Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa ini merupakan hoaks yang berulang.
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka akun resmi Samsung Indonesia di Facebook dan Instagram, @samsungindonesia yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Di sana tidak terdapat program pembagian 900 ponsel baru seperti dalam postingan.
Penelusuran dilanjutkan dengan membuka website resmi Samsung Indonesia, Samsung.com/id/. Di sana juga tidak terdapat program pembagian ponsel seperti dalam postingan.
Selain itu sangat berbahaya jika kita mengisi atau mengunggah data pribadi dalam website yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini bisa menyebabkan pencurian data atau terjebak dalam pinjaman online ilegal.

Postingan Samsung membagikan 900 ponsel baru dalam rangka ulang tahun ke-55 adalah hoaks.

Berdasarkan hasil penelusuran ANTARA, Presiden Prabowo Subianto memang memberikan kritik terkait para hakim yang menjatuhkan vonis hukuman yang ringan kepada para koruptor dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Bagi Prabowo, vonis ringan koruptor melukai rakyat dan meminta Kejaksaan melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin, untuk mengajukan banding atas vonis yang dianggap terlalu ringan.

"Rakyat itu mengerti, rampok ratusan triliun vonisnya sekian (tahun)," kata Presiden Prabowo dalam acara Musrenbangnas yang dihadiri jajaran petinggi kementerian/lembaga dan kepala daerah.

Meski Prabowo tidak menyebut secara rinci kasus yang mendapatkan vonis ringan itu, ucapannya relevan dengan kasus Harvey Moeis. Vonis ringan Harvey Moeis yang dijatuhkan Hakim Eko Aryanto menuai kontroversi karena tidak sebanding dengan nilai korupsinya yang merugikan negara hingga ratusan triliun.

Berdasarkan penelusura ANTARA, hingga artikel ini terbit tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo terkait pemecatan Hakim Eko Aryanto. Simak berita selengkapnya pada “Presiden kritik hakim yang jatuhkan vonis ringan koruptor”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut Presiden Prabowo memecat hakim Eko Aryanto dan Pelaku Korupsi 300 T Dihukum Mati adalah hoaks.

Berdasarkan hasil penelusuran ANTARA, foto yang diperlihatkan pada unggahan tersebut serupa dengan foto milik ANTARAFOTO yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto (kiri), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) di Pelantikan DPR RI di Jakarta, pada Selasa (1/10/2024) lalu.

Terlihat di unggahan tersbeut bahwa bagian wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disunting dengan wajah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sementara itu diketahui bahwa Setyo Budiyanto resmi menjabat sebagai Ketua KPK setelah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK oleh DPR. Setyo dilantik bersama dengan dilantiknya Wakil Ketua KPK yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono.

Pengangkatan Pimpinan dan Dewas KPK berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan Tahun 2024-2029.

Hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi Presiden Prabowo terkait pengangkatan Ahok sebagai Ketua KPK.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut Prabowo melantik Ahok sebagai ketua KPK adalah hoaks.

Menurut penelusuran ANTARA, Presiden Prabowo Subianto memberikan kritik terkait para hakim yang menjatuhkan vonis hukuman yang ringan kepada para koruptor dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Prabowo menilai vonis ringan koruptor melukai rakyat dan meminta Kejaksaan melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin, untuk mengajukan banding atas vonis yang dianggap terlalu ringan.

"Rakyat itu mengerti, rampok ratusan triliun vonisnya sekian (tahun)," kata Presiden pada acara Musrenbangnas yang dihadiri jajaran petinggi kementerian/lembaga dan kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyebut secara rinci kasus yang mendapatkan vonis ringan itu. Akan tetapi vonis ringan Harvey Moeis yang dijatuhkan Hakim Eko Aryanto menuai kontroversi karena tidak sebanding dengan nilai korupsinya yang merugikan negara hingga ratusan triliun.

Hingga artikel ini ditulis, ANTARA tidak menemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo terkait pemecatan Hakim Eko Aryanto. Simak berita selengkapnya pada “Presiden kritik hakim yang jatuhkan vonis ringan koruptor”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Majelis hakim telah menyatakan Harvey Moeis dan terdakwa lain merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Eko Aryanto pada Senin (23/12/2024), Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp210 miliar.

Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 12 tahun penjara. Majelis hakim menganggap tuntutan tersebut terlalu berat dibandingkan kesalahan terdakwa berdasarkan kronologi kasus.

Klaim : Presiden Prabowo pecat Eko Aryanto, Hakim dibalik vonis 6,5 tahun Harvey Moeis

Rating : Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025