Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran program PLN Peduli untuk dapatkan pegisian voucer listrik gratis, dengan menghubungi pihak PT PLN (Persero).Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, PLN memastikan informasi yang beredar adalah hoaks atau bahkan mungkin bersifat scam.
"PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN. Terkait dengan pendaftaran promo token listrik gratis yang ada di media sosial," kata  Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com Senin (13/1/2025).
PLN hanya memberikan fasilitas diskon 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Menurutnya, diskon bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis dan tanpa perlu mendaftar dan tanpa biaya.
Potongan 50 persen akan langsung didapat ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah 50 persen dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, atau pun di agen-agen.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran program PLN Peduli untuk dapatkan pegisian voucer listrik gratis adalah hoaks.
PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN. Terkait dengan pendaftaran promo token listrik gratis yang ada di media sosial.

Melansir TurnBackHoax, berdasarkan hasil penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo yang memasukkan kata kunci “Prabowo samakan gaji DPR dan MPR dengan gaji PNS” ke mesin pencari Google, tak ditemukan informasi tepercaya mengenai narasi tersebut baik dari media kredibel maupun dari situs resmi pemerintah.

Melansir hukumonline.com, ketentuan gaji DPR diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (“UU 12/1980”).

Tertera dalam penjelasan tersebut, gaji pokok Ketua DPR sebesar Rp5.040.000 per bulan, sedangkan gaji pokok anggota DPR sebesar Rp4.200.000 per bulan.

Di samping gaji pokok, DPR mendapat tunjangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (“Keppres 59/2003”).

Sementara itu, untuk anggota MPR, sebagaimana pernah dituliskan dalam artikel suara.com, gajinya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75/2000. Gaji pokok Ketua MPR sebesar Rp5,04 juta per bulan dan Rp4,62 juta untuk Wakil Ketua MPR. Nominal tersebut belum termasuk tunjangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut “Prabowo seragamkan gaji DPR dan MPR dengan PNS” merupakan konten palsu (fabricated content).

Dilansir dari BBC dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), HMPV pertama kali diidentifikasi di Belanda pada tahun 2001. Virus ini bukan virus baru dan telah ada selama beberapa dekade. HMPV menyebar melalui kontak langsung antara orang-orang atau melalui permukaan yang terkontaminasi, menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas yang umumnya ringan bagi kebanyakan orang.

Di China Utara, lonjakan kasus HMPV saat ini bertepatan dengan suhu rendah yang diperkirakan berlangsung hingga Maret 2025. Menurut ahli epidemiologi dari Universitas Flinders di Australia, Jacqueline Stephens, banyak negara di belahan bumi utara, termasuk AS, juga mengalami peningkatan kasus HMPV. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang memantau tingkat penyakit mirip flu dan belum menemukan pola wabah yang tidak biasa di China atau negara lain.

Para ahli menegaskan bahwa kekhawatiran mengenai pandemi serupa COVID-19 terhadap HMPV terlalu dibesar-besarkan. Menurut Dr. Hsu, penyakit ini telah menyebar secara global selama bertahun-tahun, sehingga banyak orang telah memiliki "beberapa tingkat kekebalan alami" terhadap virus ini.

Tindakan Pencegahan

Meskipun HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi, pejabat kesehatan tetap merekomendasikan beberapa langkah pencegahan untuk menghindari infeksi:

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Tri Wibawa, juga menyatakan bahwa HMPV yang ditemukan di Indonesia tidak berpotensi menjadi pandemi.

"Virus ini memiliki risiko yang jauh lebih kecil untuk menjadi fatal dibandingkan SARS-CoV-2," katanya dalam pernyataan yang dikutip dari ANTARA.

Klaim bahwa Human Metapneumovirus (HMPV) adalah virus sintetik hasil laboratorium dan akan menjadi pandemi selanjutnya tidak berdasar. Belum ada penelitian yang mendukung narasi tersebut. HMPV telah ada sejak lama dan tidak menunjukkan karakteristik yang dapat menyebabkan pandemi global. Oleh karena itu, informasi yang beredar di media sosial terkait HMPV perlu disikapi dengan hati-hati dan tidak langsung dipercaya tanpa sumber yang valid.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat dalam unggahan. Hasilnya, tautan tersebut tak mengarah ke laman resmi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. Warganet justru diminta mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif.

Dari penelusuran TurnBackHoax, tidak ditemukan informasi lowongan kerja atau rekrutmen serupa di laman resmi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company (www.ultrajaya.co.id/career-development/job-vacancy/i)

Unggahan berisi “tautan lowongan kerja di Ultra Milk, usia maksimal 50 tahun” merupakan konten tiruan (impostor content).