Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim “Program Bantuan Ramadhan 1447 H”. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut baru mengganti foto profil pada 2 Maret 2026, akun tersebut juga tidak memiliki pengikut, menuliskan keterangan “Fasilitas Pensiun dan Bantuan Hidup”, dan mencantumkan tautan https://daftarsekrgjuga.linitii.com/ pada bio akun.

Dari situ dapat diketahui bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Adapun informasi terkait THR ASN berasal dari pemerintah, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), atau Taspen (untuk pensiunan), bukan dari akun media sosial yang tidak resmi.

Kemudian, Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Dalam situs tersebut pengunjung diarahkan untuk mengisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif pada situs yang bertuliskan ‘Form Pendaftaran’. Namun, tidak ada keterangan jelas pada situs tersebut.

Setelah mengisi data tersebut, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui Telegram. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Tirto lantas mengecek kredibilitas tautan yang diklaim untuk mendaftar THR ASN 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island, dengan domain daftarsekrgjuga.linitii.com, dibuat pada 24 Februari 2026 dan berlaku selama 3 bulan.

Tirto dalam artikel “Berikut Rincian THR ASN Tahun 2026, Tertinggi Capai Rp 31 Juta” menulis bahwa pencairan THR ASN diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Adapun dana THR ASN mulai dicairkan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 dan puncak pencairan diproyeksikan pada 9-13 Maret 2026 atau paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026.

Lebih lanjut dilansir dari YouTube Perekonomian RI, pada Selasa (03/03/2026) diadakan Konferensi Pers Terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idul Fitri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Pemerintah memang menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pencairan THR Lebaran 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI/Polri, serta pensiunan PNS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran THR bagi ASN sebesar Rp55 triliun. Tahun ini naik 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun dan akan diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat kerja.

“Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu minggu pertama dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pensiunan PNS, Pensiunan Prajurit TNI POLRI hingga Pensiunan Pejabat Negara.” begitu keterangan Airlangga Hartarto dalam konferensi pers.

Sebagai informasi, THR (Tunjangan Hari Raya) tidak perlu didaftarkan oleh karyawan karena merupakan hak otomatis bagi pekerja yang memenuhi syarat, THR wajib dibayarkan oleh perusahaan paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyaluran THR dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri melalui instansi atau perusahan masing-masing.

Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara, THR ini disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan yang pencariannya dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau minggu pertama Ramadhan.

“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” begitu keterangan Airlangga.

Prosedur pencairan THR ASN 2026 dilakukan secara langsung ke rekening penerima (transfer) melalui mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diajukan satuan kerja ke KPPN. Proses ini meliputi perhitungan berbasis aplikasi gaji, penerbitan SP2D, dan pencairan ditargetkan selesai sebelum H-7 Lebaran.

Dengan demikian tautan yang mengklaim untuk pendaftaran THR ASN 2026 adalah tidak benar dan bukan resmi dari pemerintah.

Baca juga:Berikut Rincian THR ASN Tahun 2026, Tertinggi Capai Rp31 Juta

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar THR ASN 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan berujung pada permintaan data pribadi dengan menggunakan nomor Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Pencairan THR ASN 2026 dilakukan secara langsung ke rekening penerima (transfer) melalui mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atau melalui instansi dan perusahaan terkait tanpa harus mendaftar melalui tautan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Benda yang tampak pada video bukan rudal, melainkan pondasi tiang pancang beton/ paku bumi. Unggahan dengan narasi “Indonesia kirimkan bantuan rudal untuk Iran” merupakan konten parodi (satire/parodi).

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memang menyampaikan apresiasi atas niat baik Pemerintah Indonesia yang ingin memediasi Iran dan Amerika Serikat.

Namun, pada Kamis (5/3), Boroujerdi kembali menegaskan bahwa Iran menolak tawaran mediasi dari sejumlah negara untuk meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dilansir dari ANTARA, ia menyatakan bahwa Iran tidak akan melakukan perundingan dengan Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditemui di kediamannya di Jakarta, merujuk pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyebut Indonesia siap memfasilitasi dialog demi menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif serta kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator.

Boroujerdi juga menjelaskan bahwa Iran sebelumnya telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat sebanyak tiga kali. Namun, menurutnya, setiap negosiasi tersebut berakhir dengan pelanggaran perjanjian atau tindakan militer dari pihak Amerika Serikat.

Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Dubes Iran yang menyebut bahwa Indonesia harus mengurus rakyat miskin atau merendahkan kondisi masyarakat Indonesia seperti yang dinarasikan dalam unggahan media sosial tersebut.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Iran menolak mediasi Indonesia sambil meminta Indonesia mengurus rakyat miskin merupakan informasi yang keliru atau tidak benar.

Klaim: Iran minta Prabowo urus rakyat miskin Indonesia

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyebut bahwa jurnalis CNN ditangkap karena memberitakan kasus keracunan dalam program MBG.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Foto yang beredar dalam unggahan tersebut diketahui identik dengan dokumentasi ANTARA terkait peristiwa pencabutan kartu identitas (ID) liputan di Istana milik wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia.

Biro Pers Sekretariat Presiden sempat mencabut ID liputan Diana Valencia saat agenda peliputan kedatangan Presiden Prabowo dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).

Namun, pihak Biro Pers Sekretariat Presiden kemudian menyampaikan permohonan maaf dan sepakat mengembalikan kartu identitas liputan tersebut.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) juga menyatakan penyesalan atas pencabutan ID pers tersebut.

Dengan demikian, narasi yang menyebut jurnalis CNN ditangkap karena memberitakan kasus MBG dan dianggap membuka aib negara merupakan informasi yang tidak benar atau disinformasi.

Klaim: Jurnalis CNN ditangkap karena beritakan MBG, dianggap membuka aib negara

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Disinformasi/Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.