditindaklanjuti oleh Banggar DPR dan Komisi III dan dieksekusi oleh POLRI dan Mentri Keuangan.

Hasil penelusuran terhadap gambar-gambar pada postingan hasut atas akun dengan nama Emy Natalinda Gumulja menunjukkan bahwa gambar-gambar yang digunakan dalam postingan berasal laman-laman lain.

Gambar pertama kemungkinan bersumber dari situs amnation.com tertanggal 11 September 2010:
Dan gambar kedua bersumber dari postingan di Twitter tertanggal 27 Januari 2016:

Indonesia sejak awal berdiri sudah menentukan sikap politik luar negeri yang bebas dan aktif yang menjadi landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain dan dengan organisasi internasional lainnya.

Dan itu sesuai dengan sikap yang diambil pemerintah Indonesia sebagaimana dikutip dari sebuah laman pada situs berita Republika:

“Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan, bergabung dengan koalisi militer internasional tidak sejalan dengan Undang-Undang. ‘Ini sejak awal tidak sejalan dengan Undang-Undang,’ kata Juru bicara yang akrab disapa Tata ini.”

Dan dalam paragraf lainnya:

“Menurut dia, sejak awal koalisi militer tidak sejalan dengan Undang-Undang Indonesia yang menganut paham hubungan internasional bebas aktif.”