Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut menggunakan logo Kemensos sebagai foto profil dan memiliki 10 ribu pengikut. Ditemukan bahwa akun tersebut beberapa kali mengunggah informasi terkait bantuan budidaya ikan yang diklaim berasal dari pemerintah melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut merupakan akun tidak resmi milik pemerintah maupun Kemensos,

Adapun akun Facebook resmi milik Kemensos bernama “Kementerian Sosial RI” dengan 344 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kami justru diarahkan pada laman Liputan6, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui akun Instagram resminya yakni @budidayakkp, minta masyarakat waspada terhadap penipuan dan hoaks yang mengatasnamakan pihaknya.

“Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi, seperti media sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Tetap waspada, jangan sampai tertipu ya,” begitu tulis Ditjen Budidaya KKP yang dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan budidaya ikan air tawar yang dicantumkan pada bio profil akun https://pendaftaran-terbuka02.xrem.pro. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Pendaftaran Umum Republik Indonesia” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan keterangan bahwa laman pendaftaran dilindungi oleh hak cipta dan semua hak dilindungi.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan budidaya ikan air tawar tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain terbuka02.xrem.pro, dibuat pada 2 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Dengan demikian, tautan yang beredar bukanlah tautan resmi dan berpotensi penipuan.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 81 Tahun 2025, pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar tidak dilakukan melalui link online, melainkan pengajuan proposal resmi kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi. Bantuan biasanya ditujukan bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang terdaftar. Dengan demikian tautan yang mengklaim untuk pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar adalah tidak benar.

Penyaluran bantuan sarana berupa bantuan benih ikan diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kelompok Masyarakat;Kelompok Masyarakat Hukum Adat;Lembaga Swadaya Masyarakat;Lembaga Pendidikan; danLembaga Keagamaan.

memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dansalah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

kkp.go.id.

Baca juga:Dinas Peternakan Sumatra Selatan Ajukan 500 Ribu Vaksin PMK

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar PPPK bantuan budidaya ikan air tawar bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar tidak dilakukan melalui link online, melainkan pengajuan proposal resmi kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kami justru diarahkan pada laman Tempo yang menyatakan bahwa bukan Kedutaan Besar Korea Utara yang terkena serangan, melainkan Kedutaan Besar Korea Selatan yang lokasinya berdekatan dengan titik ledakan rudal Israel. Narasi yang mengatakan rudal Israel tanpa sengaja menyasar Kedubes Korea Utara di Teheran adalah hoaks.

Menurut Snopes, peta lokasi tersebut dirilis guna membuktikan posisi Kedutaan Besar Korea Utara tidak berada di sekitar area pengeboman Israel dan Amerika Serikat di Teheran. Ledakan tersebut terjadi di dekat gedung Kedutaan Besar Korea Selatan di Teheran pada 10 Maret 2026, bukan menyasar kantor perwakilan Korea Utara. Insiden ini pecah di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran yang terjadi sejak 28 Februari lalu.

Lebih lanjut, Tirto mengamati gambar pada video tersebut. Gambar terlihat tidak proporsional dan tidak nyata. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Tirto menduga konten suara dibuat oleh akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan Hive Moderation. Berdasarkan hasil pengecekan, probabilitas penggunaan AI pada gambar tersebut terdeteksi tinggi, yakni 99,9 persen, yang mengindikasikan bahwa suara dalam konten tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa, bukan gambar asli Netanyahu dan Kim Jong Un.

Dalam laporan FN News dan sejumlah media Korea, foto ledakan tersebut berasal dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, menegaskan pada 17 Maret 2026 bahwa negaranya bukan musuh Iran. Menurut Cho, kedutaan mereka adalah salah satu kantor diplomatik asing yang masih bertahan di Teheran.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rudal Israel secara tidak sengaja menghantam gedung kedutaan Korea Utara di Teheran adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Baca juga:Update Perang Iran-AS: Trump Umumkan Perpanjang Gencatan Senjata

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa rudal Israel secara tidak sengaja menghantam gedung Kedutaan Korea Utara di Teheran adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Gambar yang digunakan di dalam video bukan merupakan gambar asli, melainkan dibuat menggunakan AI.

