Tidak ditemukan pernyataan atau pengumuman resmi dari Prabowo terkait pembuatan SIM gratis.

Melalui akun Instagramnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia menginformasikan bahwa kabar mengenai SIM gratis merupakan hoaks.

Regulasi biaya pembuatan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.

Pada pasal 1 tercantum, jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri, yakni penerimaan dari pengujian untuk penerbitan SIM baru dan penerbitan perpanjangan SIM.

Berikut tarifnya:

Dilansir Kompas.com, Kasi Binyan Subdit SIM Ditregident Korlantas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo membantah adanya pembuatan SIM gratis pada Desember 2024.

"Terkait berita yang beredar bahwa ada pembuatan SIM gratis, itu hoaks ya," kata Faisal pada Senin (16/12/2024).

Foto yang digunakan juga bukanlah foto peresmian kebijakan SIM gratis.

Hasil penelusuran dengan metode reverse image search di Google Lens mengarahkan gambar ke portal berita Kontan, 11 Desember 2024.

Dalam foto tersebut Prabowo tengah meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

Sebelumnya, Tim Cek Fakta Kompas.com juga telah mengecek narasi mengenai pembuatan SIM gratis dan berlakunya SIM seumur hidup.

Narasi mengenai Prabowo mengumumkan pembuatan SIM online gratis pada Desember 2024 merupakan hoaks.

Tidak ada pernyataan Prabowo soal pembuatan SIM gratis. Korlantas juga telah membantah narasi tersebut.

Regulasi biaya pembuatan SIM telah diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri foto yang diklaim Presiden ke-7 RI, Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Bahlil Lahadalia. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah foto tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya terdapat gambar identik yang dimuat sejumlah artikel. Satu di antaranya artikel berjudul "Jokowi tanggapi spekulasi kemungkinan jadi Dewan Pembina Golkar" yang dimuat antaranews.com pada 21 Agustus 2024.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan) serta Ketua Umum Partai Golkar terpilih Bahlil Lahadalia (kedua kiri) menyampaikan keterangan pers seusai Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024)," demikian keterangan dalam foto tersebut.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "jokowi ketua umum golkar" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut.
 

Foto yang diklaim Presiden ke-7 RI, Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Bahlil Lahadalia ternyata tidak benar. Faktanya, foto tersebut merupakan peristiwa saat Jokowi hadir di Munas XI Partai Golkar, di JCC Senayan, Jakarta pada 21 Agustus 2024. Selain itu, hingga kini tidak ada informasi valid yang mendukung klaim bahwa Jokowi telah menjadi ketum Partai Golkar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Prabowo mengumumkan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis pada 31 Desember 2024. Penelusuran dilakukan dengan mengecek akun Instagram resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, @korlantaspolri.ntmc.
Dalam salah satu postingannya, akun Instagram @korlantaspolri.ntmc memastikan bahwa tidak ada program pembuatan dan perpanjangan SIM gratis.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"Sahabat lantas,Terkait berita yang beredar bahwa ada pembuatan SIM gratis dan seumur hidup, itu HOAX ya.
Kenapa sih, SIM tidak gratis dan Tidak seumur hidup? Karena sudah tertulis di undang-undang ya sahabat lantas," tulis akun Instagram @korlantaspolri.ntmc pada 13 Desember 2024.
Penelusuran juga dilakukan dengan mengunggah foto yang diklaim Prabowo mengumumkan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis pada 31 Desember 2024 ke situs Google Images. Hasilnya, foto tersebut identik dengan konten yang diunggah akun @infobnn_ri pada 11 Desember 2024.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"PRESIDEN SERAHKAN DIPA K/L DAN DAFTAR ALOKASI TKD TAHUN 2025, BNN SIAP WUJUDKAN INDONESIA BERSINAR
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian, lembaga negara, dan kepala daerah.
Penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi TKD 2025 berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), sekira pukul 14.00 WIB. Kepala BNN RI Marthinus Hukom hadir dan mengikuti penyerahan DIPA secara simbolik serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0.
“Setelah hampir dua bulan Kabinet Merah Putih menjabat. Hari ini Kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan Kita, yaitu acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025. Bersama dengan itu Kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ujar Prabowo.
Kepala Negara mengatakan Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025.
“Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045,” kata Prabowo.
Presiden kembali mengingatkan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian dan diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar.
Oleh karena itu, ini mengakibatkan ketidakpastian pada bidang ekonomi, bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Untungnya, masyarakat Indonesia hidup damai dan tidak terpengaruh dengan kondisi negara lain.
“Oleh karena itu, Kita patut waspada, tapi patut juga bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara Kita hari ini berada dalam keadaan yang damai,” ujarnya.
Adapun terkait peluncuran katalog elektronik versi 6.0, Presiden Prabowo menyatakan bahwa salah satu terobosan guna meningkatkan pemerintahan bersih adalah melalui digitalisasi.
“Ini upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan. Seluruh transaksi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6.0 mulai 1 Januari 2025,” jelas Presiden," tulis akun Instagram @infobnn_ri.
 
 

Kabar tentang Prabowo mengumumkan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis pada 31 Desember 2024 ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, Korlantas Polri memastikan tidak ada program pembuatan dan perpanjangan SIM gratis.

Cek Faka Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran untuk mendapat modal Petani Milenial Rp 10 juta, penelusuran mengarah pada akun resmi Instagram Kementerian Pertanian @kementerianpertanian, akun tersebut memuat imbauan untuk masyarakat agar mewaspadai akun akun tak resmi yang menawarkan pendaftaran Program Petani Milenial.
"Waspada Akun Tidak Resmi!
Banyak akun yang menyebabkan informasi palsu terkait Program Petani Milenial.
* Pastikan kamu hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya.
*Website resmi Kementerian dan Dinas Pertanian daerahmu."
Liputan6.com menulisnya dalam artikel berjudul "Kementan Buka Lowongan Petani Milenial 2024 Gaji Rp 10 Juta per Bulan, Daftar di Link Ini" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 26 November 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan cara resmi pendaftaran Petani Milenial 2024 dilakukan secara daring
Pendaftaran program Petani Milenial 2024 dilakukan secara daring melalui laman resmi Kementan RI. Berikut langkah-langkahnya:
 
 

Hasil penelusuran Cek Faka Liputan6.com klaim link pendaftaran untuk mendapat modal Petani Milenial Rp 10 juta tidak benar.
Pendaftaran program Petani Milenial 2024 dilakukan secara daring melalui laman resmi Kementan RI, melalui situs resmi di https://latihanonline.pertanian.go.id/registrasi/.