Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “pemutihan pajak kendaraan gratis 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Humas Kepolisian RI yang menyatakan bahwa Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan bahwa informasi terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online mulai berlaku pada 8 April 2026 sampai 28 Mei 2026 adalah tidak benar.

“Akun ini, informasi itu hoaks,” begitu tulis Korlantas Polri di laman resminya.

Pemerintah resmi menghapus bea balik nama mobil bekas di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan bahwa objek BBNKB hanya diberlakukan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor atau kendaraan baru.

Adapun mengenai Jenis, Biaya, dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Mutasi Keluar Daerah, dan biaya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun https://infodaft.mygospaceinfo.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Segera” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif.

Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan keterangan bahwa laman pendaftaran dilindungi oleh hak cipta dan semua hak dilindungi.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat tanah gratis pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain infodaft.mygospaceinfo.com, dibuat pada 4 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Dengan demikian, tautan yang beredar bukanlah tautan resmi dan berpotensi penipuan.

Dalam rangkuman Tirto “Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan April 2026”, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia kian terbatas memasuki April 2026. Sejumlah pemerintah daerah menyetop insentif dan kembali menerapkan pajak normal. Terdapat lima provinsi yang masih memberikan pemutihan atau diskon pajak kendaraan hingga April 2026, sementara daerah lain kembali ke aturan normal.

Berikut daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan atau keringanan pajak kendaraan pada April 2026.

Aceh: Pemutihan Penuh hingga Akhir April 2026Sulawesi Tenggara: Pemutihan untuk Pelajar dan MahasiswaBali: Diskon Pajak bagi Wajib Pajak PatuhJawa Tengah: Program Gas Jateng 5 PersenBengkulu: Diskon Balik Nama Kendaraan

Wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara sudah memberlakukan kembali ketentuan pajak secara normal, termasuk denda bagi penunggak.

Sebagai informasi, program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghapusan denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini juga dikenal dengan istilah pengampunan tunggakan pajak pokok. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari program pemutihan dan diskon pajak kendaraan ini antara lain yaitu:

Penghapusan denda pajakPenghapusan tunggakan pajak pokokKesempatan untuk membayar pajak tahun berjalan dalam periode yang ditentukan tanpa dikenakan dendaMemudahkan proses balik nama kendaraan

Astra Oto Shop

Adapun keringanan atau diskon yang diberikan seperti: diskon 50% untuk pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sedang berjalan. Pemangkasan PKB sebesar 24% dan diskon Bea Balik Nama (BBNKB) sebesar 37,5%. Diskon PKB sebesar 5% untuk roda dua dan roda empat. Potongan ini diberikan langsung dari nilai pokok pajak.

Dengan demikian, pemutihan pajak kendaraan tidak benar-benar gratis total. Program ini sebenarnya adalah pembebasan denda keterlambatan (sanksi administrasi) dan seringkali bebas Bea Balik Nama (BBNKB), namun wajib pajak tetap wajib membayar pokok pajak kendaraan yang tertunggak.

Cara mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan yaitu dengan mendatangi Samsat terdekat di provinsi dengan membawa dokumen STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, KTP pemilik kendaraan dan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disesuaikan dalam program pemutihan. Pendaftaran tidak dilakukan melalui tautan tidak resmi.

Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Baca juga:Pengurusan Pajak Kendaraan Bekas Tak Perlu Lagi KTP Pemilik Lama

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar PPPK pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik Bapenda dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli.

Hasil penelusuran mengarah pada laman BBC yang menampilkan foto serupa dengan video yang beredar. Gambar tersebut memperlihatkan Yealdi memegang sertifikat hak milik atas tanahnya di Setia Mekar, Kabupaten Bekasi. Sertifikat itu keluar pada 15 Mei 2015.

Sebagai informasi, Yealdi adalah satu dari puluhan orang yang terkena dampak eksekusi lahan di Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun luas lahan yang disita mencapai 36.030 meter persegi.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Yealdi yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 98,4 persen sebagai video hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat gratis tanah 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun bousfth.it.com/daftar3. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif.

Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat tanah gratis pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun BPN. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain bousfth.it.com, dibuat pada 27 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan.

Melansir laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, melalui program PTSL, Kementerian ATR/BPN memudahkan seluruh masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah yang sah tanpa ribet dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Prosesnya pun lebih cepat dan transparan, memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Tanah yang terdaftar dengan sertifikat resmi akan melindungi hak masyarakat dari potensi sengketa dan masalah hukum lainnya.

