Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa video tersebut merupakan cuplikan dari sebuah film dewasa Jepang yang dirilis pada 11 Mei 2023.

Foto wajah salah satu perempuan dalam video ditemukan dalam unggahan subforum r/jav di Reddit, pada 27 Januari 2024.

Salah seorang pengguna Reddit mengidentifikasi perempuan tersebut sebagai aktris film dewasa Jepang bernama Meisa Kawakita.

Konten ini dapat digolongkan sebagai satire atau gurauan yang disebar untuk menyemarakkan laga Indonesia melawan Jepang di SUGBK pada Jumat (15/11/2024) malam.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan rombongan suporter Jepang telah berangkat ke Indonesia perlu diluruskan.

Video itu merupakan cuplikan dari sebuah film dewasa Jepang yang dirilis pada 11 Mei 2023.

Penelusuran oleh sejumlah pemeriksa fakta telah menyimpulkan bahwa narasi yang beredar tersebut keliru. Salah satunya pemeriksa fakta asal Inggris, Reuters.com, dalam artikel mereka yang tayang akhir Agustus 2024.

Mereka menyatakan juru bicara WHO, Tarik Jašarevi?, mengatakan WHO tidak menginstruksikan negara-negara untuk melakukan pembatasan aktivitas menyusul merebaknya wabah mpox pada Agustus 2024.

"WHO tidak dapat dan belum memerintahkan pemerintah untuk bersiap menghadapi 'Mega Lockdown' atau segala jenislockdown akibat mpox," Jašarevi? pada Reuters.com melalui surel.

Juru bicara WHO lainnya, Paul Garwood, kepada pemeriksa fakta asal Australia AAP.com.au, juga menyatakan bahwa narasi yang beredar tersebut keliru. “WHO tidak merekomendasikanlockdown, dan juga tidak mengusulkan negara-negara untuk melakukan persiapan apa pun, karena mpox,” katanya.

Profesor epidemiologi Sekolah Kesehatan Masyarakat Harvard TH Chan, Amerika Serikat, Marc Lipsitch, mengatakan tidak masuk akal bila organisasi tertentu memberlakukanlockdown karena mpox. Lantaran penyebab utama penularannya adalah hubungan seksual, meskipun ada lebih sedikit kasus disebabkan kontak erat.

“Jalur penularan utama (virus tersebut) tetap seksual, dengan beberapa penyebaran sekunder melalui kontak dekat, dan karantina wilayah tidak tepat untuk mengendalikan infeksi semacam itu,” kata Lipsitch.

Profesor Anthony Zwi yang menekuni studi di bidang kesehatan dan kebijakan global di Universitas New South Wales, Amerika Serikat, juga mengatakan sesungguhnya WHO tidak punya kewenangan untuk memerintah negara manapun untuk melakukanlockdown.

“WHO selalu bekerja sama dengan pemerintah yang berdaulat, dan tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk campur tangan di suatu negara, terkait dengan tindakan kesehatan masyarakat,” kata Zwi.

“WHO tidak bisa berbuat lebih dari sekedar memberi saran,” tambahnya.

WHO telah mengumumkan pada tanggal 14 Agustus 2024, bahwa wabah mpox layak menjadi perhatian internasional, karena telah menyebar di negara-negara Afrika, terutama Kongo, Burundi, Kenya, Rwanda dan Uganda.

Mpox adalah infeksi virus yang menyebabkan gejala mirip flu, juga bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening dan ruam khas pada kulit yang dapat berubah menjadi lepuh. 

Sebelumnya, Tedros (Direktur WHO) juga mengungkapkan bahwa penularan virus tersebut paling banyak terjadi melalui hubungan seksual. Siaran WHO tersebut tidak ada yang disertai ajakan atau perintah untuk melakukanlockdown.

Sumber Narasi Hoaks

Narasi keliru yang beredar itu bersumber dari sebuah artikel di website Thepeoplevoice.tv ( arsip ) tertanggal 15 Agustus 2024, yang ditulis oleh Sean Adl-Tabatabai. 

Di bagian judul dikatakan bahwa WHO memerintahkan negara-negara untuk mempersiapkanmegalockdown terkait merebaknya mpox. Namun, di dalam artikel tidak ada penjelasan dan sumber tentang klaim tersebut.

Di sisi lain, pemeriksa fakta Poynter.org dan website yang membahas marketing dan media industri Thedrum.com, menyatakan Sean Adl-Tabatabai yang menulis artikel tersebut memiliki rekam jejak membuat dan menyebarkan hoaks.

Dia adalah mantan produser televisi BBC dan MTV, yang kemudian mendirikan dan menjadi editor di website YourNewsWire.com, dimana banyak hoaks disebarkan.Website itu juga telah dimasukkan ke daftar hitam karena kerap menyebar hoaks, oleh Satuan Tugas StratCom Timur Uni Eropa, sebuah unit di Brussel, Belgia, yang bertugas mengawasi propaganda Rusia.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan WHO memerintah negara-negara untuk menyiapkanmega lockdown untukmenghadapi wabah mpox adalah klaimkeliru.

WHO mengumumkan kondisi darurat global sebaran virus mpox yang banyak berkembang di Kongo dan negara-negara tetangganya pada 14 Agustus 2024. Namun WHO tidak memerintahkan, juga tidak berhak memerintah, agar negara-negara melakukanlockdown.

