Tirto mengunjungi situs media CNN Indonesia, yang namanya dicatut dalam klaim unggahan tersebut. Kami memasukkan kata kunci judul artikel klaim tersebut dalam kolom pencarian berita. Hasilnya, kami tidak menemukan artikel yang memberitakan bahwa Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk pembangunan IKN dalam bentuk THR.

Kami juga memasukan kata kunci judul berita tersebut di Google, “CNN Indonesia Budi Arie: Dana Haji yang dipakai pemerintah tidak sengaja untuk IKN mencapai 700 Triliun dikembalikan dalam bentuk THR”. Hasilnya, kami kembali tidak menemukan artikel dengan judul berita tersebut.

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasilnya, kami menemukan artikel dari CNN Indonesia yang identik dengan klaim unggahan namun dengan judul berita yang berbeda. Artikel itu berjudul "210 Ribu Orang Bakal Dilatih Kelola Koperasi Desa Merah Putih".

Terdapat sejumlah kesamaan antara artikel itu dengan artikel yang disertakan dalam klaim unggahan, yaitu dari thumbnail foto berita yang digunakan, serta tanggal dan jam publikasi artikel.

Artikel asli memberitakan pernyataan Budi Arie yang menyebut sebanyak 210 ribu orang bakal mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Projo tersebut menegaskan program itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi petani dan warga desa dari sistem ekonomi yang tidak adil.

"Pak Prabowo ini memang hatinya untuk koperasi dan rakyat. Karena itulah ide pembentukan kopdes yang dicanangkan oleh beliau dan diperintahkan kepada saya ini," ujar Budi Arie dalam acara Buka Puasa Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025), seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.

Artikel berita yang berseliweran, berjudul, "Budi Arie: Dana Haji yang dipakai pemerintah tidak sengaja untuk IKN mencapai 700 Triliun dikembalikan dalam bentuk THR", kemungkinan besar merupakan hasil suntingan.

Kami tidak menemukan adanya artikel berita dengan judul serupa yang diunggah CNN Indonesia dan sejumlah media kredibel lain. Senada, berdasarkan hasil penelusuran di Google, kami juga tidak menemukan adanya satupun pernyataaan Budi Arie yang menyebutkan akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk IKN bakal dikembalikan dalam bentuk THR.

Pada tahun 2022 lalu, pemerintah sendiri telah menegaskan bahwa tidak menggunakan dana haji untuk kepentingan lain, termasuk sebagai biaya pembangunan IKN. Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama kala itu Yaqut Cholil Qoumas.

"Saya ingin menegaskan bahwa tidak benar kalau ada hoaks yang mengatakan bahwa dana Haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu termasuk keperluan untuk membangun IKN. Itu sama sekali tidak benar," tegas Yaqut dalam keterangan usai rapat terbatas pelaksanaan haji di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022).

Belum lama ini, Tirto juga telah melakukan pemeriksaan fakta terhadap klaim palsu serupa yang menyebut Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menyebut pemerintah tidak sengaja memakai dana haji jadi tidak berdosa. Klaim tersebut juga menampilkan artikel berita serupa yang menyertakan logo CNN Indonesia.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan tangkapan layar berita dari CNN Indonesia yang menyebut Menteri Koperasi Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk pembangunan IKN dalam bentuk THR bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Meski tangkapan layar tersebut benar dari artikel CNN Indonesia, namun judulnya telah disunting sehingga tak sesuai dengan artikel aslinya. Judul asli tangkapan layar berita tersebut adalah "210 Ribu Orang Bakal Dilatih Kelola Koperasi Desa Merah Putih".

Selain itu, menurut hasil penelusuran di mesin pencarian dan pencarian di indeks direktori CNN Indonesia, tidak ada satupun pernyataan Budi Arie, yang menyebutkan akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk IKN, bakal dikembalikan dalam bentuk THR.

Klip yang beredar bersumber dari video yang diunggah kanal YouTube Kompas.com, pada 9 Juni 2024.

Video itu hanya menjelaskan keterlibatan keluarga Jokowi dalam jajaran pejabat PT Pertamina.

Joko Priyambodo tercatat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Pertamina Patra Logistik.

Sementara Bagaskara Ikhlasulla Arif menjabat sebagai Manager Non-Government Relations PT Pertamina (Persero) sejak Maret 2024.

Sejauh ini belum ada bukti yang menguatkan atau menyatakan bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi di PT Pertamina.

Belakangan, PT Pertamina menjadi sorotan karena kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Dikutip dari Kompas.com, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus tersebut, yakni:

Hingga Jumat (21/3/2025), belum ada nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

Narasi mengenai keluarga Jokowi terlibat korupsi di PT Pertamina belum terbukti kebenarannya.

Keluarga Jokowi, yakni Bagaskara Ikhlasulla Arif dan Joko Priyambodo memang memiliki jabatan di PT Pertamina.

Namun dari daftar tersangka yang ditetapkan Kejagung atas kasus tata kelola minyak mentah, tidak ada nama keduanya.

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bansos PKH Ramadhan Rp 1,5 juta tersebut mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram untuk mendapatkan bansos.

Tautan yang beredar di Facebook kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Sebab, penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pemerintah menargetkan pencairan bansos triwulan I-2025 rampung sebelum Ramadhan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, untuk saat ini penyaluran bansos ini masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah baru akan mulai memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih dalam tahap validasi untuk penyaluran pada triwulan II-2025.

"Jadi untuk triwulan II-2025 nanti baru kami menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS," kata Gus Ipul dalam siaran pers, 19 Februari 2025.

Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di DTKS. Status penerima bansos dapat dicek di situs DTKS melalui tautan https://cekbansos.kemensos.go.id/.

DTKS adalah data induk yang berfungsi sebagai acuan lembaga-lembaga untuk memberikan bantuan sosial, seperti PKH, sembako, PBI JK, dan sebagainya.

Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor desa/kelurahan, atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di ponsel Android.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk pendaftaran bansos PKH Ramadhan adalah hoaks. 

Tautan itu kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Sebab, penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram.

Tim cek fakta Antara menggunakan Google Image Reverse untuk mengkonfirmasi video tersebut. Hasilnya, video serupa ditemukan di YouTube KompasTV Palembang yang berjudul “Diduga Korupsi Perizinan Kebun Sawit, Mantan Kades Musi Rawas Ditahan Kejati Sumsel”.

Sesuai keterangannya, pria berompi tahanan itu adalah BA, anggota DPRD Musi Rawas yang menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan kebun sawit. Ia diduga merugikan negara hingga Rp61,3 miliar.