Disadur dari artikel Periksa Fakta tirto.id.

Tidak ada bukti atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim “Partai Golkar mendukung pemakzulan Gibran”.

Video hanya menampilkan cuplikan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham. Ia memang menanggapi isu pemakzulan Gibran, tetapi tidak ada pernyataan dari Idrus yang menyatakan Partai Golkar mendukung keputusan MPR soal pemakzulan Gibran.

Menteri Sosial itu justru meyakini Prabowo akan memberi respons terhadap usulan Forum Purnawirawan TNI tersebut dengan pendekatan yang merangkul dan menyatukan.

Video asli berasal dari unggahan kanal YouTube SINDONews “Idrus Marham soal Surat Purnawirawan: Presiden Bukan Mengacaukan, tapi Menghargai | Sindo Flash” yang tayang April 2025.

Tidak ada keterangan resmi dari MPR mengenai proses atau rencana pemakzulan Gibran.

Perlu diketahui, Pasal 7A UUD 1945 menyatakan:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Lebih lanjut, Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa:

“Usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.”

Sebagai informasi, isu pemakzulan Gibran mencuat sejak Kamis (17/4/2025), ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar pertemuan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam forum itu, delapan tuntutan disampaikan, salah satunya adalah usulan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden.

Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap menyalahi hukum acara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Unggahan berisi klaim “Golkar dukung pemakzulan Gibran” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) kemensos.go.id.

Tautan mengarah ke laman pengisian formulir nama lengkap dan nomor telepon, setelah itu pendaftar diminta memasukkan kode OTP yang muncul di aplikasi Telegram.

Menukil informasi dari Instagram resmi Kemensos, “kemensosri”, Bansos Go Digital merupakan upaya transformasi digital agar bantuan semakin akurat, adil, dan tepat sasaran.

TurnBackHoax sebelumnya pernah membantah tautan yang diklaim merupakan pendaftaran bansos lewat artikel “[PENIPUAN] Tautan Daftar ‘Bansos PKH, BPNT, dan BLT Miskin Ekstrem’” yang tayang Maret 2025.

Penerima bansos merupakan masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru yang dimiliki pemerintah.

Dilansir dari detik.com, pendaftaran DTKS secara daring dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos”. Untuk pendaftaran luring secara mandiri, sebagaimana dikutip dari indonesiabaik.id, dilakukan dengan datang langsung ke kantor desa/kelurahan setempat, selanjutnya akan ada musyawarah di tingkat desa/kelurahan untuk membahas kondisi kelayakan pendaftar sebagai calon penerima bansos.

Unggahan berisi tautan pendaftaran “Bansos Go Digital Kemensos” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek nomor WhatsApp yang dicantumkan pada unggahan Facebook tersebut menggunakan aplikasi Getcontact.

Setelah diperiksa, nomor itu tidak ditemukan dalam database Getcontact dan tidak terkait dengan pemerintah atau kerajaan Brunei.

Namun, nomor itu dapat dipastikan bukan nomor telepon Brunei Darussalam.

Sebab, kode telepon Brunei Darussalam adalah +673. Sementara nomor yang dicantumkan pada unggahan tersebut menggunakan kode Indonesia, +62.

Kemudian, Kompas.com mengecek situs Kedutaan Besar Brunei Darussalam di Indonesia. Namun, tidak ditemukan informasi bantuan dana Rp 150 juta untuk warga Indonesia.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi adanya bantuan dana Rp 150 juta mengatasnamakan Kerajaan Brunei yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Nomor WA yang dicantumkan tidak terkait dengan pemerintah atau kerajaan Brunei. Informasi bantuan itu juga tidak ditemukan di situs Kedubes Brunei di Indonesia.

Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube ini. Klip tersebut bisa dilihat pada menit 8:45.

Judul video adalah "Pakistani And Chinese Soldiers Dancing Together"(Tentara Pakistan dan China menari bersama).

Video itu telah diunggah pada 26 Oktober 2018, jauh sebelum Pakistan dan India saling serang pada 2025. 

Dikutip dari BBC, konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi pada 2025 dimulai pada tanggal 7 Mei setelah India melancarkan serangan rudal ke wilayah Pakistan.

Serangan itu disebut merupakan respons atas penembakan terhadap 25 warga India dan 1 warga Nepal pada 22 April 2025 di wilayah Kashmir yang dikelola India.

Setelah saling serang, kedua negara kemudian menyepakati gencatan senjata pada 10 Mei 2025.

Video yang diklaim menampilkan tentara Pakistan dan China tengah merayakan kemenangan dibagikan dengan narasi keliru. Informasinya salah dan perlu diluruskan.

Faktanya, video itu telah diunggah pada 2018, sebelum konflik India dan Pakistan memanas pada Mei 2025.