Kami mencoba melakukan penelusuran gambar terbalik (reverse image search) terhadap foto dalam unggahan. Terlihat foto yang sama dengan iklan Paylater dari akun resmi BCA berikut.

Namun, terdapat detail dalam foto yang terlihat berbeda. Tulisan teks soal nilai pinjaman dana Rp20 juta di Paylater dan ilustrasi Rp100 ribu tidak terlihat di unggahan aslinya.

Kami kemudian mencoba mengakses tautan yang terdapat dalam unggahan yang tersebar di medai sosial. Tautan tersebut mengarahkan ke sebuah situs yang berisikan formulir pendaftaran yang meminta sejumlah data pribadi; mulai dari nomor kontak, nama lengkap, nomor kartu debet, dan saldo rekening tabungan terakhir.

Situs tersebut juga menggunakan desain serupa situs resmi BCA. Namun, tombol-tombol dan ataupun tautan lain di situs tersebut tidak dapat diklik. Hanya text box yang meminta data, serta tombol “lanjut” dan “ajukan sekarang” yang bisa diklik. Hal ini bisa menjadi indikasi, situs tersebut adalah situs palsu.

Kami juga mencoba mengakses akun yang membuat unggahan tersebut. Akun tersebut menggunakan foto profil BCA Paylater, dan memiliki pengikut sebanyak 137 orang. Namun, akun tersebut tidak memiliki tanda centang biru (verified) yang biasanya ada di akun media sosial resmi bank. Berdasar keterangan informasi akun, terlihat juga bahwa akun ini baru dibuat pada bulan September 2024.

Akun resmi Facebook BCA di antaranya adalah "GoodLife BCA" dan "Bank BCA". Keduanya bercentang biru. Ada pula akun resmi Facebook BCA untuk produk BCA, seperti "Xpresi" dan "Kartu Kredit".

Tautan di situs tersebut juga malah mengarahkan ke situs lain, bukan situs resmi BCA (BCA.co.id). Bahkan, ketika kami mencoba mengakses, tautan tersebut mengarahkan ke situs yang memiliki keterangan situs berbahaya.

Penelusuran dengan URLScan.io juga menemukan kalau domain (alamat sumber) situs tersebut, ke alamat http://layanan-aktivasi-paylater-id.my.id. Tidak terafiliasi dengan situs resmi BCA.

Kami juga menemukan informasi dari situs resmi BCA berikut yang menyebut beredarnya banyak modus mengatasnamakan Paylater atau kartu kredit BCA.

BCA juga membagikan tips untuk terhindar dari modus penipuan tersebut. Ada beberapa tahapan:

1. Cek akunnya. Akun resmi IG bank BCA adalah @GoodlifeBCA.

2. Jika menerima konten dari sumber yang tidak jelas, jangan mudah tergoda untuk klik tombol “Learn More”, “Sign Up”, dan lain-lain. Karena akan diarahkan ke web/halaman palsu Bank BCA, atau mungkin juga berupa tautan Malware. Jangan pernah sekali-kali mengisi data pribadi sembarangan.

3. Jaga selalu kerahasiaan data pribadi seperti nomor kartu debit / kartu kredit, PIN, CVV/CVC, OTP dll.

Pihak BCA juga mengimbau untuk mengadukan penipuan dari akun-akun tersebut ke akun resmi Instagram BCA.

“Laporkan juga ke Instagram agar akun mereka di-takedown. Atau segera laporkan ke Halo BCA di 150088,” begitu bunyi keterangan penutup dari situs tersebut.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan, narasi soal penawaran layanan Paylater dari BCA yang tersebar di Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Unggahan tersebut memuat tautan ke situs lain yang meminta data pribadi konsumen. Tautan semacam ini berpotensi menjadi ajang penyalahgunaan data pribadi dan bersifat scam alias penipuan. Tautan tersebut juga tidak berasal dari akun media sosial resmi BCA.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari meluruskan, perusahaannya tidak pernah menyalurkan BBM gratis dengan mendaftar melalui Telegram.

Akun TikTok yang menyebarkan informasi tersebut bukanlah media sosial resmi PT Pertamina.

Akun TikTok resmi Pertamina telah memiliki centang biru tanda telah terverifikasi.

"Tidak benar. Ini juga bukan akun resmi Pertamina," kata Heppy saat dihubungi Tim Cek Fakta Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Demi menyalurkan BBM subsidi tepat guna, PT Pertamina menerapkan kebijakan penggunaan QR Code secara bertahap.

Kendati demikian, pembuatan QR Code subsidi tidak tidak dilakukan melalui pendaftaran di Telegram.

Pembuatan QR Code dalat dilakukan melalui situs https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau aplikasi MyPertamina.

Heppy mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai berbagai modus penipuan di media sosial mengatasnamakan PT Pertamina.

"Masyarakat diharapkan berhati-hati atas hoaks yang beredar. Untuk informasi terkait Pertamina grup dapat diakses melalui call center Pertamina di nomor 135," ujarnya.

Tawaran BBM gratis dengan mendaftarkan QR Code di Telegram merupakan hoaks.

Akun-akun TikTok yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi PT Pertamina.

Pembuatan QR Code subsidi yang dikeluarkan PT Pertamina Patra Niaga tidak dilakukan melalui Telegram.

Meski memiliki tujuan untuk mengalahkan dominasi Dollar AS, sejauh ini BRICS belum memiliki mata uang.

Foto uang kertas yang beredar merupakan uang kertas simbolik yang muncul saat konferensi BRICS 2024.