Foto ledakan tersebut berasal dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Ledakan tersebut terjadi di dekat gedung Kedutaan Besar Korea Selatan di Teheran pada 10 Maret 2026, bukan menyasar kantor perwakilan Korea Utara.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut menggunakan logo Kemensos sebagai foto profil dan memiliki 10 ribu pengikut. Ditemukan bahwa akun tersebut beberapa kali mengunggah informasi terkait bantuan budidaya ikan yang diklaim berasal dari pemerintah melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut merupakan akun tidak resmi milik pemerintah maupun Kemensos,

Adapun akun Facebook resmi milik Kemensos bernama “Kementerian Sosial RI” dengan 344 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kami justru diarahkan pada laman Liputan6, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui akun Instagram resminya yakni @budidayakkp, minta masyarakat waspada terhadap penipuan dan hoaks yang mengatasnamakan pihaknya.

“Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal resmi, seperti media sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Tetap waspada, jangan sampai tertipu ya,” begitu tulis Ditjen Budidaya KKP yang dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan budidaya ikan air tawar yang dicantumkan pada bio profil akun https://pendaftaran-terbuka02.xrem.pro. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Pendaftaran Umum Republik Indonesia” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan keterangan bahwa laman pendaftaran dilindungi oleh hak cipta dan semua hak dilindungi.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan budidaya ikan air tawar tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain terbuka02.xrem.pro, dibuat pada 2 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Dengan demikian, tautan yang beredar bukanlah tautan resmi dan berpotensi penipuan.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 81 Tahun 2025, pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar tidak dilakukan melalui link online, melainkan pengajuan proposal resmi kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi. Bantuan biasanya ditujukan bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang terdaftar. Dengan demikian tautan yang mengklaim untuk pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar adalah tidak benar.

Penyaluran bantuan sarana berupa bantuan benih ikan diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kelompok Masyarakat;Kelompok Masyarakat Hukum Adat;Lembaga Swadaya Masyarakat;Lembaga Pendidikan; danLembaga Keagamaan.

memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dansalah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

kkp.go.id.

Baca juga:Dinas Peternakan Sumatra Selatan Ajukan 500 Ribu Vaksin PMK

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar PPPK bantuan budidaya ikan air tawar bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar tidak dilakukan melalui link online, melainkan pengajuan proposal resmi kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli.

Hasil penelusuran mengarah pada laman BBC yang menampilkan foto serupa dengan video yang beredar. Gambar tersebut memperlihatkan Yealdi memegang sertifikat hak milik atas tanahnya di Setia Mekar, Kabupaten Bekasi. Sertifikat itu keluar pada 15 Mei 2015.

Sebagai informasi, Yealdi adalah satu dari puluhan orang yang terkena dampak eksekusi lahan di Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun luas lahan yang disita mencapai 36.030 meter persegi.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Yealdi yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 98,4 persen sebagai video hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat gratis tanah 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun bousfth.it.com/daftar3. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif.

Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat tanah gratis pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun BPN. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain bousfth.it.com, dibuat pada 27 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan.

Melansir laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, melalui program PTSL, Kementerian ATR/BPN memudahkan seluruh masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah yang sah tanpa ribet dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Prosesnya pun lebih cepat dan transparan, memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Tanah yang terdaftar dengan sertifikat resmi akan melindungi hak masyarakat dari potensi sengketa dan masalah hukum lainnya.

Pemutihan sertifikat tanah umumnya dilakukan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau Prona yang diselenggarakan BPN untuk melegalkan tanah belum bersertifikat. Prosedurnya meliputi: menyiapkan dokumen (KTP, KK, surat riwayat tanah), pengajuan ke kantor desa/BPN, pengukuran tanah, hingga penerbitan sertifikat resmi.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa BPN membuka pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan.

Baca juga:BPN Tegaskan Lahan Tanah Abang yang Diklaim Hercules Milik KAI

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar PPPK pemutihan sertifikat tanah tanah gratis 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik BPN dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.