Melansir artikel Cek Fakta tribunpekanbaru.com.

Disadur dari artikel Cek Fakta tribunpekanbaru.com.

Tribunpekanbaru.com cek fakta melakukan pencarian pada media mainstream. Hasilnya tidak ada satupun artikel yang menyatakan Megawati ngotot bubarkan KPK imbas skandal elite PDIP terkuak.

Bahkan dalam beberapa artikel banyak menyerukan jika PDIP akan menghormati berjalannya hukum di Indonesia.

Kemudian dilakukan pencarian juga pada media sosial baik akun media sosial PDIP, Megawati, Puan Maharani, Prabowo Subianto, hingga KPK. Tidak ditemukan juga informasi terkait Megawati ngotot bubarkan KPK imbas skandal elite PDIP terkuak.

Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan adanya sanggahan dari salah satu pengguna akun X yang menyebut bahwa foto itu tidak menampilkan suasana asli di Desa Suloszowa.

Ia menyebut kemungkinan besar foto itu adalah rekayasa AI.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek foto yang beredar di media sosial menggunakan Hive Moderation. Tools tersebut dapat mendeteksi sebuah foto dihasilkan oleh AI atau bukan.

Setelah dicek, foto rumah warga Desa Suloszowa yang tertara rapi dan memanjang lurus di jalan raya memiliki probabilitas 99 persen dihasilkan AI.

Adapun di Desa Suloszowa memang terdapat sebuah jalan raya panjang yang kanan kirinya terdapat rumah warga. Namun, jalan itu berkelok dan tidak sepenuhnya lurus seperti dalam unggahan yang beredar.

Selain itu rumah warga juga tidak terlalu tertata dengan rapi. Dokumentasinya bisa dilihat di laman Getty Image ini.

Dikutip dari AFP,  Siwei Lyu, Direktur Laboratorium Forensik Media Universitas Buffalo,  Amerika Serikat juga mengatakan, foto Desa Suloszowa dengan rumah warga tertata rapi di jalan raya yang lurus adalah rekayasa AI. 

"Foto ini dinyatakan sebagai foto yang dihasilkan AI oleh algoritma pendeteksi kami," kata Siwei Lyu,

Ia juga menjelaskan terdapat kejanggalan dalam foto itu, salah satunya adalah rasio antara tinggi rumah dan ukuran bayangan. Rumah dengan ukuran sama memiliki bayangan yang sangat berbeda.

Sementara itu, Wali Kota Suloszowa, Stanislaw Gorajczyk, juga mengatakan kepada televisi regional Polandia TVP3 Krakow bahwa foto tersebut sangat jauh dari kenyataan. 

"Saya terkejut bahwa seperti itu bisa dibuat," kata dia.

"Dalam beberapa hal, ini semacam publisitas, tetapi saya pikir ini adalah publisitas yang negatif. Mereka yang datang secara langsung akan melihat kenyataan yang berbeda." ujar Gorajczyk. 

Foto yang diklaim menampilkan rumah warga Desa Suloszowa tertata rapi di jalan raya yang memanjang lurus merupakan hasil rekayasa AI. 

Di Desa Suloszowa memang terdapat rumah warga yang memanjang di sebuah jalan raya yang cukup panjang.

Namun, jalan itu berkelok dan tidak sepenuhnya lurus seperti dalam unggahan yang beredar. Selain itu, rumah warga juga tidak sepenuhnya tertata dengan rapi.

Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bansos Ramadhan Rp 1,5 juta mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram untuk mendapatkan bansos.

Situs tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Sebab, penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pemerintah menargetkan pencairan bansos triwulan I-2025 rampung sebelum Ramadhan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, untuk saat ini penyaluran bansos ini masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah baru akan mulai memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih dalam tahap validasi untuk penyaluran pada triwulan II-2025.

"Jadi untuk triwulan II-2025 nanti baru kami menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS," kata Gus Ipul dalam siaran pers, 19 Februari 2025.

Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di DTKS. Status penerima bansos dapat dicek di situs DTKS melalui tautan https://cekbansos.kemensos.go.id/.

DTKS adalah data induk yang berfungsi sebagai acuan lembaga-lembaga untuk memberikan bantuan sosial, seperti PKH, sembako, PBI JK, dan sebagainya.

Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor desa/kelurahan, atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di ponsel Android.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi penyaluran bansos Ramadhan Rp 1,5 juta menggunakan akun Telegram adalah hoaks.

Penyaluran bansos dari pemerintah tidak menggunakan Telegram. Pada triwulan 1-2025, pemerintah masih menggunakan DTKS untuk penyaluran bansos.