Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah divonis bersalah oleh pengadilan atau dinyatakan tidak sah sebagai wakil presiden.

Dilansir melalui ANTARA, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan tersebut justru memperkuat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya telah bersifat final dan mengikat.

Selain itu, mekanisme pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau putusan biasa di pengadilan. Proses pemberhentian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pemakzulan sesuai ketentuan konstitusi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih aktif menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Gibran divonis bersalah dan dinyatakan tidak sah sebagai wakil presiden merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Rating: Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengancam mundur dari jabatannya jika program MBG dihentikan.

Dilansir melalui ANTARA, Presiden Prabowo justru memerintahkan Badan Gizi Nasional untuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG tidak sesuai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperbaiki pelaksanaan program MBG secara profesional, bukan mengancam mundur apabila program tersebut dihentikan.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengancam mundur jika program MBG dihentikan merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Prabowo ancam mundur jika MBG dihentikan

Klaim: Hoaks

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Indonesia telah menghentikan penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional.

Isu pelemahan rupiah terhadap dolar AS memang sempat menjadi perhatian publik setelah nilai tukar rupiah mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi global.

Namun, pemerintah tidak pernah mengumumkan penghentian penggunaan dolar AS secara sepihak.

Dilansir melalui Bank Indonesia, dolar AS masih menjadi salah satu instrumen utama dalam cadangan devisa dan transaksi internasional Indonesia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Selain itu, kerja sama penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) hanya dilakukan secara terbatas dengan beberapa negara mitra dan bukan berarti Indonesia beralih ke yuan China.

Tidak ditemukan pula pernyataan resmi dari Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sistem pembayaran nasional ke yuan China.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS dan beralih ke yuan China merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Rating: Indonesia hentikan pakai dollar AS dan beralih gunakan mata uang China

Klaim: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa pemadaman listrik massal di Sumatera disebabkan oleh serangan kawanan monyet.

Dilansir melalui ANTARA, PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa blackout yang terjadi di Sumatera dipicu oleh cuaca buruk yang mengganggu sebagian sistem transmisi kelistrikan.

Direktur Utama PLN menjelaskan bahwa gangguan pada ruas transmisi menyebabkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit sehingga memicu efek domino di sejumlah wilayah di Sumatera.

Selain itu, foto monyet di jaringan kabel listrik yang digunakan dalam unggahan tersebut tidak berkaitan dengan peristiwa pemadaman listrik di Sumatera.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut pemadaman listrik massal di Sumatera terjadi karena serangan monyet merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Klaim: Blackout Sumatera terjadi karena serangan monyet

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.