Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Dedi Mulyadi mengadakan kuis tebak kata berhadiah ratusan juta rupiah. Penelusuran dengan google image ditemukan bahwa video klaim identik dengan postingan Dedi Mulyadi di akun Instagramnya @dedimulyadi71 pada 31 Januari 2025.
Dalam unggahannya, Dedi memberikan respons mengenai demonstrasi yang meminta tambang ilegal dibuka kembali.
Berikut selengkapnya:
"Kita tahu bahwa proses demonstrasi yang meminta tambang ilegal dibuka kembali adalah peristiwa yang bertentangan dengan nalar, peristiwa yang bertentangan dengan hukum, peristiwa yang bertentangan dengan asas asas kepatutan dan asas asas kebudayaan, masyarakat Jawa Barat sebagai masyarakat Siliwangi yang menghormati alam semesta secara paripurna. hinaan dan cacian yang diarahkan kepada saya bagi saya tidak ada problem apapun, karena bagi saya hal yang terbiasa dicaci maki oleh siapapun yang pikiran dan tindakannya bertentangan dengan pikiran dan tindakan yang saya lakukan.
Untuk itu, permohonan maaf yang dilakukan bukan untuk saya karena saya tidak ada masalah, sampaikan permohonan maafnya untuk seluruh rakyat Jawa Barat dan seluruh rakyat Indonesia bahwa anda sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pikiran dan akal sehat sebagai manusia, melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas asas kepatutan, tindakan yang bertentangan dengan prinsip sosial kemasyarakatan dan tindakan itu tidak mencerminkan ketokohan yang memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni sebagai aktivis baik sosial kemasyarakatan maupun aktivis politik
Dan tindakan itu juga dilakukan menggunakan atribut atau kaos yang berbaju ormas dan berbaju tim sukses salah satu calon pasangan kepala daerah, ini sikap yang saya lakukan sekalipun tidak perlu meminta maaf kepada saya minta maaflah kepada seluruh rakyat Jawa Barat minta maaflah sebagai seorang tokoh, tidak mencerminkan sosok sebagai tokoh yang mengerti kebudayaan, mengerti sosial, mengerti kebudayaan, mengerti undang undang.
Itu saja yang saya sampaikan semoga masyarakat Jawa Barat kedepan semakin cerdas dan memiliki visi yang kuat untuk menjaga alam Jawa Barat secara akal budi pekerti yang luhur. Hatur nuhun."
Penelusuran juga dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation. Hasil analisis mengungkap bahwa video tersebut 0,3 persen merupakan buatan AI, sedangkan audio menunjukkan 73,3 persen dihasilkan AI. 
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Dedi Mulyadi mengadakan kuis tebak kata berhadiah ratusan juta rupiah, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri program bantuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PPID Kemenkeu) melalui akun Instagram resminya @ppid.kemenkeu.
Dalam isi postingannya: 
"Berita yang beredar pada postingan akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan dana bantuan dan mewajibkan masyarakat untuk mendaftar melalui pesan messenger agar bisa didaftarkan data-datanya sebagai penerima dana bantuan, merupakan berita hoaks.
Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya." 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim program bantuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang beredar di medsos, tidak benar dan merupakan hoaks.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah divonis bersalah oleh pengadilan atau dinyatakan tidak sah sebagai wakil presiden.

Dilansir melalui ANTARA, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan tersebut justru memperkuat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya telah bersifat final dan mengikat.

Selain itu, mekanisme pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau putusan biasa di pengadilan. Proses pemberhentian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pemakzulan sesuai ketentuan konstitusi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih aktif menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Gibran divonis bersalah dan dinyatakan tidak sah sebagai wakil presiden merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Rating: Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengancam mundur dari jabatannya jika program MBG dihentikan.

Dilansir melalui ANTARA, Presiden Prabowo justru memerintahkan Badan Gizi Nasional untuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG tidak sesuai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperbaiki pelaksanaan program MBG secara profesional, bukan mengancam mundur apabila program tersebut dihentikan.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengancam mundur jika program MBG dihentikan merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Prabowo ancam mundur jika MBG dihentikan

Klaim: Hoaks

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.