Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukan kata kunci “hubungan diplomatik Brunei-Israel” ke kolom pencarian Google. Berdasarkan hasil pencarian, tidak ditemukan adanya artikel yang membenarkan bahwa Brunei dan Israel pernah memiliki hubungan diplomatik.

Artikel sindonews.com berjudul “Negara-negara ASEAN yang Jalin Hubungan Diplomatik dengan Israel” terbitan Selasa (17/10/2023) menjelaskan bahwa dari 11 negara di Asean, hanya 3 negara yang tidak menjalin hubungan dengan Israel yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Selain itu, dalam artikel tempo.co berjudul “Selain Indonesia 30 Negara Ini Tolak Hubungan Diplomatik dengan Israel, Siapa Saja?” yang terbit Sabtu (2/3/2024), menjelaskan bahwa negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel terdiri dari 19 negara anggota Liga Arab serta 11 negara dengan mayoritas penduduk muslim. Brunei termasuk dalam kelompok negara mayoritas muslim tersebut, yang berarti Brunei tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Brunei memang sedari awal tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dalam bentuk apapun dengan Israel.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) terlebih dahulu menyimak video berdurasi 14 menit 2 detik tersebut dari awal hingga akhir. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut membahas isu kapal perang Amerika Serikat yang akan melintas di Selat Malaka, disertai spekulasi pribadi dari pembuat video. Namun, hingga akhir tayangan, tidak ditemukan pernyataan yang membenarkan klaim bahwa “AS akan mengambil alih Selat Malaka”.

Sementara itu, artikel kompas.com berjudul “Mengapa Kapal Perang AS Ada di Selat Malaka?” yang terbit Selasa (20/4/2026) mengutip pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama Tunggul, yang menyebut bahwa pelayaran tersebut merupakan aktivitas sah dan sesuai dengan hukum internasional.

Secara hukum internasional, keberadaan kapal perang asing di Selat Malaka merupakan bagian dari pelaksanaan hak lintas transit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37, 38, dan 39 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang memberikan hak bagi kapal asing untuk melintas di selat internasional.

Selat Malaka sendiri merupakan jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam konteks ini, kapal militer tetap diperbolehkan melintas selama tidak mengganggu keamanan negara pantai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka aktivitas kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka merupakan bagian dari pelayaran normal yang telah diatur dalam hukum internasional, bukan bentuk pengambilalihan wilayah maupun ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Purbaya usul MBG diubah jadi bansos untuk Iran, Palestina, dan Israel” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita, antara lain:

• Artikel turnbackhoax.id “[SALAH] Menkeu Purbaya Usul MBG Diuangkan”, tayang Selasa (2/12/2025). Artikel ini menyebut bahwa klaim Menkeu Purbaya yang mengusulkan agar program MBG diuangkan adalah hoaks.

• Berita cnnindonesia.com “Purbaya Akan Alihkan Anggaran MBG Tak Terserap ke Bansos Beras 10 Kg”, tayang Senin (22/9/2025). Berita ini melaporkan bahwa Menkeu Purbaya mengancam akan alihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak diserap dengan baik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

• Berita mediaindonesia.com “Purbaya: Tak Ada Dana APBN untuk BoP, Apalagi Israel”, tayang Selasa (21/4/2026). Berita ini melaporkan bahwa Menkeu Purbaya menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Menkeu Purbaya usulkan program MBG diubah menjadi bantuan sosial untuk Iran, Palestina, dan Israel”.