Dalam penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), tidak ditemukan artikel saat menelusuri menggunakan mesin pencarian dengan kata kunci ”buaya masuk rumah di Bekasi”.



Yag ada justri beberapa artikel bantahan dari klaim tersebut. Salah satunya diterbitkan suara.com, di mana Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi memastikan video buaya masuk ke rumah warga itu hoaks.



Tim kemudian kelakukan penelusuran lebih lanjut dari video yang beredar itu. Ternyata, video itu merupakan unggahan ulang dari banjir di Bogor pada 2022.



Saat itu, akun TikTok bernama ”setabayuangga1” memvideo buaya peliharaannya yang berenang di genangan banjir. Pemilik akun itu juga mengunggah beberapa video saat bersama buaya peliharaannya itu.



Untuk melihat video aslinya bisa klik di tautan berikut ini.



Sementara video hasil penelusuran dapat klik tautan ini.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, video dengan narasi buaya masuk rumah saat Banjir Bekasi merupakan konten disinformasi dengan jenis misleading content atau konten menyesatkan.



Sebab, tak ada artikel yang membenarkan narasi itu. Yang ada, yakni artikel bantahan adanya buaya masuk rumah saat Banjir Bekasi.

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri kebenaran informasi yang menarasikan Pendaftaran Haji Gratis 2025 itu dengan membuka akun Instagram resmi @informasihaji.



Dalam unggahannya, akun resmi milik Kemenag RI itu menyatakan Kemenag RI tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan persyaratan tertentu.



”Kemenag RI tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan persyaratan tertentu,” tulis akun tersebut.



Kemenag RI juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati pada pihak yang mengatasnamakan Kemenag Ri untuk percepatan keberangkatan haji gratis.



”Jika ada pihak yang mengatasnamakan Kemenag RI untuk percepatan keberangkatan haji gratis harap berhati-hati. Dan jika ada kerugian yang terjadi segera laporkan kepada pihak berwajib,” tulis akun tersebut.



Unggahan terkait pernyataan dari Kemenag RI dapat diklik di tautan ini.



Di laman resmi Kemenag RI juga tidak ditemukan informasi adanya pendaftaran haji gratis yang diselenggarakan pemerintah.



Kesimpulan...

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, informasi yang menarasikan adanya pendaftaran haji gratis merupakan disinformasi dengan kategori fabricated content atau konten palsu.

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menyaksikan video dinarasikan ”Presiden memecat seluruh pimpinan KPK karena gagal penjarakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto”.



Hasilnya di keseluruhan video tidak menyinggung soal pemecatan seluruh pimpinan KPK karena gagal memenjarakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.



Dalam video, narator juga memutar video milik Kompas TV berjudul ”Full keterangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto Penuhi Pemeriksaan KPK soal tersangka Harus Masiku.”



Di video itu juga tak ada narasi tentang seluruh pimpinan KPK dipecat karena gagal penjarakan Hasto.



Video yang beredar justru menarasikan Hasto siap untuk memenuhi panggilan KPK dan narator juga menjelaskan Jubir KPK Tessa Mahardika yang sempat menyatakan segera menahan Hasto.



Dalam penelusuran di mesin pencarian Google dengan kata kunci ”Seluruh Pimpinan KPK Dipecat”. Hasilnya tidak ditemukan artikel maupun informasi yang menguatkan kebenaran narasi itu.

Ada satu artikel dari Tempo.co yang memberitakan soal ”Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu”. Namun, berita itu tayang 1 Oktober 2024 jauh sebelum Hasto ditangkap.



Ketika ditelusuri kembali dengan kata kunci “Kenapa Hasto belum ditahan KPK?”, didapati hasil berupa artikel dari detik.com berjudul “KPK soal Hasto Belum Ditahan: Masih Banyak Saksi yang Dimintai Keterangan”.



Dalam artikel yang terbit pada Jumat (17/1/2025), termuat informasi bahwa KPK masih perlu memeriksa beberapa saksi terhadap perkara Hasto yang masih diproses oleh tim penyidik.





Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, unggahan dengan narasi ”gagal penjarakan Hasto, dewas dan pimpinan KPK dipecat Presiden” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Dalam penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com menemukan artikel yang diterbitkan Tempo.co yang berisi klarifikasi dari narasi tersebut.



Dalam laporan Tempo.co, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumut Juliadi Zurdani Harahap mengatakan video yang beredar tidaklah benar.



Juliadi juga membantah ada larangan kegiatan pengajian maupun membaca Alquran sebagaimana dinarasikan dalam video yang beredar itu.



”Video yang mengklaim demikian (pelarangan pengajian) itu tidak benar. Pemprov Sumut tidak pernah melarang masyarakat melakukan kegiatan di masjid Gubernur,” kata Juliadi Zurdani Harahap, Sabtu (11/1/2025), seperti dikutip Kamis (23/1/2025).



Juliadi menegaskan, Pemprov Sumut senantiasa mendukung penuh kegiatan keagamaan termasuk pengajian.



Pemprov Sumut tidak mungkin melarang kegiatan yang penuh dengan ikatan silaturahmi umat beragama dan meningkatkan keimanan tersebut.



”Tidak mungkin kami melarang, Pemprov Sumut mendukung penuh kegiatan keagamaan, banyak kegiatan yang kami fasilitasi juga, jadi video tersebut tidak benar,” ujarnya.



Kesimpulan...

Berdasarkan penelusuran itu, unggahan berisi informasi ”larangan baca Al-Qur’an di Masjid Kompleks Dinas Gubernur Sumatra Utara” adalah disinformasi dalam jenis konten yang menyesatkan (misleading content).



Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumut Juliadi Zurdani Harahap mengatakan video yang beredar tidaklah benar. Juliadi juga membantah ada larangan kegiatan pengajian maupun membaca Alquran sebagaimana dinarasikan dalam video yang beredar itu.