Berdasarkan penelusuran, link maupun tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah. Setelah ditelusuri menggunakan URL Scan, tautan itu ternyata masuk ke laman yang meminta identitas pengunjungnya.



Berikut tangkap layar hasil pelacakan menggunakan tools yang dapat melacat suatu tautan tanpa perlu mengekliknya.



Penelusuran laman yang ditautkan dalam link yang diklaim untuk pencairan THR pemerintah. (Dok.Murianews)



Modus semacam itu berindikasi phishing, dengan memanfaatkan momen pembagian THR jelang Lebaran.



Melansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto, Selasa (11/3/2025), mengumumkan THR dan gaji ke-13 2025.



THR dan gaji ke-13 itu akan diberikan pada semua ASN di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan.



Total ada 9,4 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 50 triliun. Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif untuk masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.



Kesimpulan...

Berdasarkan penelusuran, tautan atau link yang diklaim untuk mengakses pencairan THR pemerintah merupakan disinformasi dengan jenis fabricated content atau konten palsu.



Konten jenis ini terbilang paling berbahaya. Sebab, konten ini dibentuk dengan kandungan 100 persen tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Biasanya, konten ini berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba mengakses tautan di bio akun tersebut. Setelah diklik, tautan mengarah ke halaman dengan logo MyPertamina.



Dalam laman tersebut terdapat narasi yang berbunyi ”DAPATKAN THR BBM GRATIS DARI PERTAMINA Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak manipulasi bahan bakar minyak”.



Kemudian terdapat kolom formulir yang meminta sejumlah data diri pribadi, seperti:



nama,nomor pelat kendaraan,opsi provinsi,opsi regulasi, dannomor telepon yang tersambung akun Telegram,



Saat tautan tersebut ditelusuri menggunakan alat pemindai URL Scan. Hasilnya, tautan tidak terhubung dengan laman resmi MyPertamina (mypertamina.id).



Penelusuran kemudian dilakukan dengan memasukkan kata kunci ”formulir pengaduan korban Pertamax oplosan dan klaim kompensasi Pertamina” ke mesin pencarian Google.



Hasil penelusuran mengarah ke artikel Cek Fakta kompas.com ”HOAKS Link Kompensasi Pertamina Rp 1,5 juta Mencatut LBH”.



Kesimpulan…



Dalam artikel yang tayang Selasa (11/3/2025) itu diketahui, LBH Jakarta memang membuka pos pengaduan bagi korban oplosan.



Namun, tidak ada kompensasi yang diberikan sebagaimana klaim dalam unggahan yang beredar di media sosial.



Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidaklah benar.



”Kami buat pos pengaduan untuk menguji dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat dugaan pengoplosan ini. Kami tidak pernah mengiming-imingi masyarakat dengan uang atau keuntungan tertentu,” ujar Fadhil kepada Kompas.com, Senin (10/3/2025).



Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga belum merespons atau memberi tanggapan atas informasi keliru tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran itu, diketahui narasi yang menyebutkan adanya klaim kompensasi korban pertamax oplosan merupakan Disinformasi jenis fabricated content atau konten palsu.

Melansir dari Antara, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harrold Pantouw membantah IKN banjir.



Ia pun memastikan unggahan tersebut merupakan hoaks atau rekayasa. Troy menegaskan video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).



”Teman-teman, terima kasih ya untuk meyakini dan meyakinkan tetangga, grup keluarga, WhatsApp ke mama, dan lainnya bahwa tayangan itu adalah rekayasa dan hoaks,” ujar Troy dalam keterangannya kepada media.



Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengecek sumber resmi sebelum menyebarkan berita di media sosial.



Pihaknya juga memastikan kondisi KIPP IKN saat ini aman dan tidak ada kejadian banjir sebagaimana yang disebarkan dalam video tersebut.



Ia juga menegaskan pembangunan infrastruktur kawasan IKN telah memperhitungkan aspek tata kelola air dan mitigasi bencana, termasuk sistem drainase yang dirancang untuk menghindari risiko banjir.



Masyarakat diminta untuk tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan IKN melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari misinformasi yang dapat menyesatkan opini publik.



Kesimpulan...

Berdasarkan pernyataan juru bicara OIKN, Troy Harrold Pantouw, video dengan narasi IKN banjir merupakan Disinformasi dengan kategori misleading content atau konten menyesatkan.



Konten ini biasanya bernuansa pelintiran untuk menyudutkan suatu pihak. Pembuatnya sengaja menciptakan konten ini dengan harapan menggiring opini sesuai dengan kehendaknya.



Biasanya, pembuat konten ini memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, tapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri dengan meninjau akun TikTok resmi PLN, yakni @pln_id.



Dalam akun tersebut PLN memberikan imbauan terkait postingan token listrik gratis. Di video yang diunggah, PLN menyebut narasi token listrik gratis merupakan hoaks.



Bahkan, PLN membuktikan narasi tersebut hoaks. Di mana, saat mengeklik link yang disematkan dalam bio akun tersebut, justru tidak mengarah ke akun resmi PLN.



Saat mengeklik link tersebut, pengguna diminta mengisi data pribadi. Modus ini biasa digunakan pelaku kejahatan digital untuk mencuri data pribadi maupun menguras isi tabungan.



PLN juga mengklarifikasi terkait narasi promo listrik gratis itu lewat akun Instagram resmi milik PLN di @pln_id.



”Electrizen, PLN tidak pernah memberikan token listrik gratis melalui program apa pun. Pastikan kamu selalu mendapatkan informasi resmi dari PLN melalui saluran resmi seperti Instagram @pln_id, Facebook PLN, Twitter @_pln_id, website www.pln.co.id, atau aplikasi PLN Mobile. Jika ada tawaran mencurigakan, segera cek keaslian informasi di sumber resmi. Tetap waspada dan hindari penipuan!” demikian caption unggahan itu.



Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kudus Kota Rahmat Taupik mengatakan, saat ini marak kabar token listrik gratis. Kabar hoaks tersebut beredar di sosial media TikTok.



”Modusnya akun tiktok tersebut menyatakan bahwa PLN akan memberikan token listrik gratis dengan syarat bahwa pelanggan harus masuk ke link yang diberikan pada akun tiktok tersebut, dan minta untuk mengisi data data pribadi pelanggan,” ujarnya.



Kesimpulan...

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com narasi token listrik gratis yang beredar di media sosial merupakan Disinformasi dengan jenis fabricated content.



Konten ini sangat berbahaya karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengarah ke kejahatan digital.



PLN telah mengonfirmasi, narasi token listrik gratis merupakan hoaks alias informasi palsu.



Editor: Zulkifli Fahmi