Dilansir Financial Express, belum ada pengumuman resmi mengenai peluncuran mata uang BRICS.

Uang kertas simbolik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat transaksi.

Dilansir Reuters, sebagai tuan rumah pertemuan BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pembicaraan mengenai pembentukan mata uang tunggal untuk kelompok BRICS adalah hal yang "prematur".

Sejauh ini, program BRICS berencana berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur di negara-negara Selatan.

Putin meminta New Development Bank, satu-satunya lembaga pembangunan multilateral BRICS yang berfungsi, untuk melancarkan rencana tersebut.

Narasi mengenai nilai tukar mata uang BRICS yakni Rp 366.000 merupakan hoaks.

Meski memiliki tujuan untuk mengalahkan dominasi Dollar, sejauh ini BRICS belum menerbitkan atau meresmikan mata uang.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, pembicaraan mengenai pembentukan mata uang tunggal untuk kelompok BRICS masih prematur.

Tidak ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi bahwa mereka akan menjadi negara ateis. Sebaliknya, Arab Saudi adalah satu dari 12 negara yang melarang ateisme dan dapat memberikan hukuman penjara hingga hukuman mati bagi orang yang murtad.

Menurut Undang-undang Dasar Pemerintahan Saudi tahun 1992, agama resmi negara adalah Islam, dan konstitusinya berdasarkan Al Quran serta Sunnah atau tindakan dan hukum yang dilakukan zaman Nabi Muhammad. UU itu juga melarang promosi ideologi ateis dalam bentuk apapun dan melarang upaya untuk meragukan dasar-dasar Islam.

Meski Arab Saudi saat ini gencar mempromosikan wajah baru yang lebih toleran, namun ateisme tetap dianggap tabu. Namun hasil lembaga survei asal Zurich, Swiss, Gallup International Institute, pada 2014 cukup mengejutkan karena menyatakan persentase orang-orang di Arab yang menganut ateis saat itu antara 5 sampai 9 persen, sebagaimana dilaporkan France24.com.

Hannah Wallace (2020) dalam analisisnya berjudul “Men without God: The Rise of Atheism in Saudi Arabia” menjelaskan beberapa kemungkinan mengapa jumlah ateisme meningkat. Di antaranya karena teknologi informasi, khususnya media sosial yang ada di mana-mana, telah menyediakan akses yang lebih mudah ke berbagai materi tentang ateisme. Generasi muda negara ini semakin kecewa dengan hukum negara yang ketat dan pandangan keras para ulama terkemuka. 

Hal ini mendorong 91 persen generasi muda berusia 18-24 tahun menurut Survei Pemuda ASDA'A Burson-Marsteller Arabia pada tahun 2018, sepakat dengan kenaikan tahta Putra Mahkota Salman karena mengharapkan ada perubahan dan kemajuan. Menurut Survei Pemuda ASDA'A Burson-Marsteller Arabia pada tahun 2018, 91 persen pemuda berusia antara delapan belas dan dua puluh empat tahun menyetujui kenaikan tahta bin Salman, yang menunjukkan keinginan untuk perubahan dan kemajuan.

Faktor lainnya karena setelah Arab Spring, lingkungan di kota utama Arab mendorong peningkatan jumlah tempat pertemuan yang dirancang untuk memfasilitasi diskusi tentang politik dan gagasan, meskipun di bawah pengawasan ketat polisi agama.

Meningkatnya ateisme di Arab Saudi, menurut Hannah, mencerminkan tren yang lebih luas dari meningkatnya ketidakpercayaan di Timur Tengah dan Teluk. Negara-negara lain telah bereaksi terhadap meningkatnya kehadiran ateisme di media sosial dengan tindakan represif. Selain Arab Saudi, lima negara—Kuwait, Qatar, Sudan, Uni Emirat Arab, dan Yaman—menganggap ateisme sebagai tindak pidana yang dapat dihukum mati.

Dalam arsip Tempo, pada 2018, Arab Saudi memberlakukan serangkaian undang-undang baru yang mendefinisikan ateis sebagai teroris, menurut laporan dari Human Rights Watch. HRW mengatakan undang-undang ini menambah serangkaian keputusan kerajaan untuk melawan teroris yang bertujuan menggulingkan monarki. Pasal pertama ketentuan baru tersebut mendefinisikan terorisme sebagai "seruan untuk pemikiran ateis dalam bentuk apa pun, atau mempertanyakan dasar-dasar agama Islam yang menjadi dasar negara ini".

Joe Stork, wakil direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan pemerintah Saudi tidak akan pernah menoleransi kritik terhadap kebijakan mereka. Undang-undang baru ini menyamakan kritik kritis dan independen dengan tindakan terorisme. "Peraturan ini menghancurkan harapan bahwa Raja Abdullah bermaksud membuka ruang bagi perbedaan pendapat yang damai atau kelompok independen," kata Joe Stork.

HRW berpendapat undang-undang ini juga menyebabkan lebih banyak kesulitan bagi kampanye perlindungan dan pembebasan sejumlah aktivis hak asasi manusia yang saat ini dipenjara di Arab Saudi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan terdapat keputusan resmi yang menyatakan Arab Saudi akan memproklamirkan diri menjadi negara ateis adalah klaimkeliru.

Sejumlah riset menunjukkan jumlah penganut ateis di Arab Saudi meningkat. Namun, sikap resmi pemerintah di sana adalah menolak pemikiran ateisme dan menganggap kampanye ateisme sebagai tindakan kriminal yang setara dengan terorisme.