Tim Cek Fakta Tempo melakukan pencarian Keppres No. 212/Kepres/RI/I0/2024 dalam situs Sekretariat Kabinet RI, namun tidak ada Kepres yang dimaksud. Dalam situs lembaga lembaga pemerintah yang lain juga tidak pernah ditemukan bahwa Presiden Prabowo menerbitkan Keppres tersebut.

Tempo menghubungi pihak BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi klaim bantuan pra-lansia tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan klaim tersebut sebagai hoax dan penipuan.

“Berita ini hoax dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat  perlu berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165,” kata Rizzky kepada Tempo, Senin, 18 November 2024.

Layanan informasi dan administrasi resmi BPJS Kesehatan bisa diakses melalui website resmi BPJS di sini.

Presiden Prabowo Subianto masih melanjutkan program makan gratis pada 2025. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan makan gratis akan dilakukan dua kali dalam sehari, pagi dan siang. Hashim mengatakan hal itu dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, seperti yang dipublikasikan Tempo.

Hashim mengatakan, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 41 persen atau sekitar 18 juta anak-anak di Indonesia masuk sekolah setiap hari dalam keadaan lapar. Hal itu, kata dia, menjadi pangkal masalah peringkat pendidikan Indonesia selalu buruk.

Terbaru, Cina akan membantu pendanaan realisasi makan gratis tersebut, menurut laporan Tempo 17 November kemarin. Dukungan dana dari pemerintah Cina merupakan hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Negeri Panda itu pada Jumat sampai Ahad, 8-10 November 2024. Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim pengalihan program makan gratis ke santunan pra-lansia bagi pemegang kartu BPJS adalahkeliru. 

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin pencarian Google. Pada 11 November 2024, Tempo mempublikasikan anggota DPR Ahmad Sahroni mengunggah video penggeledahan yang dilakukan aparat melalui akun media sosialnya. Dalam postingannya, ia menarasikan penggeledahan itu dilakukan oleh polisi di ruangan staf khusus eks Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

"Benar-benar gila, ruangan staf khusus Budi Ari pelindung judionline digerebek polisi," tulis postingan akun @ahmadsahroni88, Ahad, 10 November 2024. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim jampidsus. Akan tetapi penggeledahan itu bukan di ruangan stafsus Budi Arie seperti dugaan Ahmad Sahroni. 

"Kami tidak  melakukan penggeledahan di tempat itu," kata Harli saat dikonfirmasi, Ahad. 

Harli memastikan bahwa potongan video tersebut merupakan penggeledahan yang dilakukan tim dalam kasus lain yang sudah pernah dirilis Kejagung. "Kalau melihat video tersebut sepertinya waktu penggeledahan kasus Duta Palma," kata Harli.

Kasus penyitaan uang ratusan miliar dari Duta Palma tersebut dilansir Tempo di sini. Lima perusahaan di bawah Duta Palma tersebut telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri hulu, Provinsi Riau. Kejaksaan telah menyita setidaknya Rp1,1 triliun dari kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma.

Tempo kemudian mencocokkan video tersebut dengan penggeledahan Kejagung pada kasus Duta Palma. Hasilnya, sebuah foto yang diterbitkan Kantor Berita Antara pada 2 Oktober 2024, memiliki kecocokan pada baju petugas yang digunakan yakni berwarna merah marun dan brankas yang digunakan untuk menyimpan uang.



Budi Arie Terseret Perkara Beking Judi Online

Laporan Tempo 17 November 2024, nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi terseret perkara beking judionline di Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia meloloskan karyawan yang tak lulus seleksi menjadi pengendali pemblokiran situs judionline. Budi Arie mengaku tahu siapa saja yang terlibat dan menjadi beking judionline di Kementerian Komunikasi.

Pada 1 November 2024, polisi secara bertahap menetapkan 18 tersangka dalam kasus ini. Sepuluh di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka direkrut sejak kementerian itu masih dipimpin Budi Arie Setiadi.

Penetapan itu setelah Polda Metro Jaya menggerebek satu unit rumah toko Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang digunakan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melindungi situs judionline.

Semua pelaku itu berkomplot membantu melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir pemerintah. Dari sekitar 5.000 situs judi, mereka hanya memblokir 4.000. Mereka meloloskan 1.000 situs lain dengan menerima upeti tiap situs Rp 8,5 juta per bulan. Jika tak menyetor, situs-situs itu diancam akan diblokir.

Budi Arie semula bersedia meladeni permohonan wawancara Tempo tersebut untuk merespons sejumlah tudingan, termasuk penjelasan soal namanya yang terseret beking judionline yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Pertemuan itu direncanakan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Namun, sehari sebelumnya, ia membatalkan jadwal wawancara itu dengan menghubungi beberapa wartawan Tempo.

Tempo kembali berupaya mewawancarai Budi Arie di sela kunjungan kerjanya di salah satu industri pengolah susu di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis sore, 14 November 2024. Namun dia tetap menolak permintaan wawancara. Ia tak menjawab satu pun pertanyaan. “Enggak,enggak usah,” kata Budi sambil meninggalkan lokasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim video penggeledahan di kantor mantan Menkominfo, Budi Arie adalah keliru.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan bahwa potongan video tersebut merupakan penggeledahan kasus Duta Palma.