Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis hasil survei tingkat elektabilitas tiga pasangan calon yang berkompetisi pada Pilkada Jakarta 2024 pada September.

Survei tersebut menyebutkan, pasangan Pramono-Rano memiliki elektabilitas 28,4 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono 51,8 persen.

"(Angka) 28 persen ini kan baru (dikenalkan) sejak tanggal 28 Agustus, (capaian) itu sudah mencapai seperti itu," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, pada 19 September 2024, dilansir Kompas.com.

Ia optimis pasangan Pramono-Rano akan mendapatkan hasil maksimal hingga hari pemilihan.

"Ini justru menjadi suatu daya pendorong yang luar biasa bahwa Mas Pram yang baru dimunculkan pada akhir Agustus, sudah mampu menghasilkan suatu gagasan kreatif dan pergerakan gotong royong seluruh komponen masyarakat," lanjutnya.

Di sisi lain, hasil survei Litbang Kompas pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan, dukungan terhadap Pramono-Rano mencapai 38,3 persen.

Angka tersebut bersaing ketat dengan Ridwan-Suswono yang mendapat 34,6 persen dukungan pemilih.

Juru bicara paslon Pramono-Rano, Aris mengungkapkan, elektabilitas jagoannya meningkat berkat bersatunya para pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahokers) dan pendukung Anies (Anak Abah).

"Tidak bisa dipungkiri, efek bersatunya Anak Abah pendukung Mas Anies dan Ahokers mendukung Pram-Doel sangat terasa di lapangan. Terbukti dari lembaga survei yang merekam bahwa sudah 49 persen elektabilitas Mas Pram-Bang Doel," kata Aris, seperti diwartakan Kompas.com, Sabtu (23/11/2024).

Narasi yang menyebutkan dukungan Anies membuat elektabilitas Pramono-Rano jatuh merupakan hoaks.

Survei LSI pada September 2024 menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano 28,4 persen. Lalu, survei Litbang Kompas pada Oktober 2024 menunjukkan, dukungan terhadap Pramono-Rano mencapai 38,3 persen.

Juru bicara paslon tersebut mengungkapkan, dukungan Anak Abah dan Ahokers berpengaruh pada meningkatnya elektabilitas.

Ridwan Kamil dan Suswono memang belum memiliki KTP Jakarta. Sehingga, keduanya tidak bisa menyalurkan hak pilihnya untuk Pilkada Jakarta 2024.

Diberitakan Kompas.com, Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di TPS 23, Jalan Rancabulan II, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Ia akan memlih calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat dan calon wali kota - calon wakil wali kota Bandung.  

Sementara, Suswono akan menggunakan hak suaranya di TPS 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Suswono akan  menyalurkan suaranya untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Kota Bogor. 

Suswono tidak memilih untuk Pilkada Jawa Tengah seperti dalam unggahan yang beredar. Meski lahir di Tegal, namun saat ini ia ber-KTP Kota Bogor. 

Narasi yang mengeklaim Ridwan Kamil akan menyalurkan hak pilihnya di Jawa Barat dan Suswono di Jawa Tengah perlu diluruskan. 

Ridwan Kamil memang menyalurkan hak pilihnya di Kota Bandung. Namun Suswono menggunakan hak pilihnya di Kota Bogor, bukan di Tegal.

Ketika ditelusuri, tidak ditemukan unggahan soal pembagian uang Rp 35 juta di akun media sosial milik Lesti Kejora.

Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian menelusuri unggahan yang beredar menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video tersebut diketahui memanipulasi foto Lesti Kejora yang diunggah di Instagram-nya pada 7 April 2021.

Dalam unggahan aslinya Lesti tidak menjanjikan pembagian uang. Ia hanya menuliskan keterangan teks: "Udah senyum hari ini?".

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation suara Lesti membagikan Rp 35 juta terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI). Probabilitasnya mencapai 99.8 persen.

Video yang menampilkan Lesti Kejora membagikan Rp 35 juta melalui nomor WhatsApp merupakan hasil manipulasi. 

Konten itu memanipulasi foto yang diunggah Lesti di Instagram-nya pada 2021. 

Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Lesti membagikan Rp 35 juta terdeteksi dihasilkan oleh AI. 

MUI memang mengeluarkan imbauan kepada umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 dan memilih pemimpin dengan kriteria terbaik. 

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. 

"Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dan pemerintahan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama," kata Anwar, dikutip dari laman resmi MUI, 22 November 2024.

Umat Islam diimbau memilih berdasarkan keimanan, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas, yang dimiliki calon kepala daerah.

Kemudian, calon pemimpin harus bebas dari suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syariah.

"Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram," kata Anwar.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi MUI mengimbau umat Islam agar tidak memilih calon kepala daerah pendukung politik dinasti perlu diluruskan.

Memang benar MUI mengeluarkan imbauan terkait kriteria pemimpin ideal menjelang Pilkada 2024. Salah satu kriteria itu adalah calon kepala daerah harus bebas dari politik dinasti.

Konten yang beredar menghilangkan kriteria lain seperti bebas dari praktik suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dan pelanggaran syariah.

MUI juga tidak menyebutkan nama calon kepala daerah tertentu sebagaimana diklaim dalam narasi yang beredar.