Pemutihan sertifikat tanah umumnya dilakukan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau Prona yang diselenggarakan BPN untuk melegalkan tanah belum bersertifikat. Prosedurnya meliputi: menyiapkan dokumen (KTP, KK, surat riwayat tanah), pengajuan ke kantor desa/BPN, pengukuran tanah, hingga penerbitan sertifikat resmi.

Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa BPN membuka pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan.

Baca juga:BPN Tegaskan Lahan Tanah Abang yang Diklaim Hercules Milik KAI

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar PPPK pemutihan sertifikat tanah tanah gratis 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik BPN dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “pemutihan pajak kendaraan gratis 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Humas Kepolisian RI yang menyatakan bahwa Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan bahwa informasi terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online mulai berlaku pada 8 April 2026 sampai 28 Mei 2026 adalah tidak benar.

“Akun ini, informasi itu hoaks,” begitu tulis Korlantas Polri di laman resminya.

Pemerintah resmi menghapus bea balik nama mobil bekas di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan bahwa objek BBNKB hanya diberlakukan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor atau kendaraan baru.

Adapun mengenai Jenis, Biaya, dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Mutasi Keluar Daerah, dan biaya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun https://infodaft.mygospaceinfo.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Segera” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif.

Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan keterangan bahwa laman pendaftaran dilindungi oleh hak cipta dan semua hak dilindungi.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan sertifikat tanah gratis pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain infodaft.mygospaceinfo.com, dibuat pada 4 Maret 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Dengan demikian, tautan yang beredar bukanlah tautan resmi dan berpotensi penipuan.

Dalam rangkuman Tirto “Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan April 2026”, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia kian terbatas memasuki April 2026. Sejumlah pemerintah daerah menyetop insentif dan kembali menerapkan pajak normal. Terdapat lima provinsi yang masih memberikan pemutihan atau diskon pajak kendaraan hingga April 2026, sementara daerah lain kembali ke aturan normal.

Berikut daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan atau keringanan pajak kendaraan pada April 2026.

Aceh: Pemutihan Penuh hingga Akhir April 2026Sulawesi Tenggara: Pemutihan untuk Pelajar dan MahasiswaBali: Diskon Pajak bagi Wajib Pajak PatuhJawa Tengah: Program Gas Jateng 5 PersenBengkulu: Diskon Balik Nama Kendaraan

Wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara sudah memberlakukan kembali ketentuan pajak secara normal, termasuk denda bagi penunggak.

Sebagai informasi, program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghapusan denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini juga dikenal dengan istilah pengampunan tunggakan pajak pokok. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari program pemutihan dan diskon pajak kendaraan ini antara lain yaitu:

Penghapusan denda pajakPenghapusan tunggakan pajak pokokKesempatan untuk membayar pajak tahun berjalan dalam periode yang ditentukan tanpa dikenakan dendaMemudahkan proses balik nama kendaraan

Astra Oto Shop

Adapun keringanan atau diskon yang diberikan seperti: diskon 50% untuk pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sedang berjalan. Pemangkasan PKB sebesar 24% dan diskon Bea Balik Nama (BBNKB) sebesar 37,5%. Diskon PKB sebesar 5% untuk roda dua dan roda empat. Potongan ini diberikan langsung dari nilai pokok pajak.

Dengan demikian, pemutihan pajak kendaraan tidak benar-benar gratis total. Program ini sebenarnya adalah pembebasan denda keterlambatan (sanksi administrasi) dan seringkali bebas Bea Balik Nama (BBNKB), namun wajib pajak tetap wajib membayar pokok pajak kendaraan yang tertunggak.

Cara mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan yaitu dengan mendatangi Samsat terdekat di provinsi dengan membawa dokumen STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, KTP pemilik kendaraan dan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disesuaikan dalam program pemutihan. Pendaftaran tidak dilakukan melalui tautan tidak resmi.

Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Baca juga:Pengurusan Pajak Kendaraan Bekas Tak Perlu Lagi KTP Pemilik Lama

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar PPPK pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik Bapenda dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 157 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “AKUN PRIBADI PURBAYA YUDHI SADEWA DIKELOLA OLEH STAF PRIBADI.”

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan 85 juta dari Purbaya”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu dan laman PPID Kemenkeu. Kedua laman tersebut menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya menawarkan bantuan dana modal usaha sebesar Rp85 juta adalah video hoaks deepfake.

Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan.

Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, adapun bantuan yang diberikan Kemenkeu yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id.

Baca juga:Purbaya Klaim Sukses Yakinkan World Bank dan S&P soal Fiskal

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim bahwa Purbaya menawarkan bantuan modal usaha Rp85 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya yang mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan modal usaha Rp85 juta adalah video hoaks deepfake.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.