Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menonton video berdurasi 2 menit 54 detik itu dari awal hingga akhir. Video berisi penjelasan narator mengenai sejumlah problema di dalam institusi Kepolisian RI.

Narator juga menyampaikan beberapa opini masyarakat yang meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas terhadap pihak Kepolisian. Namun, hingga akhir video tidak ada pembahasan yang membenarkan Prabowo mencopot Listyo Sigit dari kursi Kapolri. Melansir laman resmi polri.go.id, Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri.

Selain itu gambar thumbnail yang digunakan juga telah dimanipulasi, faktanya gambar tersebut adalah momen ketika Listyo Sigit dilantik Jokowi pada tahun 2021 yang lalu. Gambar serupa juga digunakan dalam artikel Antara.

Unggahan dengan narasi “Prabowo memecat Listyo Sigit” adalah konten yang dimanipulasi (manipulated content).

Tirto mencoba mencermati isi unggahan yang ada di media sosial. Kebanyakan mengarahkan tautan situs lain, baik di akhir unggahan maupun di tautan bio profil akun tersebut.

Kami mencoba mengakses tautan-tautan ini. Kami diarahkan ke situs lain, yang menampilkan formulir yang meminta data pribadi pengisinya; mulai dari nama sesuai e-KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga nomor telepon.

Model format situs formulir seperti ini sudah banyak beredar dan berpotensi merupakan modus pencurian data lewat skema phising.

Tirto juga melakukan pemindaian situs menggunakan perangkat URLScan.io. Hasil pemindaian menunjukkan, setidaknya dua situs yang tercantum dalam unggahan tidak terkait dengan situs BGN. Bahkan salah satu situs berbentuk formulir tersebut masuk kategori situs berbahaya (malicious).

Kemudian, kami juga melakukan penelusuran ke situs resmi BGN (https://www.bgn.go.id/). Hasilnya, tidak ditemukan adanya informasi soal relawan ataupun lowongan pekerjaan seperti klaim yang tersebar di media sosial.

Pada Selasa (24/12/2024), BGN justru sempat membuat pernyataan yang menyebut soal penipuan yang mengatasnamakan BGN.

"Badan Gizi Nasional tidak pernah meminta biaya atau donasi dalam bentuk apa pun terkait program-program kami. ⁠Petugas resmi Badan Gizi Nasional selalu dilengkapi dengan dokumen tugas yang dapat diverifikasi. ⁠Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang mencemarkan nama baik lembaga ini,” begitu bunyi pesan dalam pernyataan resmi tersebut.

BGN juga dalam laporan tersebut mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan terkait program lembaga tersebut.

“Informasi dan klarifikasi resmi hanya dapat diperoleh melalui website resmi (www.bgn.go.id) atau media sosial resmi kami di IG: @badangizinasional.ri; Tiktok: @badangizinasional.ri."

Sementara itu Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, perekrutan untuk petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia berada di bawah komando BGN. Dalam pesan singkatnya kepada Tirto, Rabu (15/1/2025), ia juga menyebut bahwa seleksi untuk petugas SPPG melalui jalur Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftarannya melalui https://spp-indonesia.com.

Prosesnya sejauh ini masih berjalan. Periode pendaftaran berlangsung antara 27 Desember 2024-15 Maret 2025. Nantinya, proses seleksi baru akan benar-benar selesai pada 4 Agustus 2025.

Penipuan terkait lowongan kerja memang marak tersebar di media sosial. Beberapa bulan terakhir, Tirto telah membuat bantahan terkait beberapa disinformasi serupa.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi lowongan kerja ataupun relawan berbayar terkait program makan bergizi gratis yang tersebar di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tautan yang tersebar di media sosial mengarahkan ke situs lain yang tidak terkait dengan situs resmi BGN. Situs tersebut juga meminta data pribadi. Salah satu situs bahkan mendapat tanda sebagai situs berbahaya.

Pihak BGN juga menyebut kalau sudah ada motif penipuan mengatasnamakan lembaga tersebut.

Video yang beredar merupakan video lama yang telah ada di internet sejak 2019.

Klip serupa dapat dilihat di kanal YouTube ini pada 12 Desember 2019.

Kejadian dalam tersebut merupakan pertunjukan militer dan simulasi yang dilakukan oleh Emiri Guard di Kuwait.

Pertunjukan bertajuk Pameran Pertahanan Teluk dan Dirgantara itu diselenggarakan pada 10 Desember 2019.

Video dari peristiwa serupa tetapi ditampilkan dengan sudut pandang berbeda ditemukan di akun Instagram @kuwaitarmyghq (terverifikasi) dan akun X @AlhadathQ8.

Dikutip dari situs web resmi Pemerintah Kuwait, ada lebih dari 200 perusahaan pertahanan dan persenjataan internasional dari sekitar 31 negara berpartisipasi dalam pameran yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Situs pemeriksa fakta Kuwait, Annahar, telah meluruskan informasi keliru terkait video tersebut.

Kejadian dalam video merupakan simulasi yang menunjukkan cara melindungi tokoh penting oleh Emiri Guard.

Video simulasi melindungi tokoh penting oleh Emiri Guard disebarkan dengan konteks keliru.

Simulasi tersebut dilakukan dalam rangka memeriahkan Pameran Pertahanan Teluk dan Dirgantara yang diselenggarakan pada 10 Desember 2019.

Video itu tidak ada kaitannya dengan Menhan Arab Saudi dan Kedutaan Besar China di Riyadh.

Prabowo mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan kepada koruptor saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024.

Namun, Prabowo tidak menyebutkan secara langsung nama koruptor yang dimaksud.

"Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur, lah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan, lah. Nanti dibilang Prabowo enggak mengerti hukum lagi," kata Prabowo dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

"Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," lanjutnya.

Kasus Harvey Moeis disebut telah merugikan negara sekitar Rp 300 triliun.

Ia dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden tidak memiliki wewenang untuk membatalkan atau memperberat hukuman.

Indonesia menganut sistem trias politica. Sistem ini membuat presiden selaku eksekutif tidak bisa bertindak sebagai yudikatif.

Menanggapi pernyataan Prabowo, Mahkamah Agung (MA) mengajak semua pihak bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada Harvey Moeis.

"Ya jadi mohon bersabar karena perkara itu diajukan banding oleh jaksa, ya, sehingga kita tunggu karena dengan diajukan banding maka putusan pengadilan menjadi belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap," kata Juru Bicara MA Yanto pada 2 Januari 2025, dikutip dari Kompas.com.

Narasi yang menyebutkan Prabowo minta Harvey Moeis dihukum 40 tahun, serta hukumannya dibatalkan merupakan narasi keliru.

Prabowo menyinggung vonis ringan yang diberikan kepada koruptor, tetapi tidak menyebut secara langsung koruptor yang dimaksud. Ia mengusulkan hukuman penjara selama 50 tahun.

Meski telah dijatuhi vonis 6,5 tahun, MA mengatakan bahwa Harvey Moeis masih akan menghadapi banding yang diajukan oleh jaksa. Sehingga, keputusan belum inkrah.