Untuk menelusuri kebenaran fakta, Tirto menelusuri keterangan resmi baik dari pihak Hoho Alkaf maupun Menteri Imipas Agus Andrianto.

Tirto menemukan unggahan di akun resmi Instagram milik Hoho Alkaf, bernama pengguna “hoho_alkaff” yang membantah klaim tersebut. Unggahan tersebut juga dipublikasikan secara kolaboratif bersama akun resmi Instagram Menteri Imipas, “agusandrianto.id”, yang menunjukkan bahwa klarifikasi ini turut diketahui oleh Agus Andrianto.

Dalam takarirnya, Hoho menilai video maupun narasi yang beredar sengaja dibuat untuk menjatuhkan dirinya dan memicu kebencian publik. Hoho juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang menyebarkan konten tersebut memiliki tujuan tertentu yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

“Kepada netizen saya berharap untuk Lebih bijak dan lebih teliti lagi dg vidio provokasi yang bertujuan menjatuhkan seseorang untuk di benci atau untuk tidak di sukai orang banyak, arena pelaku mempunyai tujuan tertentu yang sebenarnya bukan urusan kita?,” tulis Hoho dalam keterangan unggahan.

Baca juga:Klarifikasi Kades Soal Larangan Salat Id 20 Maret di Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan bahwa bahwa Kepala Desa Purwasaba, Hoho Alkaf, dicopot dari jabatannya sebab disentil Menteri Imipas Agus Andrianto terkait tato di tubuhnya adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan bukti resmi yang mendukung narasi tersebut. Sebaliknya, Hoho telah membantah klaim itu melalui unggahan di akun Instagram resminya yang juga dipublikasikan secara kolaboratif dengan akun Agus Andrianto.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Jusuf Kalla berhasil bernegosiasi dengan Dubes Iran agar kapal tanker Pertamina Indonesia dapat melalui Selat Hormuz.

Kami justru diarahkan pada laman Kompas.com. Dalam laman itu tertulis bahwa Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Teheran telah melakukan pertemuan dengan otoritas terkait di Iran dan terus berkoordinasi erat dengan pihak setempat guna memperoleh informasi terkini mengenai situasi di Selat Hormuz. Kemenlu melalui perwakilannya juga terus memastikan keselamatan kapal berbendera Indonesia.

“Kementerian Luar Negeri terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan PIS untuk memantau perkembangan situasi secara saksama,” begitu keterangan Vahd.

Dengan demikian, lobi-lobi intensif tidak dilakukan oleh JK, namun oleh Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Lobi-lobi tersebut dilakukan demi memastikan keselamatan dua kapal tanker Pertamina yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro. Jusuf Kalla (JK) tidak terlibat dalam negosiasi kapal tanker Pertamina tersebut.

Sebagaimana dirujuk dari laman BBC, hingga 26 Maret 2026, dua kapal tanker Pertamina milik Indonesia masih tertahan di Teluk Arab dan belum dapat melewati Selat Hormuz. Keduanya adalah PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro.

Sebagaimana tertera pada situs MarineTraffic, kapal Pertamina Pride terdeteksi berada di sebelah utara Kota Dammam, Arab Saudi. Sementara kapal Gamsunoro berada di dekat pesisir Kuwait dan Irak.

Berdasarkan pernyataan Pertamina International Shipping, kapal Pertamina Pride mengangkut kargo untuk kebutuhan energi nasional. Sedangkan Gamsunoro melayani pengangkutan untuk mitra pihak ketiga (non-Pertamina).

"Keselamatan kru dan kargo menjadi prioritas kami. Pertamina Group mengoperasikan 345 kapal sehingga kondisi ini dipastikan tidak mengganggu pasokan energi dalam negeri," ujar Vega Pita, Pjs. Sekretaris Korporat Pertamina International Shipping, melalui akun resmi Instagram @pertaminainternationalshipping.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “JK dan Dubes Iran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laporan YouTube Kompas TVperihal Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi pada Selasa (03/03/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta peluang Indonesia ikut berperan mendorong penyelesaian konflik.

Jusuf Kalla menyatakan, Dubes Iran memaparkan kondisi terkini di Iran, termasuk soal jatuhnya korban sipil, terutama anak-anak sekolah. Menurutnya, Iran membutuhkan dukungan dari Indonesia dalam mengupayakan perdamaian. JK juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap bila diminta untuk berperan sebagai penengah dalam konflik Iran dengan Amerika dan Israel.

Hal senada juga dipaparkan dalam rangkuman Tirto “Dubes Iran Temui Jusuf Kalla Bahas Memanasnya Konflik dengan AS”. Tirto menulis, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya di Jakarta Selatan, pada Selasa (3/3/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik.

“Dalam pembicaraan dan kunjungan Dubes Iran, telah disampaikan situasi terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan rakyat Iran serta korban yang dicapai oleh kebanyakan sipil seperti anak sekolah dan sebagainya,” begitu keterangan JK dalam keterangan resminya yang dikutip Tirto pada Selasa (3/3/2026).

Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membuktikan klaim JK berhasil bernegosiasi dengan Dubes Iran terkait kapal Pertamina di Selat Hormuz.

