Faktanya, pemerintah tidak mencabut cukai hasil tembakau, tetapi memutuskan tidak menaikkan tarifnya untuk tahun 2026. Jadi, unggahan berisi klaim “pemerintah resmi cabut cukai rokok” itu merupakan konten palsu (fabricated content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran seleksi calon anggota BPKN RI periode 2027–2030. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI melalui akun Instagram resminya @bpknri.
Berikut isinya:
"SELEKSI TERBUKA CALON ANGGOTA BPKN RI 2027–2030
Telah dibuka Seleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2027–2030 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Kesempatan ini terbuka bagi putra-putri terbaik bangsa yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia.
?️ Periode pendaftaran:6 – 19 April 2026
? Link pendaftaran & informasi lebih lanjut:https://rekrutmen.kemendag.go.id/seleksi-bpkn/
Mari ambil bagian dalam memperkuat perlindungan konsumen dan mewujudkan Konsumen Berdaya ??
#BPKNRI #SeleksiBPKN #PerlindunganKonsumen #KonsumenBerdaya #KemendagRI"
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran seleksi calon anggota BPKN RI periode 2027–2030 yang beredar di Facebook ini, tidak benar

 
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah situs Suara.com pada 5 April 2026.
Namun dalam artikel asli berjudul:
"Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan"
Foto dalam artikel asli juga berbeda dengan postingan. Foto asli menggunakan foto Saiful Mujani, sementara foto dalam postingan sudah diganti dengan Anies Baswedan.
Kesamaan hanya terdapat pada nama penulis dan juga waktu artikel diunggah. Sehingga bisa dipastikan foto dan judul dalam postingan merupakan hasil editan.

Postingan artikel Anies Baswedan menyerukan untuk menggulingkan Presiden Prabowo adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Mentan Amran mengumumkan bantuan dana untuk modal usaha. Penelusuran dengan menggunakan google image ditemukan video klaim tersebut identik dengan kegiatan Mentan saat memberikan keterangan pers di Jakarta, 20 November 2025 seperti yang ditayangkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan hasil ratas terkait perkembangan ketahanan pangan nasional dan sejumlah capaian serta rencana strategis sektor pangan dan peternakan.
"Kami laporkan tentang perkembangan pangan khusus untuk beras, pangan kita khusus beras. Insyaallah, insyaallah tanggal 31 Desember jam 12.00. Kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insyaallah 1 tahun," ujar Amran dalam keterangannya kepada awak media usai ratas.
"Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami di target 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, Alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat," imbuh Amran.
Dalam ratas tersebut, Amran juga melaporkan rencana pembangunan ekosistem peternakan rakyat dari sisi hulu untuk menjaga stabilitas harga pakan, vaksin, dan obat-obatan. Pemerintah ingin memastikan keberlanjutan usaha peternak di seluruh Indonesia.
Tidak ada pernyataan mengenai bantuan dana untuk modal usaha.
Penelusuran juga dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation.
Hasil analisis Hive Moderation mengungkap bahwa 98,7 persen audio dihasilkan oleh AI.  Video mengandung deepfake 28,9 persen.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Mentan Amran mengumumkan bantuan dana untuk modal usaha, tidak benar.