Disadur dari artikel Cek Fakta Tempo

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan menghubungi dokter spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center, DR. dr. Putri Hendria Wardhani, SpDVE.

Menurut Putri, klaim tersebut masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Keluhan terhadap kutil atau daging tumbuh, harus diketahui penyebabnya terlebih dahulu. Sebab penyakit tersebut dapat terjadi karena faktor genetik, virus atau penyakit menular seksual, dan sebagainya.

“Terhadap daun patikan kebo, kita harus berhati-hati, apakah memang efektif digunakan. Yang paling penting dari semua itu, apakah aman digunakan. Jangan sampai, bukanya malah membantu tetapi justru memberikan efek samping atau masalah baru lainnya,” kata Putri kepada Tempo, Jumat (27/12/2024).

Informasi “tumbuhan patikan kebo dapat menghilangkan kutil, daging tumbuh, dan tahi lalat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Periksa Fakta AFP.

Gambar itu pernah dibagikan di Instagram oleh akun “thefantasycreatures” pada 24 Januari 2024, bersama cerita fiksi tentang pelaut Jerman yang menangkap hiu megalodon. Tagar “artificial intelligence”, “stable diffusion”, “Dall-E3” dan “Midjourney” disematkan di unggahan itu.

Dall-E dan Midjourney adalah perangkat lunak kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan gambar lewat kata perintah tertentu. Profil akun menyatakan ia “mendesain” gambar-gambar makhluk fantasi menggunakan kecerdasan buatan.

Gambar “megalodon hidup” tersebut menampilkan beberapa inkonsistensi visual, seperti gambar wajah yang kabur, ketiadaan pupil di mata orang-orang yang tampak, dan badan tanpa kepala, mengindikasikan foto dihasilkan oleh AI.

Unggahan berisi klaim “ikan megalodon yang masih hidup” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber resmi, termasuk pernyataan resmi dari KAI Commuter, informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Tim Cek Fakta TIMES Indonesia menemukan fakta sebagai berikut.
Melalui akun media sosial resminya di platform X (Twitter), KAI Commuter menegaskan bahwa mereka tidak pernah meluncurkan program "Kartu Lansia."

KAI Commuter mengingatkan masyarakat untuk selalu mengacu pada sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang benar terkait layanan kereta api.
Sumber: X/@CommuterLine

Meski informasi “Kartu Lansia” adalah hoaks, KAI memiliki program lain yang memang ditujukan bagi lansia, yaitu potongan harga tiket sebesar 20 persen. Berikut detailnya:

Potongan harga ini berlaku untuk kereta jarak jauh, bukan untuk KRL Commuter Line.

Lansia yang ingin mendapatkan fasilitas ini harus berusia 60 tahun ke atas dan melakukan registrasi terlebih dahulu menggunakan KTP di stasiun atau layanan resmi KAI.

KAI Commuter mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar, khususnya yang tidak berasal dari sumber resmi. Jika membutuhkan informasi akurat, masyarakat dapat menghubungi situs resmi: kai.id atau commuterline.id atau call center KAI: 021-121.
Sumber: FAQ - Contact Center KAI

Informasi tentang program Kartu Lansia KRL gratis selama lima tahun adalah hoaks. KAI Commuter tidak pernah mengadakan program tersebut. Informasi Hoaks ini masuk dalam disformasi kategori fabricated content, atau konten tiruan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tim Riset Tirto memanfaatkan penelusuran Google dengan memasukkan kata kunci “Megawati dan Puan datangi KPK untuk bebaskan Hasto” di mesin pencarian. Hasilnya, kami menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Disebutkan, video dalam unggahan Facebook merupakan video lama dan identik dengan unggahan shorts YouTube @osotvchannel. Video aslinya diambil pada momen Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kota Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2023.

Tirto lalu mencoba melakukan penelusuran lanjutan dengan menggunakan kata kunci “Puan dan Megawati bersama Mahfud MD” di mesin perambah Google. Dari situ kami menemukan laporan Liputan 6 dengan judul “Mahfud Md, Megawati, hingga Sandiaga Rapat Bareng TPN Ganjar Siang Ini”.

Artikel itu memuat dokumentasi foto Megawati dan Puan dengan pakaian yang sama persis seperti dalam video.

Dilansir Liputan 6, Mahfud MD dan Megawati mendatangi markas TPN GP di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023). Turut hadir di markas Hary Tanoe, Kepala Bappilu PPP, Sandiaga Uno, dan Puan Maharani.

Megawati saat itu terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 14.08 WIB dengan menggunakan baju hitam dan syal merah. Megawati didampingi Sekeretaris Kabinet, Pramono Anung, yang terlihat perdana mengikuti rapat TPN Ganjar-Mahfud.

Menurut laporan Kumparan, rapat itu bertepatan dengan lawan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan demikian, klip yang berseliweran tak ada kaitannya dengan momen Megawati dan Puan mendatangi gedung KPK untuk menuntut Hasto dibebaskan. Sampai artikel ini terbit pada Kamis (9/1/2025), Tirto juga tak menemukan adanya pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim tersebut.

Kendati Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan perintangan penyidikan, KPK belum menangkap dan menahan Sekjen PDIP tersebut. Alasannya, menukil Kompas.id, PDIP dan Hasto berkomitmen untuk menaati prosedur serta proses hukum yang sedang berjalan.

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, video Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan putrinya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyusuri sebuah gedung tak ada kaitannya dengan momen penuntutan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dibebaskan.

Klip itu merupakan video lama. Video aslinya diambil pada momen Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kota Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2023.

Jadi, bisa disimpulkan video dengan klaim Megawati dan Puan mengujungi gedung KPK untuk membebaskan Hasto bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).