Untuk mengecek narasi ini, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Lewat unggahan Instagram-nya, Jumat (7/2/2025), Kementerian ATR/BPN rupanya sudah menegaskan bahwa informasi dalam video berseliweran tidak benar. Pihaknya menyatakan, sertifikat lama dengan sampul hijau masih berlaku dan tidak akan ditarik.

“Selama kamu tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, maka sertifikat lama (hijau) milikmu tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik,” begitu bunyi pernyataannya.

A post shared by Kementerian ATR/BPN (@kementerian.atrbpn)

Lebih jauh, Kementerian ATR/BPN mengatakan, jika masyarakat mengajukan layanan pemeliharaan data pertanahan, seperti balik nama, roya, dan pemecahan, maka pada proses ini sertifikat lama secara otomatis akan berganti ke sertifikat elektronik.

Meski demikian, negara tidak akan merampas tanah, bangunan, dan barang berharga masyarakat hanya karena tidak mengubah sertifikat menjadi elektronik.

“Halo #SobATRBPN, perhatian! Aset kamu tidak akan diambil oleh negara!! Hati-hati ya terhadap informasi yang tidak valid seperti pada slide pertama, Sob!,” tulis akun Instagram @kementerian.atrbpn.

Kementerian ATR/BPN memang sebelumnya sempat menyatakan soal target keseluruhan sertifikat tanah bisa berganti ke sertifikat elektronik pada 2026. Namun demikian, tidak ada sumber resmi maupun berita kredibel yang mengonfirmasi klaim sertifikat tanah dalam bentuk kertas tidak lagi berlaku.

Seperti dilaporkan Detik, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi mengatakan, saat ini program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menghasilkan hampir 100 juta sertifikat.

"Kalau bisa kita tingkatkan kualitasnya dan selebihnya kita lakukan alih media. Jadi perkiraan kita sekitar tahun 2026 kita sudah bisa alih media semua dan kita bisa melaksanakan layanan elektronik secara masif," kata Asnaedi, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Program digitalisasi dokumen pertanahan melalui penerapan Sertifikat Tanah Elektronik ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dalam pasal 2 ayat 4 disebutkan, pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh menteri.

Narasi yang beredar juga sudah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim sertifikat tanah dalam bentuk kertas tidak lagi berlaku dan aset warga akan jadi milik negara jika sertifikat tanah tidak segera diubah ke bentuk elektronik, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Kementerian ATR/BPN sudah menegaskan kalau informasi dalam video yang berseliweran tidak benar. Pihaknya menyatakan, sertifikat lama dengan sampul hijau masih berlaku dan tidak akan ditarik.

Meski program digitalisasi dokumen pertanahan melalui penerapan Sertifikat Tanah Elektronik ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, tidak ada ketentuan yang menyebut bahwa aset warga bakal dialihkan menjadi milik negara jika tidak segera diubah ke bentuk elektronik.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan tersebut tidak terhubung dengan laman resmi Kementerian Kesehatan. Tautan dalam unggahan tersebut meminta data diri seperti nomor telepon dan nomor KTP.

Masyarakat diharapkan untuk waspada dan berhati-hati karena kemungkinan tautan tersebut adalah modus phising atau pencurian data.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dilansir dari laman Kemenkes, berikut tiga cara pendaftaran yang bisa dilakukan masyarakat:

1. Melalui aplikasi Satu Sehat Mobile – Masyarakat dapat mengetahui jadwal dan lokasi Puskesmas untuk cek kesehatan gratis.

2. Melalui chatbot WhatsApp di nomor 081110500567 – Chatbot ini akan memandu masyarakat dalam proses pendaftaran dengan cara yang mudah dan praktis.

3. Datang langsung ke Puskesmas terdekat – Bagi masyarakat di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses internet, cukup membawa KTP atau KK, dan petugas Puskesmas akan membantu proses pendaftaran.

Klaim: Tautan pendaftaran Cek Kesehatan Gratis dari pemerintah

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso memastikan informasi soal lowongan kerja PT Pertamina Training and Consulting tersebut adalah hoaks.

Menurut Fadjar, lowongan kerja  PT Pertamina Training and Consulting bisa dilihat di laman https://recruitment.pertamina-ptc.com/guest/joblist. 

"Iya ini hoaks. Pertamina Training and Consulting merupakan anak usaha Pertamina,"kata Fadjar kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2025). 

Fadjar mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap unggahan lowongan kerja mengatasnamakan Pertamina yang beredar di media sosial.

Dia menduga bahwa unggahan itu mengarah pada penipuan. 

"Informasi lowongan resmi hanya melalui website dan media sosial resmi Pertamina," ucap Fadjar. 

Tim Cek Fakta Kompas.com mencari informasi lebih lanjut dengan menelusuri visual tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video yang sama telah diunggah akun TikTok @batamnews pada 5 Desember 2021 dengan judul "Detik-detik Kepanikan Warga saat Gunung Semeru Meletus".

Dengan demikian, video itu memperlihatkan peristiwa yang terjadi pada 2021 dan bukan gambar aktual yang baru saja terjadi.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, erupsi pada 4 Desember 2021 pukul 02.46 WIB.

Tercatat 51 orang meninggal, 169 luka-luka dan 22 orang hilang akibat letusan Gunung Semeru pada 2021.

Video yang dinarasikan kepulan asap sebelum gunung berapi perlu diberi konteks tambahan agar tidak menimbulkan misinformasi.

Video tersebut adalah erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, pada Desember 2021, bukan peristiwa pada Februari 2025.