Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas.com, Pigai mengatakan Kementerian HAM menemukan sejumlah narasi tidak benar yang beredar dan mencatut namanya selaku Menteri HAM. Beberapa di antaranya, “Yaqut korupsi sesuai prosedur, menurut saya tidak melanggar HAM” hingga “Pigai mengiyakan keputusan KPK untuk seluruh tahanan korupsi menjadi tahanan rumah, itu salah satu tindakan kemanusiaan”.

“Penyebaran informasi yang tidak benar di ruang digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan berbagai pihak,” begitu keterangan Pigai.

Kementerian Hak Asasi Manusia RI, melalui siaran pers pada Rabu (25/03/2026), menanggapi hoaks yang beredar, yang mencatut nama Pigai. Berbagai hoaks yang beredar di masyarakat tersebut berbentuk narasi, kutipan, maupun unggahan konten digital yang mengaitkan Menteri HAM dengan isu kasus korupsi serta kasus penyiraman air keras.

Menteri HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari dirinya dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik dalam bentuk apa pun. Adapun sejumlah narasi hoaks yang beredar dan mengatasnamakan Menteri HAM di antaranya sebagai berikut:

“Yaqut korupsi sesuai prosedur, menurut saya tidak melanggar HAM.”“Pigai mengiyakan keputusan KPK untuk seluruh tahanan korupsi menjadi tahanan rumah, itu salah satu tindakan kemanusiaan.”“Kasus penyiraman air keras itu termasuk kebodohan si korban dan tidak ada sangkut pautnya dengan HAM.”

Hoax! Saya tegaskan ini bukan pernyataan saya. Siapa pun yang memproduksi ini dan menyebarkan berita bohong (hoax) bertentangan dengan hukum,

Adapun sejumlah akun media sosial yang turut menyebarkan informasi hoaks tersebut antara lain:

tune_junk – Instagramajroelrahman – Instagramdj_iwan_tahura – Instagrampekalonganterkini_ – Instagram dan Facebookndeminsgaul – Instagramkualimerahputih – Instagramkementerian_kurangajar – InstagramRickyELfarizi – FacebookApoySheno – FacebookNexsTimes – FacebookHermawatiErsya – Facebook

Dalam rangkuman Tirto “Pigai Buka Opsi Polisikan Pemilik Sosmed Penyebar Hoaks”, Kementerian HAM telah mencatat sejumlah akun yang menyebarkan berita-berita tersebut dan memastikan kepada masyarakat bahwa seluruh konten yang dimaksud adalah hoaks.

Pigai tengah mempelajari sejumlah hoaks tersebut dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum, termasuk kemungkinan melaporkan pihak-pihak yang memproduksi maupun menyebarluaskan informasi bohong tersebut kepada aparat penegak hukum.

Mantan komisioner Komnas HAM ini mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya kepada publik serta merujuk pada sumber resmi pemerintah dalam memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun informasi terkait Kementerian Hak Asasi Manusia RI bisa didapatkan melalui Call Center: 150145, email: humas@kemenham.go.id, website: www.kemenham.go.id, Instagram: @kementerian_ham, Tiktok: kementerianham, Facebook: Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Youtube: @kementerian_ham.

Baca juga:Pegawai Gugat Menteri HAM Natalius Pigai ke PTUN soal Mutasi

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan bahwa dirinya menyetujui Yaqut menjadi tahanan rumah karena korupsi yang dilakukan sesuai prosedur adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Siaran pers yang dirilis oleh Kementerian Hak Asasi Manusia RI pada Rabu (25/03/2026), menyatakan bahwa narasi yang mengaitkan Menteri HAM dengan isu kasus korupsi serta kasus penyiraman air keras adalah tidak benar.

Kementerian HAM mempertimbangkan langkah hukum terhadap sejumlah akun yang menyebarkan berita-berita tersebut dan memastikan kepada masyarakat bahwa seluruh konten yang beredar tersebut adalah hoaks. Menteri HAM, Natalius Pigai, tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang beredar tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan video berisi klaim “Prabowo tunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok jadi pimpinan KPK” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan video berisi klaim “Jokowi larang Purbaya adakan Koperasi Merah Putih” merupakan konten palsu (fabricated content).

Video yang beredar merupakan rekaman lama yang memperlihatkan ledakan di Jembatan Kerch (Jembatan Krimea) pada tahun 2022, bukan peristiwa di Jembatan Raja Fahd yang menghubungkan Arab Saudi dan Bahrain. Dengan demikian, unggahan video berisi klaim “jembatan penghubung Arab Saudi-Bahrain dibom Iran” merupakan konten yang menyesatkan (Misleading Content).