Baca juga:Iran Buka Selat Hormuz Buat Negara yang Tak Dukung Agresi AS

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan Jusuf Kalla berhasil melakukan negosiasi dengan Dubes Iran agar kapal tanker pertamina yang tertahan di selat Mormuz akhirnya bisa melintas adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Adapun Selat yang ditutup Iran adalah Selat Hormuz, bukan Selat Mormuz seperti yang ditulis pada unggahan yang beredar.

Pertemuan Jusuf Kalla (JK) dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, pada 3 Maret 2026, tidak membahas kapal Pertamina. Pertemuan tersebut membahas terkait situasi konflik Iran dengan AS-Israel, potensi peran Indonesia sebagai mediator, serta pengiriman bantuan kemanusiaan.

Dalam pertemuan tersebut JK juga menegaskan kesiapan Presiden Prabowo Subianto menjadi penengah dan komitmen PMI membantu warga sipil terdampak.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk menelusuri kebenaran fakta, Tirto menelusuri keterangan resmi baik dari pihak Hoho Alkaf maupun Menteri Imipas Agus Andrianto.

Tirto menemukan unggahan di akun resmi Instagram milik Hoho Alkaf, bernama pengguna “hoho_alkaff” yang membantah klaim tersebut. Unggahan tersebut juga dipublikasikan secara kolaboratif bersama akun resmi Instagram Menteri Imipas, “agusandrianto.id”, yang menunjukkan bahwa klarifikasi ini turut diketahui oleh Agus Andrianto.

Dalam takarirnya, Hoho menilai video maupun narasi yang beredar sengaja dibuat untuk menjatuhkan dirinya dan memicu kebencian publik. Hoho juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang menyebarkan konten tersebut memiliki tujuan tertentu yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

“Kepada netizen saya berharap untuk Lebih bijak dan lebih teliti lagi dg vidio provokasi yang bertujuan menjatuhkan seseorang untuk di benci atau untuk tidak di sukai orang banyak, arena pelaku mempunyai tujuan tertentu yang sebenarnya bukan urusan kita?,” tulis Hoho dalam keterangan unggahan.

Baca juga:Klarifikasi Kades Soal Larangan Salat Id 20 Maret di Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan bahwa bahwa Kepala Desa Purwasaba, Hoho Alkaf, dicopot dari jabatannya sebab disentil Menteri Imipas Agus Andrianto terkait tato di tubuhnya adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan bukti resmi yang mendukung narasi tersebut. Sebaliknya, Hoho telah membantah klaim itu melalui unggahan di akun Instagram resminya yang juga dipublikasikan secara kolaboratif dengan akun Agus Andrianto.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo umumkan peralihan status PPPK menjadi PNS pada tahap 1 saat berkunjung ke Jogjakarta untuk meresmikan "Gedung Pendidikan Paradigma Masyarakat Madani" di UGM.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Benarkah Prabowo resmikan Gedung di UGM?” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman presidenri.go.id, bahwa Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan) di Kompleks Universitas Pertahanan, Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 11 Juni 2025. Peresmian ini menunjukkan komitmen dalam memperkuat pendidikan tinggi pertahanan yang inklusif, modern, dan berwawasan kebangsaan.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi valid yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto meresmikan gedung di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Melansir YouTube MetroTV, Prabowo pernah menyampaikan terkait percepatan pengangkatan CASN, yaitu CPNS Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025, melalui konferensi pers Menteri Sekretaris Negara. Mensesneg menjelaskan bahwa Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) hasil seleksi 2024 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat serentak pada 2025. Tidak terkait dengan PPPK ataupun CASN pada tahun 2026.

Dalam laman resmi Kementerian Pertahanan RI, Prabowo Subianto mengunjungi UGM di Yogyakarta pada 4 Februari 2022 untuk menandatangani MoU kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan teknologi pertahanan, bukan meresmikan gedung.

Melansir laporan pada laman Sekretariat Kabinet RI, Presiden Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada Januari 2026 sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan.

Adapun pembangunan kampus baru, pemerintah mengumumkan rencana pembangunan 10 universitas baru mulai tahun 2026 untuk mencetak SDM unggul. Gedung yang diresmikan oleh Presiden Prabowo antara lain Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Juni 2025) serta Gedung Layanan Terpadu RSPON Mahar Mardjono pada Agustus 2025.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo umumkan PPPK beralih menjadi PNS pada tahap 1 saat meresmikan Gedung Pendidikan Paradigma Masyarakat Madani di Universitas Gadjah Mada adalah tidak benar.

Sampai artikel ini ditulis, belum ditemukan informasi dari media kredibel terkait dengan pengumuman status PPPK paruh waktu menjadi PNS ataupun penuh waktu oleh Prabowo.

Baca juga:Kapan PNS Masuk Kerja setelah Libur Lebaran 2026? Cek Jadwalnya

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo umumkan peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PNS adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Prabowo tidak pernah meresmikan Gedung Pendidikan Paradigma Masyarakat Madani di Universitas Gadjah Mada, adapun kunjungan terakhirnya ke UGM yaitu pada Februari 2022.

Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Prabowo umumkan terkait peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PNS.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.