Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran haji gratis untuk 100 orang beruntung, penelusuran mengarah pada akun Instagram resmi Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag RI @penais.kemenag menyatakan, Kementerian Agama RI tidak pernak membuka pendaftaran haji gratis dengan persyaratan tertentu.
Jika ada pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agama untuk percepatan keberangkatan haji gratis harap berhati-hati. Dan jika ada kerugian yang terjadi segara laporkan kepada pihak berwajib.
Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"Beredar hoaks tentang pemberangkatan haji gratis di berbagai kanal media sosial yang mengatasnamakan Direktorat Penerangan Agama Islam. Kemenag RI tidak pernah membuka pendaftaran Haji gratis dengan syarat tertentu. Jika menemukan informasi serupa, abaikan dan laporkan.
Pastikan selalu mendapatkan informasi resmi hanya melalui kanal Kemenag RI dan Informasi Haji.
#waspadahoaks #haji2025 #informasihaji #sahabatpenais #bimasislam #kemenagri".Sumber:https://www.instagram.com/p/DFW1rRPzuHh/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a61b8884-9720-4274-9af8-f019e18eb585

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran haji gratis untuk 100 orang beruntung tidak benar.
Kementerian Agama RI tidak pernak membuka pendaftaran haji gratis dengan persyaratan tertentu.
 

Melansir dari Cek Fakta Liputan6.com, telah dilakukan penelusuran dengan membuka tautan yang disertakan dalam postingan. Tautan itu mengarah pada sebuah laman yang mencurigakan.

Di laman tersebut, pengguna diinstruksikan untuk memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor yang digunakan di aplikasi Telegram. Ini dapat diwaspadai sebagai pencurian data atau juga terhubung dengan pinjaman online ilegal.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, didapat pula penjelasan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ditegaskan bahwa bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak ada biaya sama sekali.

"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak manapun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan ataupun menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," ujarnya seperti dikutip dari laman Infopublik.

Diketahui dari laman Medcom.id dalam artikel berjudul "Mau Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah? Ini Syaratnya" yang tayang pada 23 September 2020, pendaftaran program ini tidak dilakukan melalui website tertentu.

Pendaftaran dilakukan lewat Pemerintah Daerah dengan mengajukan permohonan ke Kepala Desa yang nantinya akan dikoordinir oleh Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Selanjutnya dapat mengusulkan lokasi penerima Program BSPS kepada Kementerian PUPR dan akan diverifikasi secara berjenjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa postingan pendaftaran untuk program bantuan bedah rumah jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 adalah hoaks.

Tim Cek Fakta Suara.com menggunakan kata kunci “utang pemerintah 12 ribu triliun”, untuk melakukan penelusuran di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah pemberitaan dari media massa nasional yang mengulas utang pemerintah.

Melansir artikel dari Tempo yang tayang pada Senin (23/12/2024) berjudul “Menjelang Akhir Tahun 2024, Utang Pemerintah Tembus Rp 8.680,13 Triliun” diketahui bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan posisi utang pemerintah per November 2024 yang mencapai Rp8.680,13 triliun.

Jumlah itu tercatat dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dirilis Kementerian Keuangan secara bulanan dengan tajuk APBN Kinerja dan Fakta (KiTA).

Ketika video Youtube tersebut diamati secara keseluruhan, ditemukan bahwa klaim mengenai data utang negara sejumlah Rp12 ribu triliun lebih merupakan narasi yang tidak lengkap.

Pada bagian awal video tersebut diperlihatkan sosok Awalil Rizky (ahli fiskal dari Bright Institute) yang memperkirakan utang pemerintah Indonesia menembus lebih dari Rp12 ribu triliun.

Ia menilai, instrumen utang dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang belum dibayarkan oleh pemerintah harus tetap dipandang sebagai utang.

Awalil juga menjelaskan bahwa nominal instrumen utang itu dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diterbitkan setiap akhir tahun oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan klaim “pemerintah sembunyikan data utang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Haaland akan perkuat Timnas Indonesia” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan pemberitaan atau sumber resmi yang membenarkan klaim “Erling Haaland bakal perkuat Timnas Indonesia”.
TurnBackHoax kemudian memasukkan “Meski Erling Haaland lahir di Norwegia dan memiliki darah Norwegia yang kental. Ia memiliki hubungan keluarga yang cukup dengan dengan Indonesia” ke mesin pencari Google. Kalimat tersebut diambil dari narasi dalam video di menit ke-2. Pencarian teratas mengarah ke artikel kumparan.com “Silsilah Keluarga Erling Haaland: Ayah Eks Man City, Ibu Juara Heptathlon”.
Dalam artikel yang tayang April 2022 itu tidak ditemukan pernyataan tentang Haaland berdarah Indonesia. Pemain bola itu lahir di Inggris dan besar di Norwegia bersama keluarganya.
Dilansir dari pedoman FIFA “Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams”, salah satu syarat naturalisasi untuk memperkuat tim nasional lain adalah memiliki garis keturunan sesuai negara tujuan.
Turnbackhoax lalu menelusuri gambar yang memperlihatkan “Erick Thohir bersama Haaland” menggunakan reverse image search. Hasilnya, ditemukan unggahan foto di akun Instagram pribadi Menteri Hukum Supratman “supratman08” pada September 2024.
Konteks asli foto adalah momen Erick Thohir memberi dukungan kepada Kementerian Hukum terkait program naturalisasi. Kreator konten unggahan kanal YouTube “Sport Starting” menyunting wajah Supratman, digantikan dengan potret Haaland.

Unggahan berisi narasi “Erling Haaland bakal perkuat Timnas Indonesia” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).